Teropongistana.com
Jakarta – Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan situasi kehidupan berdemokrasi hari ini di Indonesia dalam kondisi darurat.
Salah satunya adalah soal kebebasan menyampaikan pendapat.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam acara Indonesia Lawyer Club yang ditayangkan di kanal Youtube pada Jumat (8/4/2022).
Dalam acara yang juga dihadiri beberapa narasumber seperti Fadli Zon, Rocky Gerung, Aria Bima dan lainnya, Fahri menyebutkan, saat ini warga Indonesia Salah satu yang disorot Fahri Hamzah adalah soal Undang Undang ITE.
Undang-undang ini dinilai dengan gampang memperkarakan orang yang pada akhirnya ini akan merusak kondisi kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Saya pernah meminta kepada Presiden Jokowi agar Undang Undang ITE tersebut melalui perpu,” sebutnya.
Baca juga : BEM Nusantara Belum Tentu Gabung Aksi BEM SI 11 April
Kondisi ini diperparah disfungsi sejumlah lembaga negara dalam menangani persoalan kehidupan berdemokrasi.
“Saat ini, cita rasa negara kita dalam demokrasi di Indonesia sudah sangat hambar sekali,” sebutnya dalam acara bertajuk 62,9 persen Rakyat Takut Mengeluarkan Pendapat, Ada Apa?.
Ia menambahkan, salah satu penyebab situasi itu adalah kapasitas negara untuk mengelola kehidupan berdemokrasi sangat rendah.
“Dan kebetulan pula di sekitar presiden tak ada yang canggih,”sebutnya.
Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Jokowi adalah sosok yang tergantung pada orang-orang di sekitarnya,
“Jika di sekeliling Jokowi ada filosof dan pemikir maka Presiden Jokowi akan kelihatan canggih,” sebutnya.
Namun, kata Fahri, saat ini di sekitar Jokowi adalah pedagang.
“Yang di kepalanya itu adalah jualan. Akhirnya kelihatan seperti itu,” katanya.
Demo Besar Terhadap Jokowi
Aksi demonstrasi akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di sekitar Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4/2022).
Aksi ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan pada 28 Maret 2022 lalu.
“Betul, Mas. Aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022, bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini,” ujar Koordinator BEM SI, Kaharuddin, Kamis (7/4/2022) dikutip dari Kompas.com.
Dalam demonstrasi nanti, BEM SI bakal membawa enam tuntutan dan berikut isinya.
Pertama adalah mendesak Jokowi agar bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode, “karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara”.
Kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang terkait Ibu Kota Negara (UU IKN).
Tuntutan ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Kemudian tuntutan keempat, mendesak Jokowi agar mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Selanjutnya, tuntutan kelima mengenai penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
Terakhir, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma’ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Terkait tuntutan-tuntutan tersebut, Kaharuddin menyatakan akan diserukan kembali lantaran belum dipenuhi dalam kurun waktu 14 hari sejak aksi sebelumnya.
“Sehingga tanggal 11 April, kami akan turun menagih jawaban dari tuntutan tersebut, karena kajian sudah kita berikan dan sebelumnya disambut oleh staf presiden,” tuturnya.
BEM SI menargetkan dalam demonstrasi akan diikuti oleh 1.000 massa dari 18 kampus yaitu UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, UNY, UNS, Unsoed, SSG, dan STIEPER.
