Teropongistana.com Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sebuah proyek ambisius yang diusung oleh Presiden Joko Widodo, saat ini tengah menghadapi tantangan serius. Sejumlah proyek yang diharapkan dapat merubah wajah perekonomian Indonesia justru terancam mangkrak akibat penundaan komitmen investasi dari pihak swasta.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang mencatat bahwa meski banyak investor melakukan groundbreaking, hanya sedikit yang melanjutkan pembangunan proyek mereka,” 23 Januari 2025.
Dengan anggaran yang telah mencapai Rp147,41 triliun, di mana Rp89 triliun berasal dari dana pemerintah, tampak jelas bahwa ketergantungan pada investasi swasta menjadi sangat krusial untuk kelangsungan proyek ini. Namun, keraguan yang melanda pasar investasi dan ketidakpastian mengenai masa depan proyek IKN menjadi pertanyaan besar bagi semua pihak yang terlibat.
Data dari Otorita IKN menunjukkan bahwa meski investasi swasta telah mencapai Rp58,41 triliun, hal ini jauh dari target yang diharapkan, yaitu Rp100 triliun dalam satu tahun.
Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny Sasmita, menyebut bahwa ketidakpastian ini mencerminkan keraguan para investor. Mereka memerlukan kepastian dari pemerintah, khususnya setelah adanya perubahan kepemimpinan yang mungkin memengaruhi kelanjutan proyek ini.
Menurut Ronny, untuk mendorong investor pemerintah harus memberikan jaminan soal kelanjutan proyek IKN, dan salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan alokasi anggaran dari APBN.
“Pemerintah harus kerja keras di awal pembangunan ini demi menciptakan kepastian bagi investor,” ujarnya. Dengan adanya kepastian ini, diharapkan para pengusaha akan lebih percaya diri untuk berinvestasi lebih lanjut.
Sementara Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa banyaknya target pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal menjadi salah satu penyebab penundaan komitmen investasi.
Para investor kini menghadapi risiko dan biaya yang tinggi, dan jika situasi ini dibiarkan, IKN berpotensi besar untuk mangkrak. Huda menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan IKN ini, dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang besar untuk proyek-proyek prioritas lainnya.
“Pembangunan IKN sudah selayaknya dilakukan evaluasi. Meskipun hasil evaluasi tersebut mungkin buruk, pemerintah wajib melakukan demi menyelematkan lebih banyak uang rakyat,” ungkap Huda.
