{"id":217447,"date":"2023-02-21T12:14:03","date_gmt":"2023-02-21T05:14:03","guid":{"rendered":"https:\/\/teropongistana.com\/?p=217447"},"modified":"2023-02-21T12:14:03","modified_gmt":"2023-02-21T05:14:03","slug":"dugaan-rekayasa-kepemilikan-tambang-mengapa-pelaku-illegal-mining-masih-dibiarkan-beroperasi-oleh-kementerian-esdm-dan-kepolisian","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teropongistana.com\/hukum\/217447\/dugaan-rekayasa-kepemilikan-tambang-mengapa-pelaku-illegal-mining-masih-dibiarkan-beroperasi-oleh-kementerian-esdm-dan-kepolisian\/","title":{"rendered":"Dugaan Rekayasa Kepemilikan Tambang, Mengapa Pelaku\u00a0Illegal Mining\u00a0Masih Dibiarkan Beroperasi Oleh Kementerian ESDM dan Kepolisian"},"content":{"rendered":"

Teropongistana.com Jakarta<\/strong> – Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan aparat Kepolisian diminta segera menghentikan aksi dan sepak terjang pelaku tambang ilegal atau illegal mining yang mengatasnamakan PT Bumi Borneo Inti (BBI), di Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi.<\/p>\n

Apalagi, terduga pelaku\u00a0illegal mining, atas nama inisial HT (Herman Trisna-Red), tak kunjung menghentikan aksi-aksi melanggar hukum dengan membawa-bawa PT Bumi Borneo Inti (BBI), dan mendapatkan keuntungan sepihak dari klaim mengklaim perusahaan itu.<\/p>\n

Anggota Tim Kuasa Hukum, Daniel Chandra,\u00a0Ryan D Prasetya, SH., MH, menyampaikan, kliennya atas nama Daniel Chandra, merasa sangat dirugikan oleh sepak terjang dan aksi-aksi melanggar hukum yang dilakukan HT dan kawan-kawannya.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Aktivis Muhammadiyah Pemerintah Tertibkan Tambang Batubara di Jambi, Ternyata Begini Bahayanya<\/a><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Daniel Chandra yang merupakan pemilik saham mayoritas di PT Bumi Borneo Inti (BBI), memastikan bahwa HT bukan lagi pemilik PT Bumi Borneo Inti (BBI), karena telah menjual perusahaan tersebut sejak lama, dan sudah tidak memiliki kewenangan apa pun di PT Bumi Borneo Inti (BBI) tersebut.<\/p>\n

\u201cKlien kami sangat amat dirugikan. Yang terbaru, HT malah tetap diijinkan oleh pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM untuk tetap menjalankan PT BBI secara ilegal. Hal itu terpantau jelas lewat\u00a0Mineral Online Monitoring System (MOMS),\u201d tutur\u00a0Ryan D Prasetya, SH., MH, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (21\/02\/2023).<\/p>\n

 <\/p>\n

Mineral Online Monitoring System (MOMS)\u00a0merupakan\u00a0sistem yang dibuat dalam rangka untuk melakukan pengawasan kegiatan produksi dan penjualan komoditas mineral dan batu bara, yang dikelola oleh\u00a0Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).<\/p>\n

\u201cIni sangat kasat mata sekali. Seseorang yang tidak memiliki hak apa pun di PT BBI, malah bebas dan dibiarkan beroperasi menjual-jual tambang dan perusahaan secara ilegal. Ini harus ditindak tegas,\u201d tutur Ryan D Prasetya.<\/p>\n

Kemudian, Ryan D Prasetya juga mengingatkan, Negara dalam hal ini\u00a0Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sangat dirugikan oleh sepak terjang HT. Sebab, selain melancarkan aksi-aksi ilegal dan melanggar hukum dalam mengelola tambang dan PT BBI, Negara juga dirugikan karena tidak memperoleh pajak atau pun pemasukan yang sah dari aktivitas dan operasional yang dilakukan HT.<\/p>\n

