Menu

Mode Gelap
Kenaikan Pangkat Luar Biasa Atlet TNI Peraih Emas SEA Games Sudah Tepat Ketua DPRD Kota Serang Sosialisasikan Normalisasi Saluran Sungai di Banten Lama Alun-Alun Rangkasbitung Terus Disorot, GMBI Minta Audit Anggaran Rp4,9 Miliar Veteran Pejuang Kemerdekaan Terima Bantuan Wali Kota Palembang DPRD Lebak Dinilai Mandul Awasi Proyek Alun-alun Matahukum : Data di Kemenhut Pintu Masuk Kejagung Gledah KPK Terkait Kasus Tambang

News

Komisi II Ungkap Agar Penggunaan APBN Bisa Tepat Sasaran


					Keterangan foto : Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi menanggapi pidato Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, Jumat (29/5/2023) Perbesar

Keterangan foto : Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi menanggapi pidato Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, Jumat (29/5/2023)

Teropongistana.com Jakarta – Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi menanggapi pidato Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani.

Tanggapain itu dilakukan saat Menkeu Sidang Paripurna DPR RI terkait penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Jumat (19/5/2023).

Selanjutnya, setelah mendengarkan penyampaian pemerintah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian mengenai RAPBN tersebut.

Difriadi mengatakan dalam system negara demokrasi, pemerintah harus konsisten dan memberikan tingkat partisipasi maksimal kepada masyarakat. Sekaligus kata Difriadi harus bisa membangun harmonisasi dari berbagai kepentingan.

“Maka APBN yang dibuat pemerintah harus benar-benar mengakomodir daerah untuk memperkuat pertumbuhan di segala bidang terutama ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan, selain itu perlu perhatian ekstra dalam mempersiapkan dan penguatan ibukota Nusantara,” kata Difriadi usai Sidang Paripurna, Jumat (19/5/2023)

Menurut Difriadi, penggunaan APBN tentu harus diperuntukan dengan tepat dan sistematis. Tujuanya agar bisa tepat sasaran dipergunakannya.

“APBN harus dibuat secara tepat dan sistematis agar bisa mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat serta kesenjangan pendapatan yang semakin tajam akibat dari tingkat pengelolaan sumber daya alam yang tinggi dan berbeda di tiap daerah,” pungkas Difriadi. (Dayat)

Baca Lainnya

Ketua DPRD Kota Serang Dorong Penerapan Manajemen Talenta ASN

5 Januari 2026 - 16:50 WIB

Ketua Dprd Kota Serang Dorong Penerapan Manajemen Talenta Asn

Berani Mengangkat Perbedaan, Ragu Menyelesaikannya

20 Desember 2025 - 11:51 WIB

Berani Mengangkat Perbedaan, Ragu Menyelesaikannya

Pamitan, Ditjen PHU Persembahkan Buku Memori Kolektif 75 Tahun Kemenag Kelola Haji

16 Desember 2025 - 21:51 WIB

Penyelenggaraan Haji 2025 Menjadi Tugas Terakhir Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah (Phu) Kementerian Agama. Mulai Tahun Depan, Tanggung Jawab Mengurus Haji Diemban Oleh Kementerian Haji Dan Umrah.
Trending di News