Teropongistana.com Jakarta — Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai Gerindra cepat merespons tuntutan massa aksi terkait polemik tunjangan Rp50 juta bagi anggota DPR. Ia mengapresiasi pernyataan Wakil Ketua DPR, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, yang menegaskan bahwa tunjangan tersebut hanya berlaku hingga Oktober 2025.
“Pernyataan Dasco mencerminkan keberpihakan pada kaum marjinal. Saya kira Prabowo pun demikian, peka terhadap kondisi lapangan. Apalagi rakyat saat ini tengah dalam keterpurukan akibat ekonomi yang karut-marut,” ujar Jerry, Kamis (28/8).
Namun, Jerry mengkritik keras pernyataan anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, yang mengusulkan DPR dibubarkan orang tolol sedunia. Ia menyebut narasi tersebut tidak logis dan berbahaya.
“Menurut saya, narasi dari Ahmad Sahroni itu sangat berbahaya dan melukai hati rakyat. Ini narasi sampah dan irasional. Harusnya ia lebih cerdas dan bijak dalam menyampaikan pesan. Rakyat lagi terluka, jangan tambah luka,” tegasnya.
Jerry menambahkan, seorang wakil rakyat harus memahami psikologi publik. Ia mencontohkan, ucapan bisa berdampak besar layaknya “lidah tak bertulang” yang bahkan bisa “membakar hutan belantara”.
Selain Sahroni, Jerry juga menyoroti aksi anggota DPR Eko Patrio dan Uya Kuya yang viral karena berjoget. Menurutnya, hal itu justru menambah kekecewaan publik.
“Memangnya DPR klub malam? Kalau mau joget dan menari, sepuasnya saja tapi jangan dipublikasikan. Seharusnya anggota DPR lebih banyak mendengar aspirasi rakyat. Ingat, mereka digaji dari pajak rakyat,” ujarnya.
Jerry mengingatkan bahwa sejarah pernah mencatat pembubaran DPR di era Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Menurutnya, anggota DPR semestinya mencontoh gaya komunikasi Sufmi Dasco, Ketua DPR Puan Maharani, dan Saan Mustopa yang lebih terbuka terhadap kritik publik.
