Menu

Mode Gelap
Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi Karyawan PT Asi Pudjiastuti Aviation Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman Dorong Penerapan Ekonomi Hijau Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik DPP PSI di Pasar Barito Projo Banten Konsolidasi Jelang Kongres III, Komitmen di Garis Rakyat Era Prabowo–Gibran Apartemen Meikarta Digugat Konsumen ke Pengadilan Negeri Cikarang

Daerah

Pimpinan DPRD Banten Komitmen Anggaran Dukung Program Sekolah Gratis


Keterangan foto : Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo, Rabu (9/7/2025) Perbesar

Keterangan foto : Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo, Rabu (9/7/2025)

Teropongistana.com TANERANG SELATAN – DPRD Banten menegaskan komitmennya mendukung program sekolah gratis melalui alokasi anggaran di APBD Banten. Program ini dinilai langkah strategis Andra Soni-Dimyati Natakusumah dalam menjawab persoalan pendidikan sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Banten yang berkualitas.

Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo mengatakan, pihaknya tidak hanya memberikan dukungan secara politik, tetapi juga akan memastikan anggaran pendidikan dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya melalui alokasi anggaran untuk program sekolah gratis.

“Masih banyak anak-anak Banten yang tidak bisa bersekolah karena masalah ekonomi. Program sekolah gratis adalah jawaban konkret,” kata Yudi, Rabu 9 Juli 2025.

Dia berharap, semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan, bersama-sama menyukseskan program sekolah gratis.

“Selain sekolah gratis, alhamdulillah pak presiden Prabowo juga membangun dua sekolah rakyat di Banten. Kolaborasi pusat dan daerah akan semakin memperkuat pembangunan SDM berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pelaksanaan program sekolah gratis harus adil, merata, dan bebas dari praktik korupsi. Sekolah swasta yang ikut program sekolah gratis bebas biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang gedung, daftar ulang, lembar kerja siswa (LKS), dan lainnya sesuai dengan yang diatur Pemprov Banten.

Andra Soni mengungkapkan, daya tampung SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten saat ini baru mampu mengakomodasi sekitar 80 ribu siswa dari total 166 ribu pendaftar.

“Artinya, hampir separuh calon peserta didik harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Melihat kondisi ini, sekolah gratis adalah langkah strategis untuk memberikan akses pendidikan yang merata,” jelasnya.

Dikatakan, tidak semua sekolah swasta dapat bergabung dalam program sekolah gratis. Hanya sekolah swasta yang bersedia memenuhi ketentuan pembebasan biaya, seperti SPP, uang gedung, daftar ulang, dan LKS, yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program sekolah gratis. Pemprov juga telah menyusun perhitungan anggaran secara cermat agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan transparan.

Andra Soni mengungkapkan, pada pelaksanaannya nanti, pihaknya akan melakukan evaluasi program sekolah gratis sebagai langkah penyempurnaan. Evaluasi terhadap implementasi program akan terus dilakukan secara berkala melalui forum diskusi dengan pakar dan masyarakat guna menyempurnakan kebijakan di lapangan.

“Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran melalui skema pergeseran dari sektor lain tanpa menambah total belanja daerah,” jelasnya.

Baca Lainnya

Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi Karyawan PT Asi Pudjiastuti Aviation

23 Oktober 2025 - 13:32 WIB

Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi Karyawan Pt Asi Pudjiastuti Aviation

Bapenda Kabupaten Lebak Fokus Perkuat Pajak Daerah Strategis

20 Oktober 2025 - 22:12 WIB

Bapenda Kabupaten Lebak Fokus Perkuat Pajak Daerah Strategis

Kasus Dugaan Korupsi PT ENM dan PT SDI, Kejari Kota Bandung Amankan Uang Negara Rp15 Miliar

17 Oktober 2025 - 16:19 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Pt Enm Dan Pt Sdi, Kejari Kota Bandung Amankan Uang Negara Rp15 Miliar
Trending di Daerah