\u201cNegara dan PT BBI, serta klien kami sangat dirugikan oleh aksi-aksi dan sepak terjang HT,\u201d tegas Ryan D Prasetya.<\/p>\n

Anehnya lagi, menurut Ryan D Prasetya, HT malah membuat laporan palsu di Bareskrim Mabes Polri, seolah-olah dia adalah pemilik yang sah dari PT BBI. Padahal, diterangkan Ryan D Prasetya, jelas-jelas kepemilikan dan akta PT BBI tidak ada nama HT.<\/p>\n

\u201cJustru, Aparat Kepolisian harusnya segera menangkap dan memproses hukum HT. Sebab, dengan cara sadar dan melanggar hukum telah membuat laporan yang mengakibatkan kerugian besar kepada PT BBI, kepada klien kami dan kepada Negara,\u201d cetusnya.<\/p>\n

Ryan D Prasetya menjelaskan, di dalam dokumen B-1353 Kementerian ESDM tentang tanggapan permohonan pembaharuan akun MOMS PT Bumi Borneo Inti, dijelaskan bahwa untuk sementara PT BBI dalam status quo, sampai adanya keputusan hukum tetap.<\/p>\n

 <\/p>\n

Namun, pada faktanya, lanjut Ryan D Prasetya, HT sampai saat ini terus beroperasi secara ilegal dan tidak ditindak oleh aparat kepolisian mau pun Kementerian ESDM.<\/p>\n

Kejanggalan surat dokumen B-1353 Kementerian ESDM tentang tanggapan permohonan pembaharuan akun MOMS PT Bumi Borneo Inti, tidak menyebutkan bahwa Dirut PT BBI, M. Ichsan mengajukan Surat Pembaharuan akun\u00a0MOMS\u00a0tanggal 24 Agustus 2022, baru dibalas Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada 3 November 2022.<\/p>\n

\u201cDiduga, kelamaan syarat, dugaan suap oleh HT. Alasannya karena ada surat keberatan HT tanggal 3 Oktober 2022 pakai dasar SP2HP dari Bareskrim Polri,\u201d sebuat Ryan D Prasetya.<\/p>\n

Ryan D Prasetya juga membeberkan, adanya dugaan rekayasa yang dilakukan HT dan kawan-kawannya, serta adanya dugaan kriminalisasi terhadap PT BBI dan kepemilikan yang sah.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cSebab, sejak kapan Laporan Polisi bisa dijadikan dasar oleh pihak Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk mengambil tindakan dalam persoalan seperti ini? Aneh sekali bukan,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Perlu diketahui, lanjut Ryan D Prasetya, kliennya dan Dirut PT BBI M Ichsan, sudah 3 surat dilayangkan mengenai pembaharuan akun PT BBI di Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Surat pertama, ditolak dengan alasan ada surat dari HT (Herman Trisna-Red), pemilik lama yang melampirkan Laporan Polisi dari Bareskrim Polri.
\n\u201cSurat kedua, tidak direspon. Dan bahkan Direksi PT BBI yang sah berkunjung ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM, namun malah ditolak dengan makian oleh pegawai Dirjen Minerba bernama Hersanto saat itu,\u201d ungkap Ryan D Prasetya.<\/p>\n

Kemudian, lanjutnya, sudah 5 bulan berlalu, akhirnya akun\u00a0MODI\u00a0sudah diperharui. \u201cHanya sempat mengalami ganguan oleh Mantan Direktur Yos Melano, yang masih bersurat mengatasnamakan Direktur PT BBI,\u201d sebutnya.<\/p>\n

Terkahir NIB, OSS, dan MODI dan EFIN\/ENOFA sudah clear di tangan manajemen PT BBI sah secara AHU. Namun sayang, manajemen belum bisa melakukan proses pengapalan, karena terkait akun MOMS dan E-PNBP belum dipegang.<\/p>\n

