Teropongistana.com Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menyerukan konsolidasi gerakan kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah melalui Teknis Lapangan (Teklap) serta aksi serentak.
Seruan tersebut disampaikan oleh Ketua III Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelajar (PMP) PB PII, Risko Hardi, dengan mengusung tema:
“Refleksi Hardiknas: Melawan Rezim Pelanggar Konstitusi, Wujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Dalam keterangannya kepada media pada Jumat (1/5/2026), Risko menilai arah kebijakan pendidikan saat ini telah menyimpang dari amanat konstitusi.
Ia menyoroti prioritas anggaran pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibandingkan sektor pendidikan.
“Kesalahan terbesar negara saat ini adalah memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis lebih besar dibandingkan anggaran pendidikan, seperti tunjangan guru, Dana BOS, LPDP, KIP, dan PIP. Hal ini tidak sesuai dengan mandat konstitusi yang mengamanatkan alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan,” ujar Risko.
Sebagai bentuk sikap, PB PII menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
•Mencabut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos anggaran pendidikan.
•Mengembalikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat konstitusi.
•Melakukan perbaikan terhadap infrastruktur sekolah yang rusak.
•Menghentikan pembangunan fasilitas yang tidak prioritas, seperti dapur mewah.
•Melakukan audit total terhadap Badan Gizi Nasional.
•Menghentikan distribusi makanan yang berisiko terhadap kesehatan siswa.
Selain itu, Risko menegaskan komitmen PB PII untuk terus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) agar tetap berpihak pada kepentingan pelajar dan masa depan pendidikan Indonesia.
PB PII berharap momentum Hardiknas ini dapat menjadi titik konsolidasi nasional pelajar dalam memperjuangkan keadilan pendidikan serta memastikan negara hadir sesuai amanat konstitusi. (Red)
