Menu

Mode Gelap
Jampidsus Dilaporkan ke Presiden, Diduga Salahgunakan Wewenang Selaku Ketua Satgas PKH Komrad 98 Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Diduga Halangi Tugas Jurnalistik, Matahukum Minta JamWas Tegur Petugas dan Oknum TNI di Kejari Lebak Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman, menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi Karyawan PT Asi Pudjiastuti Aviation

Nasional

BGN Harus Cepat Merespons Pernyataan Presiden, Segara Wujudkan Dapur Sekolah MBG


Makanan Bergizi Gratis (MBG) tiap hari dari jajaranya, dan jumlah penerima makanan bergizi sampai pertengahan Agustus 2025 mencapai 20 juta orang lebih. Perbesar

Makanan Bergizi Gratis (MBG) tiap hari dari jajaranya, dan jumlah penerima makanan bergizi sampai pertengahan Agustus 2025 mencapai 20 juta orang lebih.

Teropongistana.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku selalu mengecek perkembangan penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG) tiap hari dari jajaranya, dan jumlah penerima makanan bergizi sampai pertengahan Agustus 2025 mencapai 20 juta orang lebih.

Presiden mengatakan dirinya sengaja mengawasi langsung tiap harinya pelaksanaan makan bergizi gratis agar dapat langsung menerima laporan manakala ada kendala di lapangan.

Hal tersebut disampaikan presiden saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr Mahar Mardjono, di Jakarta, Selasa (26/08/2025).

Presiden juga sudah mendengar adanya kasus makanan basi hingga beracun. Oleh karenanya, presiden meminta BGN untuk lebih cepat merespons dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang muncul.

Chairman of Mubarok Institute, Fadhil As Mubarok mendesak agar pemerintah segera ambil tindakan cepat, tepat, dan terukur dalam mengatasi masalah makanan basi dan beracun.

Jika tidak cepat, kata Gus Fadhil – panggilan akrabnya – citra BGN akan rusak.

Satu tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah keracunan adalah dengan mendirikan “Dapur Sekolah MBG” di tiap-tiap sekolah.

Dengan dapur MBG berada di lingkungan sekolah, maka banyak sekali keuntungan yang didapat. Di samping kecepatan penyajian, juga keterlibatan masyarakat lingkungan sekolah makin nyata. Setidaknya para pemilik kantin menjadi senang karena terlibat dalam program mulia ini.

“Jadi, dapur sekolah adalah solusi mengatasi persoalan yang muncul selama ini. Pemerintah harus satset menyikapi masalah ini,” pungkas Gus Fadhil kepada media, Rabu (28/8/2025).

Diketahui pelaksanaan program MBG akan menyasar empat kelompok utama, yaitu anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dimana gizi yang cukup sangat penting untuk mendukung proses belajar dan perkembangan kognitif mereka.

Kedua, anak usia di bawah lima tahun, kelompok ini termasuk menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis lantaran balita merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi pada masa periode pertumbuhan ini dapat menyebabkan dampak yang tidak dapat dipulihkan.

Ketiga, ibu hamil, pemenuhan gizi pada ibu hamil juga sangat penting. Gizi yang baik selama kehamilan memberi perlindungan bagi ibu hamil dan janin sebab dapat mencegah komplikasi kehamilan, kelahiran premature, serta stunting pada bayi.

Keempat, ibu menyusui. Gizi yang cukup pada ibu menyusui penting untuk produksi ASI yang berkualitas dan tumbuh kembang bayi yang optimal. Oleh sebab itu, kelompok ibu menyusui juga penting untuk diperhatikan dan menjadi sasaran program pemenuhan gizi oleh pemerintah.

Berjalannya program andalan Presiden Prabowo ini memunculkan berbagai perbincangan di tengah masyarakat tidak saja dari sisi anggarannya, tetapi juga dari tata kelola dan kendala-kendala di lapangan.

Menurut hasil kajian CISDI, berbagai kendala di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan MBG, di samping itu juga terkait petunjuk teknis untuk implementasi MBG di daerah. Belum tersedianya regulasi yang mengatur kemitraan MBG yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Chief Executive Officer Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih mengatakan bahwa prosedur kemitraan dalam mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis tak trasnparan.

Menurut Diah, ada beberapa skema pengelolaan dapur. Di antaranya swakelola yang dipegang Yayasan, namun ada juga yang dikerjakan koperasi. Namun demikian, CISDI menemukan pengelolaan makan siang gratis tak hanya berhenti di yayasan. Yayasan bisa berkontrak dengan catering yang menjadi subkontraktor.

