Menu

Mode Gelap
Inspektur Tambang Kementerian ESDM di Periksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi Timah Anggota Komisi VIII Menilai Wacana Penggunaan Zakat untuk Program MBG Hanya Picu Polemik Baru Komisi III DPR Desak Kejagung Panggil Pihak Sugar Group, Terkait Kasus Mafia Hukum Zarof Ricar 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran : Jerry Massie Soroti Sektor Ekonomi Indonesia Terkait Tata Kelola Kawasan Hutan Negera, Kemenhut Diminta Gandeng Kejaksaan Parah Banget, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Tersangka Kasus Dugaan Menerima Suap

Nasional

Angket Haji untuk Perbaikan ..! Politisi PKB Sebut Kuota Haji Tidak Seusai Dengan Penetapan yang Diketok Pemerintah dan DPR

 Keterangan Foto: KH. Maman Imanulhaq, Anggota Komisi 8 DPR RI. Perbesar

Keterangan Foto: KH. Maman Imanulhaq, Anggota Komisi 8 DPR RI.

Teropongistana.com JAKARTA – Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq membantah pernyataan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU.

Menurut Kiai Maman, pengguliran Angket Haji murni dalam rangka perbaikan manajeman haji.

Anggota Pansus ini menegaskan, PBNU tak perlu ikut dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR.

Apalagi Angket merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundangan.

“Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” kata Kiai Maman saat ditemui di gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (29/7).

Pansus, imbuh Kiai Maman, adalah cara konstitusional, resmi yang dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif. Apalagi dalam Pansus Angket Haji 2024 ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.

“Pansus haji itu formal, resmi dan Konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” tegasnya.

Maman menegaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan haji pada masa mendatang. Justru, kata Kiai Maman, PBNU perlu berterima kasih atas adanya Angket ini, pasalnya warga NU yang nantinya juga bakal merasakan perbaikan pelayanan haji.

Sementara soal pertimbangan pembentukan Pansus angket ini, Kiai Maman mengungkapkan sederetet persoalan haji pada tahun 2024 ini, salah satunya yakni soal pembagian kuota haji oleh Kemenag yang tak seusai dengan penetapan yang diketok pemerintah dan DPR serta soal pelayanan jemaah haji Indonesia pada saat Armuzna yang dianggap buruk.

Baca Lainnya

100 Hari Kerja Kabinet Prabowo-Gibran : Jerry Massie Soroti Sektor Ekonomi Indonesia

16 Januari 2025 - 14:17 WIB

images 4 2

Mendes PDT: Kolaborasi Mempercepat Kemajuan Pembangunan Desa

16 Januari 2025 - 00:01 WIB

IMG 20250115 WA0023

Tegas, Ombudsman RI Desak KKP Bongkar Pagar Laut Ilegal di Banten

15 Januari 2025 - 23:39 WIB

Ombudsman RI Desak KKP Bongkar Pagar Laut Ilegal di Banten
Trending di Nasional