\u201cSebenarnya akun MOMS dan E-PNBP masih berstatus aktif dengan user name yang masih dipegang oleh manajemen lama, yaitu Yos Melano. Yos Melano sengaja menahan-nahan hal ini dengan tujuan mengganggu manajemen baru. Yos Melano sepertinya sudah mengerahkan segala daya upaya di Dirjen Minerba Kementerian ESDM, agar akun ni tidak beralih ke manajemen baru,\u201d tutur Ryan D Prasetya.<\/p>\n

Untuk itu, lanjutnya, Drektur Utama PT BBI yang sah secara AHU,dan sudah memegang akun NIB, OSS, dan MODI, berharap Dirjen Minerba Kementerian ESDM segera menjawab Surat Permohonan perubahan akun MOMS dan E-PNBP PT BBI sudah bisa melanjutkan aktivitasnya.<\/p>\n

\u201cKejadian menahan-nahan perubahan akun MOMS dan E-PNBP oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM akan menghilangkam potensi pendapatan Negara akibat dari belum bisanya PT BBI melakukan aktivitas pengapalan,\u201d terang Ryan D Prasetya.<\/p>\n

Apalagi diketahui, akun MOMS dan E-PNBP PT BBI berstatus aktif,\u00a0\u00a0dan user name dipegang oleh Yos Melano yang secara legalitas bukan Direktur PT BBI lagu.<\/p>\n

\u201cApabila terjadi penyalahgunaan oleh Yos Melano, maka besar kemungkinan hal ni bisa diategorikan penggelapan dan pemalsuan data,\u201d ujarnya lagi.<\/p>\n

Menurut Ryan, Yos Melano merupakan Dirut lama PT BBI, diduga bekerja sama dengan Herman Trisna untuk mengusai PT BBI.<\/p>\n

\u201cBelum lagi, dengan tidak bisanya bertransaksi, tertahannya pembaharuan akun akun MOMS dan E-PNBP PT BBI oleh pihak Dirjen Minerba Kementerian ESDM akan menghambat cashflow perusahaan. Bisa kita bayangkan berapa kerugian yang diderita manajemen PT BBI karena hal konyol seperti ni,\u201d jelas Ryan.<\/p>\n

Sebelumnya, seseorang bernama Herman Trisna bersama aaktor senior Roy Marten dan Dwi Yan bersama kawan-kawannya diduga hendak menguasai lokasi tambang batu bara secara ilegal di Jambi, dengan cara terlebih dahulu mengambil alih perusahaan yang memperoleh hak resmi pengelolaan lokasi tambang itu.<\/p>\n

Pemegang saham mayoritas PT Bumi Borneo Inti (BBI), Daniel Chandra, mengajukan perlindungan hukum kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Kabareskrim), Komjen Pol Agus Andrianto, agar segera turun tangan mengusut tuntas praktik penguasaan dan pengelolaan atau pendudukan lahan tambang batu bara ilegal, yang dilakukan oleh kontraktor bodong yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) bodong di Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi, yang telah merugikan PT Bumi Borneo Inti (BBI).<\/p>\n

Pengajuan Perlidungan Hukum kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrinto, itu dilakukan pada Rabu (15\/02\/2023).<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cPermohonan perlindungan hukum kepada Kabareskrim Agus Andrianto, atas manipulasi fakta dan kebenaran yang terjadi berdasarkan Laporan Polisi Nomor\u00a0 LP\/B\/0400\/VII\/2022\/SPKT\/BARESKRIM POLRI tertanggal 21 Juli 2022 atas nama Pelapor Herman Trisna,\u201d tutur Ryan D Prasetya.<\/p>\n

