Oleh: Bagus Mangundiwiryo S.I.P., M.Han Ikatan Alumni Universitas Pertahanan
Teropongistana.com Jakarta – Paradoks Jalur Urat Nadi Dunia Selat Malaka merupakan urat nadi perdagangan global yang memikul beban 25% distribusi komoditas dunia, namun bagi Indonesia posisi strategis ini menghadirkan paradoks antara kedaulatan wilayah dan kemanfaatan ekonomi. Sebagai pemilik garis pantai terpanjang, Indonesia justru terjebak dalam peran “penjaga gerbang” yang memikul tanggung jawab besar atas keamanan jalur dari ancaman pirasi serta risiko kerusakan ekologis akibat limbah kapal. Sayangnya, beban operasional yang menjadi cost center bagi APBN ini tidak berbanding lurus dengan keuntungan finansial, karena status selat sebagai jalur pelayaran internasional membatasi otoritas negara untuk memungut retribusi langsung, sementara nilai tambah ekonomi justru tersedot ke pelabuhan negara tetangga yang memiliki ekosistem layanan lebih mapan.
Di sisi lain, potensi ekonomi di sepanjang pesisir timur Sumatera yang diperkuat oleh pelabuhan utama seperti Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, dan Batam masih tertidur dan didominasi oleh fungsi pelabuhan pengumpul komoditas mentah. Indonesia secara de jure menguasai wilayah tersebut, namun secara de facto masih menjadi pengumpan (feeder) dalam sistem logistik global yang dikendalikan pihak asing. Ketertinggalan infrastruktur dan ketergantungan pada sistem navigasi eksternal menyebabkan kapal-kapal besar lebih sering melintas tanpa bersandar, sehingga menjadikan hegemoni Indonesia di jalur sendiri terasa semu. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma dari sekadar penjaga keamanan menjadi penguasa ekosistem maritim yang terintegrasi guna mengonversi posisi geografis menjadi kedaulatan ekonomi yang nyata.
Dimensi Geopolitik: Antara Ambisi Fiskal dan Norma Global
Wacana Kemenkeu mengenai penarikan retribusi kolektif di Selat Malaka mencerminkan kegelisahan nasional atas ketimpangan ekonomi, namun langkah ini berisiko memicu benturan geopolitik yang serius. Upaya pengenaan “pajak lintas” tersebut dianggap melanggar prinsip Mare Liberum (Laut Bebas) dan UNCLOS, sehingga memicu resistensi keras dari negara pengguna besar seperti China, Amerika Serikat, dan Jepang. Selain risiko diplomatik, ketidaksamaan visi antara negara Pantai terutama Singapura yang sangat bergantung pada arus navigasi bebas menjadikan kebijakan ini sulit disinkronisasi dan justru berpotensi mendorong dunia internasional mencari jalur alternatif yang dapat mematikan relevansi strategis Indonesia di masa depan.
Secara internal, tantangan Indonesia semakin diperparah oleh kesenjangan infrastruktur dan inefisiensi birokrasi dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Meskipun pelabuhan strategis seperti Kuala Tanjung telah dibangun, masalah konektivitas ke kawasan industri (hinterland), kedalaman draf yang belum memadai, serta tingginya biaya logistik domestik membuat kapal-kapal raksasa tetap lebih memilih bersandar di pelabuhan tetangga. Selama fragmentasi otoritas dan “ego sektoral” di antara instansi maritim nasional masih terjadi, pelabuhan Indonesia akan terus terjebak dalam peran sebagai pengumpan (feeder), alih-alih menjadi hub internasional yang kompetitif secara global.
Landasan Hukum & Pembatas Utama: Rezim UNCLOS 1982
Kita harus mengaetahui landasan kebijakan tata kelola Selat Malaka dibatasi secara ketat oleh UNCLOS 1982, khususnya terkait rezim Transit Passage (Pasal 37-44) yang menjamin hak kapal asing untuk melintas secara cepat dan bebas biaya. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi aturan ini melalui UU No. 17/1985, tentunya Indonesia tidak diperbolehkan memungut pajak atau retribusi hanya berdasarkan izin melintas maupun koordinat posisi.
