Menu

Mode Gelap
Burhanudin ST Lantik Jaksa Agung Muda Pembinaan dan 4 Staf Ahli Launching Buku Kohati HMI Cabang Bogor Perempuan Berdaya Membangun Generasi Digdaya Tegaskan Loyalitas Ketum Mardiono, DPW PPP Papua Barat Daya Puji Menkumham Kiai Maman Imanulhaq Dorong Pemerintah Hadir dalam Pembangunan Ponpes Parulian Silalahi: Surat Edaran Sekda DKI Hambat Penyerapan Anggaran ke Masyarakat Eks Ketum BPAN Puji Kajati Banten Dukung Perda Kearifan Lokal Adat Baduy

Politik

Munaslub Terus Bergulir, Bahlil Digugat Kader Golkar


Keterangan Fotao : Ketua DPRP Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Golkar, Henry Andrew George Wairara. Perbesar

Keterangan Fotao : Ketua DPRP Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Golkar, Henry Andrew George Wairara.

Teropongistana.com Jakarta – Ketua DPRP Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Golkar, Henry Andrew George Wairara menggugat keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang dinilai melakukan pergantian secara sepihak.

Keputusan pergantian tersebut tertuang dalam surat nomor: B-543/DPP/GOLKAR/II/2025 tanggal 8 Februari 2025 perihal penetapan pergantian pimpinan DPRP Provinsi Papua Barat Daya.

“Kami hari ini mendaftarkan permohonan pembatalan surat DPP nomor 543 tanggal 8 Februari 2025 yang membatalkan klien kami Pak Henry Wairara sebagai ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Surat tersebut diterbitkan tanpa prosedur yang benar yaitu usulan dari DPD I sebagaimana diatur dalam keputusan Rapimnas tahun 2013,” ujar M. Alberto Soniwura, kuasa hukum Henry A.G Wairara kepada wartawan di Mahkamah Partai Golkar, Rabu 26 Februari 2025.

Alberto menegaskan, landasan hukum dari penunjukan Henry sebagai Ketua DPRP Papua Barat Daya sesuai dengan keputusan Partai Golkar.

Menurut Alberto, klien nya telah ditetapkan sebagai ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya sejak tanggal 31 Oktober 2025 melalui surat DPP nomor: B-447/DPP/GOLKAR/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024.

Meski pergantian jabatan publik sebagai hak partai politik, namun gugatan kubu Henry juga dilandaskan kepada asas konstitusional, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut dimuat dalam putusan MK Nomor: 33/PUI-XX/2022. Pergantian pimpinan DPRP meskipun menjadi hak partai politik tetapi harus dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja bukan pertimbangan subjektif.

“Tidak pernah ada teguran atau evaluasi kinerja oleh partai Golkar. Padahal MK sudah menegaskan pimpinan DPRD itu meskipun hak partai politik tetapi pergantiannya harus berdasarkan evaluasi kinerja bukan like or dislike,” tegas Alberto.

Terakhir, Alberto menegaskan langkah yang ditempuh ini, sebagai hak-hak konstitusional dari kliennya, yang juga dipilih berdasarkan amanah masyarakat melalui pemilihan langsung.

“Jadi menurut kami ini jelas perbuatan sewenang-wenang terhadap klien kami, dan kami tegas menyatakan akan menggugat untuk mempertahankan hak hak klien kami,” tandasnya.

Gugatan yang diajukan tersebut diterima pada kepaniteraan Mahkamah Partai Golkar dan diberi tanda terima, kemudian puluhan kader Golkar Papua Barat Daya meninggalkan DPP Partai Golkar.

Baca Lainnya

Pengamat Sebut Jokowi Atur Skema Dua Periode Prabowo – Gibran

22 September 2025 - 09:16 WIB

Pengamat Sebut Prabowo Harus Lepas Dari Bayang-Bayang Jokowi Copot Mentri Titipan Teropongistana.com Jakarta - Presiden Prabowo Subianto Diminta Untuk Merombak Anak Buahnya Di Kabinet Merah Putih, Terutama Menteri-Menteri Yang Dianggap Tidak Loyal Dan Warisan Dari Pemerintahan Sebelumnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (Ipo) Dedi Kurnia Syah Berpendapat Prabowo Harus Menjaga Marwah Pemerintahan Dengan Melakukan Reshuffle Kabinet.  “Pergantian (Menteri) Diperlukan Agar Prabowo Benar-Benar Berdaulat, Dan Lepas Dari Iklim Kekuasaan Jokowi,” Ungkap Dedi Kurnia, Minggu, 6 April 2025. Menurutnya, Dengan Mengganti Seluruh Titipan Jokowi Di Pemerintahan, Prabowo Akan Dikenang Rakyat Sebagai Presiden Yang Independen Tidak Diintervensi Dari Pihak Manapun Atau Dianggap Sebagai Boneka Pemerintahan Sebelumnya. “Dengan Mengganti Seluruh Tokoh Pro Jokowi Akan Membuat Prabowo Dipercaya Mandiri Dan Berdaulat Sebagai Presiden,” Tutupnya. 

ASR Luruskan Sufmi Dasco Ahmad Tidak Terlibat Dalam Masalah  PT TMS

14 September 2025 - 03:55 WIB

Asr Sebut Sufmi Dasco Ahmad Tidak Terlibat Dalam Masalah  Pt Tms

Desakan FPPI: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi dan Makzulkan Gibran

6 September 2025 - 09:12 WIB

Desakan Fppi: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi Dan Makzulkan Gibran
Trending di Politik