Jadi, dijelaskan dia, untuk memuluskan aksinya dalam menguasai PT Bumi Borneo Inti (BBI), dan lokasi tambang di Kabupaten Muaro, Jambi, seseorang bernama Herman Trisna melaporkan Daniel Chandra ke Bareskrim Polri. Sebab, Herman Trisna sudah menjual-jual lokasi tambang itu secara sepihak dan tanpa hak kepada aktor senior Roy Marten dan kepada pihak-pihak lainnya.<\/p>\n

\u201cMungkin, karena kadung sudah main secara ilegal, HT melaporkan klien kami Daniel Chandra ke Bareskrim Polri, atas dugaan manipulasi fakta dan kebenaran, seolah-olah PT BBI dan lokasi tambang di Muaro, Jambi itu masih menjadi hak pribadinya HT,\u201d tutur Ryan.<\/p>\n

 <\/p>\n

Anehnya lagi, kata dia, Penyidik di Bareskrim Polri pun menindaklanjuti laporan Herman Trisna itu.<\/p>\n

Padahal, lanjutnya, Direktur Utama PT Bumi Borneo Inti (BBI) telah melaporkan Herman Trisna di Polda Jambi, tentang penambangan batu bara ilegal atau\u00a0illegal mining\u00a0dengan nomor surat penyelidikan: SP.LIDIK\/292\/IX\/RES.5\/2022\/DITRESKRIMSUS pada tanggal 8 September 2022.<\/p>\n

\u201cLaporan HT ditindaklanjuti, sedangkan laporan Direktur PT BBI kepada HT di Polda Jambi sejak September 2022 lalu, tidak ditindaklanjuti. Ini juga suatu keanehan bukan?\u201d ujarnya.<\/p>\n

Karena itu, Daniel Chandra, melalui kuasa hukumnya, berharap, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, bisa memberikan perlindungan hukum kepada Daniel Chandra.<\/p>\n

\u201cSekaligus, kiranya Kabareskrim bisa menindaklanjuti laporan Direktur PT BBI atas HT di Polda Jambi sejak September 2022 lalu itu,\u201d ujar Ryan.<\/p>\n

Sebelumnya, terungkap bahwa seseorang berinisial HT (Herman Trisna-Red), berupaya menguasai lahan tambang, dengan menjual-jual Surat Perintah Kerja (SPK) bodong kepada sejumlah kontraktor lainnya, termasuk kepada aktor senior Roy Marten.<\/p>\n

HT yang diduga sebagai seorang kontraktor bodong juga memberikan keleluasaan untuk bebas melakukan penambangan dan mengambil sebanyak-banyaknya batu bara yang disanggupi dari areal konsesi tambang batu bara Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) milik PT Bumi Borneo Inti (PT BBI), di Kabupaten Muaro, Jambi.<\/p>\n

Herman Trisna alias HT yang masih mengklaim dirinya sebagai\u00a0pemilik lama PT Bumi Borneo Inti (PT BBI) diduga mengadakan\u00a0sejumlah\u00a0kontrak\u00a0Surat Perintah Kerja (SPK)\u00a0dengan pihak\u00a0penambang dan kontraktor secara sporadis dan ugal-ugalan,\u00a0hal itu terlihat dari banyaknya\u00a0Open Pit Mining atau areal tambang terbuka\u00a0yang ilegal, yang dibuka atas nama inisial HT.<\/p>\n

 <\/p>\n

Kondisi ini sudah dilaporkan oleh Pemilik lahan tambang yang sah yang juga Pemilik PT Bumi Borneo Inti (BBI) yang sebenarnya kepada pihak Polda Jambi. Namun, sungguh sangat disayangkan, aparat kepolisian tidak menggubris laporan warga yang merupakan pencari keadilan.<\/p>\n

Polda Jambi tidak menindaklanjuti Surat Aduan yang dilayangkan oleh Direktur Utama PT Bumi Borneo Inti (PT BBI) sejak bulan Agustus 2022 lalu. HT hanya dengan hanya berbekal fotokopian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), dan fotokopian akta yang sudah tidak valid, kok bisa membuka banyak kontrak yang tidak berdasar kepada para kontraktor tambang.<\/p>\n

