{"id":219022,"date":"2023-04-07T19:26:48","date_gmt":"2023-04-07T12:26:48","guid":{"rendered":"https:\/\/teropongistana.com\/?p=219022"},"modified":"2026-03-06T23:12:33","modified_gmt":"2026-03-06T16:12:33","slug":"komisi-ii-dpr-ri-riyanta-minta-penyusunan-rdtr-tetap-perhatikan-kearifan-lokal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teropongistana.com\/politik\/219022\/komisi-ii-dpr-ri-riyanta-minta-penyusunan-rdtr-tetap-perhatikan-kearifan-lokal\/","title":{"rendered":"Komisi II DPR RI, Riyanta Minta Penyusunan RDTR Tetap Perhatikan Kearifan Lokal"},"content":{"rendered":"

Teropongistana.com, Kalimantan<\/strong> – Anggota Komisi II DPR RI Riyanta meminta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara (IKN) dan daerah-daerah penyangganya segera diselesaikan.<\/p>\n

Meski demikian, Riyanta berharap dalam penyusunan RDTR ini, khususnya daerah penyangga seperti Kalimantan Timur, untuk tetap memperhatikan kearifan lokal dan hak-hak masyarakat.<\/p>\n

\u201cTata ruang\u00a0\u00a0yang berkaitan dengan calon ibu\u00a0kota\u00a0negara,\u00a0saya kira ini mutlak untuk segera diselesaikan. Kemudian,juga tata\u00a0ruang\u00a0yang berkaitan dengan daerah-daerah penyangga.<\/p>\n

Saya juga\u00a0berharap agar di dalam penyusunan tata ruang,\u00a0daerah penyangga memperhatikan kearifan lokal kemudian juga memperhatikan lahan-lahan masyarakat yang selama ini sudah diduduki secara turun1temurun maupun secara adat atau karena dulu ada kebijakan pemerintah berupa transmigrasi lokal maupun transmigrasi antar pulau,” jelas Riyanta\u00a0kepada\u00a0Parlementaria<\/em><\/strong>\u00a0usai rapat\u00a0Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kalimantan\u00a0Timur, Selasa Petang (4\/4\/2023).<\/p>\n

Baca Juga :\u00a0Komisi III DPRD Jawa Barat Minta Pengawasan BPR Ditingkatkan<\/strong><\/em><\/p>\n

Hal ini penting, karena menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, RDTR yang disusun ini kelak bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan yang terstruktur. \u201cKarena hal ini bagaimanapun juga pembangunan ini untuk kesejahteraan masyarakat, jadi jangan sampai pembangunan ini kesannya mengabaikan masyarakat, tetap harus memperhatikan hak-hak masyarakat,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Legislator Dapil Jawa Tengah III ini berharap agar jangan seperti kawasan di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sana, menurutnya, terjadi kebijakan yang keliru terkait daerah yang sudah dihuni bertahun-tahun kemudian tiba-tiba ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi oleh pemerintah.<\/p>\n

\u201cSeperti di kawasan Samboja. Itu\u00a0hunian yang dihuni secara turun-temurun kemudian juga ada beberapa transmigrasi tapi tiba-tiba di tahun 2014 muncul surat keputusan dari Kementerian\u00a0Kehutana\u00a0saat itu, di situ ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi, ini kurang tepat,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Ini Juga :\u00a0Komisi II DPR RI Soroti Keras Penundaan Pemilu 2024<\/strong><\/em><\/p>\n

Oleh karena itu, ia menilai sinergisitas antar lembaga dan pemerintah mutlak penting dilakukan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian. Serta, kebijakan yang dilahirkan tetap bisa memenuhi hak-hak masyarakat yang terlibat didalamnya.<\/p>\n

\u201cHal ini perlu didorong kembali agar ditata kembali, tetap memperhatikan persoalan-persoalan yang menyangkut hak-hak adat, artinya masyarakat yang sudah menghuni lama harus tetap diperhatikan. Saya kira (sinergisitas) ini mutlak, kemudian harus ada satu pemahaman yang sama bahwa pembangunan ini untuk kita semua, untuk masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Di akhir wawancara, Riyanta menilai sosialisasi terkait penyusunan tata ruang ini masih kurang digalakan di daerah, khususnya daerah penyangga IKN. \u201cSementara ini saya melihat sosialisasinya masih kurang. Jadi, masyarakat \u2018dalam kondisi kebingungan\u2019. Saya berharap agar Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ini menjadi panglimanya tata ruang provinsi maupun kabupaten\/kota.<\/p>\n

Ini Juga :\u00a0Sri Mulyani Tak Hadir Dalam Rapat, Begini Penjelasan Pimpinan Komisi III DPR RI<\/strong><\/em><\/p>\n

Kemudian juga jangan sampai yang berkaitan dengan kewenangan pusat yang menyangkut tata ruang yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup juga menyulitkan kawan-kawan daerah Bupati Walikota di dalam penyusunan tata ruang,\u201d tutupnya. (Deni)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Teropongistana.com, Kalimantan – Anggota Komisi II DPR RI Riyanta meminta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)…<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":219023,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[959,1445,1625],"class_list":["post-219022","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik","tag-anggota-dpr-ri","tag-anggota-komisi-ii-dpr-ri","tag-kementrian-perindustrian-ri-dan-anngota-komisi-vii-dpr-ri"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts\/219022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/comments?post=219022"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts\/219022\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/media\/219023"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/media?parent=219022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/categories?post=219022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/tags?post=219022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}