Sementara itu, dalam kunjungan kerja reses Komisi IX ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gorontalo beberapa waktu lalu, terungkap bahwa terdapat kesenjangan fasilitas antara dapur yang dibangun pada tahap awal program dengan yang baru dibangun saat ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyebutkan bahwa beberapa dapur lama belum memiliki fasilitas vital, yang bisa menyebabkan terjadinya bahan makanan bisa cepat rusak.

Program gizi bukan sekadar soal masak dan distribusi, ini soal rantai pasok, penyimpanan, keamanan, dan kualitas, semua harus diperkuat.

Gus Fadhil menegaskan berbagai kendala yang selama ini muncul terkait pelaksanaan MBG di berbagai daerah, sudah seharusnya pemerintah lebih sigap dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan ke depannya.

“Program ini harus tetap berjalan dengan memperhatikan kendala-kendala yang muncul. Satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah makanan basi dan beracun. Berdasarkan kajian kami penyebabnya lantaran terlalu lama dalam wadah. Solusinya, bikin dapur sekolah agar makanan tetap fresh saat disajikan,” pungkasnya.

Baca Lainnya

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman, menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

24 Oktober 2025 - 06:53 WIB

Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menegaskan Pentingnya Memperkuat Landasan Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bpip) Agar Lembaga Tersebut Memiliki Legitimasi Dan Kewenangan Yang Kuat Dalam Menjalankan Tugas Pembinaan Ideologi Bangsa Secara Berkelanjutan. Menurut Arif Rahman Yang Juga Sebagai Badan Legislasi Dpr Ri (Baleg Dpr Ri) , Keberadaan Bpip Bukan Sekadar Simbol Pembinaan Ideologi, Tetapi Menjadi Garda Terdepan Dalam Menjaga Nilai-Nilai Pancasila Agar Tetap Hidup, Relevan, Dan Diterapkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara. “Bpip Perlu Memiliki Dasar Hukum Yang Kokoh Agar Tidak Hanya Bersifat Administratif, Tetapi Juga Memiliki Daya Dorong Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan Yang Berlandaskan Pancasila,” Ujar Arif Rahman Dalam Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Yang Digelar Bersama Bpip. Lebih Lanjut, Arif Menyoroti Perlunya Penanaman Dimensi Pancasila Di Tengah Masyarakat, Terutama Di Era Digital Yang Sarat Dengan Arus Informasi Tanpa Batas. Ia Menilai, Banyak Pergeseran Dalam Cara Masyarakat Memaknai Dan Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila, Baik Dalam Tindakan Sosial Maupun Perilaku Di Media Sosial. “Hari Ini Kita Melihat Ada Pergeseran Dalam Cara Masyarakat Memaknai Pancasila. Karena Itu, Perlu Upaya Bersama Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Agar Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi, Tetap Bijak Dalam Bersikap, Dan Mampu Menempatkan Kepentingan Bangsa Di Atas Kepentingan Pribadi,” Tegasnya. Arif Rahman Menambahkan Bahwa Penguatan Peran Bpip Juga Harus Diiringi Dengan Pendekatan Edukatif Dan Kultural, Agar Nilai-Nilai Pancasila Tidak Hanya Diajarkan, Tetapi Benar-Benar Dihidupi Dalam Perilaku Sehari-Hari. “Pancasila Bukan Sekadar Hafalan Lima Sila, Tetapi Panduan Moral Dan Kompas Kebangsaan. Pembinaan Ideologi Harus Masuk Ke Ruang-Ruang Pendidikan, Keluarga, Bahkan Dunia Digital,” Ungkapnya. Melalui Kegiatan Bersama Bpip Ini, Arif Berharap Generasi Muda Dan Seluruh Elemen Masyarakat Semakin Memahami Pentingnya Pancasila Sebagai Falsafah Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa Di Tengah Tantangan Globalisasi Dan Disrupsi Teknologi.

Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen

23 Oktober 2025 - 15:43 WIB

Kasusnya Disidik Kejagung, Sugianto Alias Asun Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibacking Oknum Institusi Intelijen

Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik DPP PSI di Pasar Barito

22 Oktober 2025 - 16:57 WIB

Saat Advokasi Jadi Konten: Aktraksi Politik Dpp Psi Di Pasar Barito
Trending di Nasional