Setelah dicek di Direktorat Jenderal Administrasi Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), juga di\u00a0One Single Submission atau OSS, serta keabsahan\u00a0Nomor Induk Berusaha atau (NIB)\u00a0atas nama Herman Trisna, ternyata Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang dijadikan alat jualan itu tidak valid alias bodong.<\/p>\n

 <\/p>\n

Lewat aksinya, HT memungut biaya deposit besar-besaran, mulai dari Rp 500 juta sampai\u00a0Rp 1,5 Miliar kepada para kontraktor tambang. Padahal, sesuai akta mutakhir pada 8 September 2022, serta data AHU\u00a0terkini, dan sesuai NIB, OSS,\u00a0Direktur Utama PT Bumi Borneo Inti (PT BBI) adalah M Ichsan dengan kepemilikan saham 80 persen oleh H Deniel Chandra.<\/p>\n

Hal ini juga dipertegas dengan aktivasi di data\u00a0EFIN, E-Nofa, MODI, dan MOMS, pada Dirjen Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM, ternyata Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Bumi Borneo Inti (PT BBI) sudah sepenuhnya berada di bawah manajemen baru sesuai dengan akta terbaru.<\/p>\n

Pelu diketahui,\u00a0Electronic Filing Identification Number (EFIN)\u00a0adalah\u00a0nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan, seperti lapor SPT melalui\u00a0e-Filing\u00a0dan pembuatan kode\u00a0billing\u00a0pembayaran pajak.<\/p>\n

 <\/p>\n

E-Nofa\u00a0sendiri adalah\u00a0website\u00a0yang memiliki fungsi untuk pengajuan permohonan\u00a0Nomor Seri Faktur Pajak Online\u00a0keluaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sebelumnya dilakukan secara manual. Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sendiri adalah salah satu syarat pembuatan faktur pajak. Mineral One Data Indonesia (MODI), adalah sebuah\u00a0aplikasi yang dikembangkan untuk membantu mengelola data perusahaan mineral dan batu bara di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.<\/p>\n

Mineral Online Monitoring System (MOMS)\u00a0merupakan\u00a0sistem yang dibuat dalam rangka untuk melakukan pengawasan kegiatan produksi dan penjualan komoditas mineral dan batu bara. Berkaca dari kondisi saat ini, pelaporan, evaluasi, atau rekapitulasi masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, pria yang dikenal dengan inisial HT adalah kontraktor bodong, yang dengan bukan haknya dan bukan kewenangannya menawarkan\u00a0sejumlah\u00a0kontrak\u00a0Surat Perintah Kerja (SPK)\u00a0dengan pihak\u00a0penambang dan kontraktor, secara sporadis dan ugal-ugalan.<\/p>\n

HT juga dipastikan sudah tidak memiliki saham apa pun di PT Bumi Borneo Inti (PT BBI) sejak Maret 2021. Karena itu, HT tidak memiliki wewenang apa pun terhadap lahan wilayah konsesi PT Bumi Borneo Inti (PT BBI).<\/p>\n

Anehnya, hingga kini HT terus bermanuver dan membuat ulah serta aksi-aksi yang seolah-olah sebagai pelaku sah. HT membuat banyak manuver mulai dari menggugat Akta di PTUN yang hasilnya sudah 2 kali ditolak. Dan masih mencoba peruntungan\u00a0\u2018gambling\u2019\u00a0ke Mahkamah Agung (MA).<\/p>\n

Sangat disayangkan, HT memanfaatkan momen ini untuk membuka banyak SPK\u00a0dan mengambil manfaat dengan memungut biaya-biaya deposit ke para kontraktor yang bekerja di sana. Diduga Pembebasan ini menjadikan areal PT Bumi Borneo Inti (PT BBI) layaknya areal tidak berada dalam teritorial hukum.<\/p>\n

