{"id":3121,"date":"2021-12-22T06:39:43","date_gmt":"2021-12-21T23:39:43","guid":{"rendered":"https:\/\/teropongistana.com\/?p=3121"},"modified":"2021-12-22T06:39:43","modified_gmt":"2021-12-21T23:39:43","slug":"margarito-soroti-pernyataan-hillary-terkait-presiden-dan-dpr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teropongistana.com\/news\/3121\/margarito-soroti-pernyataan-hillary-terkait-presiden-dan-dpr\/","title":{"rendered":"Margarito Soroti Pernyataan Hillary Terkait Presiden dan DPR"},"content":{"rendered":"

TEROPONGISTANA.COM JAKARTA<\/strong>\u00a0– Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan kedudukan DPR dan Presiden dalam pandangan konstitusi memang sama atau setara.<\/p>\n

\u201cBetul memang DPR dan presiden dari pandangan konstitusi dua organ yang sama kedudukannya. Oleh karena itu, pernyataan Hillary Brigitta Lasut tidak ada yang aneh dalam pandangan konstitusi,\u201d kata Margarito Kamis di Jakarta, Senin (20\/12\/2021).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Presiden Jokowi Serahkan Sertifikat Tanah di Kaltara<\/a><\/strong><\/p>\n

Margarito menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut bahwa presiden dan juga anggota Dewan memiliki kedudukan yang sama.<\/p>\n

Sebelumnya, Hillary menilai tak ada yang salah apabila anggota Komisi VII DPR sekaligus artis Mulan Jameela melakukan karantina mandiri di rumah setelah tiba dari luar negeri.<\/p>\n

Dia melihat presiden dan juga anggota dewan memiliki kedudukan yang sama sehingga memiliki hak yang sama pula untuk melakukan karantina secara mandiri.<\/p>\n

\u201cDilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor, terus DPR RI karantina di Wisma Atlet,” kata Hillary dalam keterangan tertulis, Senin (13\/12\/2021).<\/p>\n

Margarito menilai pada level tertentu hak presiden tidak diatur dalam konstitusi. Hal ini berbeda dengan DPR.<\/p>\n

Pada bagian tertentu, menurut Margarito, anggota DPR tidak bisa digugat karena mempunyai hak imunitas dalam menjalankan fungginya sebagai anggota DPR.<\/p>\n

\u201cMemang dalam ilmu konstitusi, kendati kewenangan Presiden tidak didefinisikan di dalam konstitusi, tetapi dari waktu ke waktu, dalam sejarah konstitusi menunjukkan bahwa presiden itu mendapatkan kekuasaan lain yang tidak diatur dalam konstitusi atau UU,\u201d ujar Margarito.<\/p>\n

Bahkan, kata Margarito, presiden dalam ilmu konstitusi disebut memiliki presidential privilege.<\/p>\n

\u201cYang itu semua tidak berasal teks konstitusi tetapi tafsir presiden atas apa yang disebut dalam presidential privilege,\u201d tegas Margarito.<\/p>\n

Margarito juga mengingatkan bahwa banyak hak dan kewenangan presiden hanya dapat digunakan atau efektif bekerja setelah mendapatkan persetujuan atau pertimbangan DPR.<\/p>\n

\u201cMemang di mana-mana presiden berkantor di kantor kepresidenan. Di Indonesia, Istana Negara. Di situlah dia berkantor dan di siitu pula dia tinggal menyelenggarakan kekuasaan pemerinatahan dan administrasi,\u201d ujar Margarito.<\/p>\n

\u201cPraktis, kantor presiden itu di Istana Negara dan di situ pula rumahnya.\u201d<\/p>\n

Oleh karena itu, menurut Margarito, soal-soal seperti ini sangat tergantung bagaimana DPR dan presiden membuat kebijakan politik.<\/p>\n

\u201cTarulah mereka membuat kebijakan bahwa isolasi \/ karantina harus ada di rumah presiden terpisah dari istana, bisa saja dibuat. Perihal anggota DPR karantina harus di tempat yang ditentukan begitu, dan presiden dan karantina di Istana, yaitu konsekuensi saja dari kevakuman hukum. Sebab tidak ada hukum yang nyata-nyata mengaturnya,\u201d tegas Margarito.<\/p>\n

Menurut Margarito, kalau saja DPR mendesak pemerintah membuat kebijakan baik Perpres atau Permenkes \/ keputusan Menkes yang menyatakan, anggota DPR melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat yang ditentukan, jika dilihat dari ilmu hukum atau konstitusi, maka hal itu masuk akal. (Nanang)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

TEROPONGISTANA.COM JAKARTA\u00a0– Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan kedudukan DPR dan Presiden dalam pandangan…<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":3123,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48,1026,1],"tags":[1258,1259],"class_list":["post-3121","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum","category-nasional","category-news","tag-margarito","tag-pakar-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts\/3121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/comments?post=3121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/posts\/3121\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/media\/3123"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/media?parent=3121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/categories?post=3121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teropongistana.com\/ti-json\/wp\/v2\/tags?post=3121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}