Teropongistana.com CIEMAS – Suasana tegang dan penuh harapan menyelimuti forum audiensi antara masyarakat Desa Mekarjaya dan Desa Ciemas dengan pihak perusahaan pertambangan yang berlangsung hari ini. Audiensi tersebut turut dihadiri anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan, termasuk kehadiran Bapak Betmen yang menjadi salah satu pihak penting dalam dialog tersebut, Minggu (8/2/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar forum diskusi biasa. Warga datang membawa keresahan yang selama ini mereka pendam. Dengan suara lantang namun penuh harapan, masyarakat menyampaikan tuntutan yang dianggap sebagai bentuk perjuangan untuk menjaga keselamatan lingkungan, keberlangsungan pertanian, serta masa depan anak cucu mereka.
Masyarakat menilai keberadaan aktivitas pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, melainkan harus beriringan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang nyata.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan tujuh poin tuntutan utama yang menjadi aspirasi kolektif warga terdampak.
Poin pertama, masyarakat menuntut realisasi pembangunan pengaspalan jalan dari TPU hingga Pasir Manggu. Jalan tersebut selama ini menjadi akses vital warga, namun kondisinya dinilai memprihatinkan dan rawan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Poin kedua, warga mendesak perusahaan untuk membangun secara permanen dua tailing dam yang berada di wilayah Pasir Manggu dan Cibuluh. Warga menilai fasilitas tersebut merupakan infrastruktur krusial dalam kegiatan pertambangan yang harus dibangun sesuai standar operasional prosedur pertambangan yang baik. Keberadaan tailing dam yang aman dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mencegah potensi bencana lingkungan.
Poin ketiga menjadi tuntutan paling krusial dan menyentuh aspek keselamatan jangka panjang masyarakat. Warga meminta perusahaan membuat surat pernyataan resmi sebagai jaminan bagi seluruh masyarakat terdampak dari hulu hingga hilir. Surat tersebut harus menegaskan bahwa apabila terjadi bencana akibat kelalaian aktivitas pertambangan, maka seluruh kerugian menjadi tanggung jawab mutlak perusahaan. Surat jaminan tersebut harus ditandatangani langsung oleh pemilik IUP OP PT Wilton Wahana Indonesia dan pemilik IUJP PT Bagas Bumi Perkasa serta dibuat melalui notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah.
Poin keempat, masyarakat menuntut transparansi penuh terkait hasil kajian kualitas air dari dinas atau lembaga berwenang. Warga meminta perusahaan mempublikasikan hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa air yang dialirkan kembali ke sungai benar-benar steril dan tidak mengandung zat berbahaya yang dapat merusak ekosistem maupun kesehatan masyarakat.
Poin kelima, warga mendesak agar segera dilakukan pengerukan Sungai Cikanteh yang melintasi Desa Ciwaru dan Desa Ciemas. Kondisi sungai saat ini dinilai mengalami pendangkalan serius dan aliran airnya mulai mengancam pemukiman warga serta areal persawahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Poin keenam, masyarakat meminta perusahaan membuat surat kesanggupan untuk melakukan pengerukan Sungai Ciemas secara berkala sesuai kebutuhan. Pendangkalan sungai yang terjadi setiap tahun dinilai menjadi ancaman berulang yang hingga kini belum mendapatkan solusi permanen.
Poin ketujuh, warga menuntut realisasi pemeliharaan serta pembangunan jalan lingkungan di Kampung Cimarinjung dan Kampung Cibuluh, Desa Ciemas. Jalan tersebut selama ini digunakan sebagai akses operasional perusahaan, sehingga masyarakat menilai perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan kondisi jalan tetap layak dan aman digunakan warga.
Audiensi berlangsung dinamis dengan berbagai penyampaian aspirasi yang sarat emosi, mencerminkan kekhawatiran mendalam masyarakat terhadap dampak jangka panjang aktivitas pertambangan. Warga berharap pertemuan ini tidak berhenti sebatas dialog, melainkan menghasilkan langkah konkret yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat serta lingkungan.
Masyarakat menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menolak pembangunan, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan beriringan dengan keselamatan manusia dan kelestarian alam.
Hingga akhir audiensi, warga berharap perusahaan dan pemerintah dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab seluruh tuntutan yang telah disampaikan.