Sayangnya, para penambang yang tidak tahu menjual hasil batu baranya ke mana, jelas sekali bahwa mereka tidak memiliki dokumen yang sah. Apalagi, Kepala Teknik Tambang atau KTT Tambang, Ibnu, yang saat ini dinilai sudah menghilang dan lari dari tanggung jawab. Para penambang yang merasa bekerja di\u00a0Open Pit Mining atau areal tambang terbuka\u00a0yang ilegal yang dilakukan HT, sesungguhnya telah\u00a0menjadi korban.<\/p>\n

Sebab, para kontraktor tambang itu harus membayar royalti kepada HT, padahal HT sendiri tetapi tidak memiliki dasar hukum untuk bekerja. Para kontraktor tambang diduga ditipu oleh HT, sebab mereka hanya bekerja berdasar pada kontrak yang ditandatangani pemilik lama yakni HT, padahal, ini sudah tidak sesuai dengan data AHU dan OSS.<\/p>\n

Sejumlah di\u00a0Open Pit Mining atau areal tambang terbuka\u00a0yang bekerja dengan di\u00a0Open Pit Mining atau areal tambang terbuka\u00a0yang diklaim oleh HT itu, tidak berada di bawah manajemen yang terbaru, dan tidak sesuai dengan ketentuan AHU, OSS dan NIB, MOMS, MODI, yang semuanya itu sudah dimasukkan dalam Surat Aduan oleh Dirut PT Bumi Borneo Inti (PT BBI), M. Ichsan, kepada Polda Jambi, pada bulan Agustus 2022, agar segera dilakukan langkah hukum.<\/p>\n

Perlu diketahui juga, bahwa para kontraktor yang diduga diiming-imingi oleh HT itu, bekerja tanpa\u00a0Izin Usaha Jasa Pertambangan\u00a0(IUJP). Hal ini semakin memperjelas bahwa para kontraktor bodong yang mencoba bekerja di\u00a0Open Pit Mining atau areal tambang terbuka\u00a0milik PT Bumi Borneo Inti (PT BBI) itu adalah sebagai bentuk pelanggaran nyata.<\/p>\n

 <\/p>\n

Sementara, aktor senior Roy Marten,\u00a0membantah dugaan terlibat dalam kasus tambang ilegal di Jambi. Dalam konferensi persnya, yang dipublikasi\u00a0Insert,\u00a0Roy Marten dan aktor senior lainnya Dwi Yan, mengaku hanya sebagai calon pembeli saham perusahaan tersebut. Roy Marten juga menyebut kepemilikan perusahaan ini sudah berganti. Roy Marten dan aktor senior Dwi Yan, merasa tertipu, karena Herman Trisna menawarkan saham perusahaan yang sudah bukan miliknya.<\/p>\n

\u201cJadi, ketika ketemu tahun 2021 lalu, ada beberapa urusan kerja sama. Saya tahu Herman Trisna punya tambang di Jambi. Kami tanyakan,\u00a0\u2018Boleh enggak saya dan Dwi Yan beli sebagian saham?\u00a0Jadilah kesepakatan kami. Ternyata, yang mengagetkan, PT BBI sudah bukan punya Pak Herman Trisna. BBI dikuasai (saham mayoritas) oleh yang namanya Daniel Chandra,\u201d tutur Roy Marten dalam klarifikasinya.<\/p>\n

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respon dari HT alias Herman Trisna, Polda Jambi, dan Bareskrim Polri, dan Kementerian ESDM. (Heru)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Teropongistana.com Jakarta – Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan aparat Kepolisian diminta…<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":217448,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-217447","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts\/217447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/comments?post=217447"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts\/217447\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/media\/217448"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/media?parent=217447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/categories?post=217447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/tags?post=217447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}