PDIP Galau Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Jokowi Pemerintah Harus Netral 

Teropongistana.com, JAKARTA - Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDIP mengatakan tindakan pencopotan baliho pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali menciderai rasa keadilan. Aksi pencopotan ini terjadi saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja di Bali pada Selasa (31/10/2023).

Dikatakan, Hasto Komisi Pemilihan (KPU) RI sudah menetapkan peserta Pemilu 2024 dan pemasangan baliho merupakan bagian dari demokrasi.

"Oleh KPU sudah ditetapkan bersama peserta Pemilu dengan kemudian juga baliho, termasuk Pak Ganjar-Prof Mahfud, itu turun dan menciderai rasa keadilan," kata Hasto dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Dia mengklaim jika tindakan pencopotan baliho-baliho tersebut mendapat tanggapan masyarakat.

"Bahwa dengan penurunan baliho, bendera PDIP, kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif, dari partai lain, itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan," ujar Hasto.

Hasto meyakini masyarakat sudah sangat cerdas untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan secara demokratis tanpa menyalahgunakan kekuasaan.

"Itu suara-suara dari masyarakat lho, bukan dari PDIP kami hanya menangkap suara-suara itu," ucapnya.

Selain itu, dia menegaskan pencopotan baliho tersebut adalah tindakan politik yang diskriminasi.

"Kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto.

Hasto lalu membandingkan perbedaan ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali dan Sumatera Barat.

"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," ucapnya.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai adanya pemindahan baliho pasangan Ganjar-Mahfud serta atribut partai PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar Bali, Selasa 31 Oktober kemarin. Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Oleh karenanya kata Jokowi setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut. Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.