{"id":236506,"date":"2026-01-02T21:40:24","date_gmt":"2026-01-02T14:40:24","guid":{"rendered":"https:\/\/teropongistana.com\/?p=236506"},"modified":"2026-01-02T21:46:55","modified_gmt":"2026-01-02T14:46:55","slug":"pkn-tolak-pilkada-lewat-dprd-reformasi-dihianati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teropongistana.com\/nasional\/236506\/pkn-tolak-pilkada-lewat-dprd-reformasi-dihianati\/","title":{"rendered":"PKN Tolak Pilkada Lewat DPRD, Reformasi dihianati"},"content":{"rendered":"<p><strong>Teropongistana.com JAKARTA \u2013 <\/strong>Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, mengeluarkan peringatan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menilai wacana tersebut sebagai bentuk pembajakan demokrasi yang mengancam hak konstitusional rakyat.<\/p>\n<p>Menurut Denny, saat ini tengah berlangsung skenario besar untuk menarik Indonesia kembali ke masa kelam, ketika gubernur, bupati, dan wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditentukan oleh segelintir elit politik di gedung dewan.<\/p>\n<p>\u201cSadarkah kita bahwa hak memilih pemimpin daerah sedang berada di ujung tanduk? Ini adalah langkah mundur yang fatal bagi demokrasi Indonesia. Kita sedang dipaksa kembali ke era di mana elit menentukan segalanya,\u201d ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2\/1\/2025).<\/p>\n<p><strong>Peta Aktor Politik<\/strong><\/p>\n<p>Denny secara terbuka memetakan sikap partai politik terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Ia mengapresiasi partai yang tegas menolak, sekaligus mengkritik pihak yang mendorong perubahan sistem tersebut.<\/p>\n<p>\u2022Pihak Penolak: Denny menyebut hanya dua partai yang secara resmi dan terbuka menolak Pilkada via DPRD, yakni PDIP dan PKN.<\/p>\n<p>\u2022Pihak Pengusul: Ia menyoroti Golkar sebagai pengusul utama, yang kemudian disambut oleh PAN, PKB, dan Gerindra.<\/p>\n<p>\u2022Kelompok Oportunis: Denny juga menyentil partai-partai yang memilih bersikap diam dan menunggu arah angin politik.<\/p>\n<p>\u201cMereka tidak berani bersikap. Menunggu ke mana kemarahan publik bergerak. Jika rakyat diam, mereka akan ikut arus penguasa,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p><strong>Alibi Efisiensi dan Risiko Korupsi<\/strong><\/p>\n<p>Menanggapi dalih mahalnya biaya Pilkada langsung, Denny menilai alasan efisiensi hanya dijadikan kedok untuk membagi-bagi kekuasaan. Menurutnya, partisipasi rakyat justru dipangkas karena masyarakat kini semakin kritis dan sulit dikendalikan.<\/p>\n<p>Ia juga mengingatkan risiko besar jika mandat pemilihan diserahkan kepada DPRD yang memiliki rekam jejak korupsi tinggi. Mengutip data KPK tahun 2024, anggota DPR dan DPRD disebut berada di peringkat tiga profesi terkorup di Indonesia.<\/p>\n<p>\u201cBagaimana mungkin kita berharap lahir pemimpin bersih jika yang memilihnya adalah sarang koruptor? Menyerahkan Pilkada ke DPRD sama saja menyerahkan kunci brankas daerah kepada maling,\u201d sindirnya.<\/p>\n<p><strong>Solusi: Perbaiki Sistem, Bukan Hapus Demokrasi<\/strong><\/p>\n<p>Denny mengakui Pilkada langsung masih memiliki kelemahan, termasuk politik uang. Namun, solusi yang tepat adalah memperbaiki sistem pengawasan, bukan menghapus hak rakyat.<\/p>\n<p>\u201cDemokrasi itu seperti ember. Kalau bocor, tambal kebocorannya. Jangan hancurkan embernya lalu kembali minum dari air keruh,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Menutup pernyataannya, Denny mengajak Aktivis 98, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersuara menolak kembalinya praktik demokrasi ala Orde Baru. Ia menegaskan Pilkada adalah pesta rakyat, bukan pesta elit.<\/p>\n<p>\u201cSelamat tinggal 2025, dan selamat datang Tahun Orde Baru jika kita membiarkan hak suara rakyat dirampas oleh elit di gedung dewan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Teropongistana.com JAKARTA \u2013 Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, mengeluarkan&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":236507,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1026],"tags":[8163,2710,5922,7321],"class_list":["post-236506","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-aktivis-98-mahasiswa","tag-dprd","tag-pilkada","tag-pkn"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts\/236506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/comments?post=236506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts\/236506\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/media\/236507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/media?parent=236506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/categories?post=236506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/tags?post=236506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}