Berdasarkan Pasal 26 dan 42, pungutan finansial hanya dianggap sah jika merupakan imbalan atas jasa nyata (seperti layanan pemanduan atau navigasi) dan tidak boleh dijadikan instrumen yang menghambat hak lintas transit internasional. Di sisi lain, Indonesia harus meningkatkan daya saing melalui kepatuhan terhadap standar IMO, seperti konvensi SOLAS, ISPS Code, dan FAL Convention guna menyederhanakan birokrasi pelabuhan.
Untuk mengoptimalisasi potensi ekonomi tanpa melanggar hukum, Indonesia perlu memaksimalkan Pasal 43 UNCLOS mengenai Burden Sharing, yakni mengajak negara pengguna berbagi beban biaya pemeliharaan navigasi dan lingkungan. Strategi ini harus didukung oleh integrasi National Logistic Ecosystem (NLE) agar birokrasi nasional lebih kompetitif dibandingkan sistem Single Window negara tetangga, sehingga Indonesia mampu memimpin kesepakatan internasional dalam pengelolaan keamanan dan konservasi selat secara sah.
Menanggapi hiruk-pikuk ini, pengamat maritim Capt. Hakeng Jayawibawa dari IKAL Strategic Center (ISC) menekankan bahwa pemerintah harus membedakan antara “pajak lintas” dengan “biaya jasa maritim”. Beliau memberikan perspektif kritis terhadap respons internasional ini “menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat secara elegan di wilayah perairan strategis dengan menggeser paradigma dari sekadar wacana “pajak lintas” yang melanggar UNCLOS menuju optimalisasi jasa maritim wajib untuk lebih menyediaan ekosistem layanan teknis yang nyata. Untuk itu beliau memberikan perspektif yang lebih membumi dan solutif.
Menurut beliau, menekankan bahwa dari pada memaksakan pungutan sepihak, Indonesia seharusnya “menjemput bola” melalui skema burden sharing internasional untuk konservasi lingkungan serta menyediakan layanan berkualitas seperti mandatory pilotage, bunkering, crew change, hingga green shipping hub yang lebih kompetitif dan efisien dibanding negara tetangga.
Dengan memperkuat Bakamla sebagai single command untuk jaminan keamanan dan mensinkronkan birokrasi pelabuhan, Indonesia dapat mengubah posisi geografisnya menjadi kekuatan ekonomi riil di mana kapal-kapal dunia singgah secara sukarela karena nilai tambah layanan yang diberikan, bukan sekadar lewat sebagai penonton.
Sintesis Strategi Kedaulatan Maritim Selat Malaka
Strategi kedaulatan Indonesia di Selat Malaka harus bertransformasi dari sekadar security provider menjadi service provider yang cerdas dengan mengalihkan fokus dari wacana pajak lintas yang dilarang UNCLOS 1982 menuju komersialisasi jasa maritim yang sah secara hukum internasional.
Hal ini dapat dicapai melalui integrasi pelabuhan dengan kawasan industri manufaktur (port-hinterland) di Sumatera guna menciptakan ekosistem Industrial Port yang mandiri, serta didukung oleh lima pilar strategis yang mencakup penguatan Bakamla sebagai single agency, digitalisasi layanan, diplomasi burden sharing untuk biaya lingkungan, dan pencetakan SDM ahli negosiasi global. Dengan mengedepankan efisiensi, kepastian hukum, dan teknologi pengawasan real-time, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton di jalur perdagangan tersibuk dunia, melainkan menjadi pemain utama yang mampu mengonversi posisi strategisnya menjadi devisa nyata melalui kedaulatan yang beradab dan diakui secara global.
Dyt
