Teropongistana.com Jakarta – Kemeriahan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) menyisakan tanda tanya besar terkait pembiayaan acara. Dengan estimasi biaya yang mencapai angka fantastis, publik kini menuntut transparansi penuh mengenai dari mana sumber dana tersebut berasal.
Ketua Umum Barisan Rakyat Nausantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menyoroti informasi yang berkembang di masyarakat mengenai biaya pengerahan massa. Disebutkan bahwa setiap peserta yang hadir dikabarkan menerima uang saku berkisar Rp150.000 hingga Rp200.000, ditambah paket sembako senilai sekitar Rp300.000.
Jika diakumulasikan, total yang diterima per orang mencapai sekitar Rp450.000. Dengan estimasi jumlah peserta mencapai 100.000 orang, maka total anggaran yang digunakan hanya untuk pengerahan massa saja bisa menyentuh angka Rp45 miliar. Angka ini belum termasuk biaya panggung, EO, konsumsi, dan kebutuhan teknis lainnya yang pasti tidak sedikit.
Adi Kurniawan: Jangan Sampai Perjuangan Berubah Jadi Panggung
Menanggapi hal tersebut, Adi Kurniawan menegaskan bahwa di tengah narasi efisiensi anggaran negara, masyarakat berhak mendapatkan kepastian yang jelas.
“Publik berhak mempertanyakan, apakah dana sebesar itu bersumber dari APBN atau dari pihak lain? Ini pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka,” ujar Adi dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).
Meskipun Presiden KSPSI, Andi Ghani Nena Wea, telah membantah penggunaan dana negara dan menyebutkan bersumber dari internal organisasi serta pihak sah lainnya, Adi menilai penjelasan tersebut belum cukup memadamkan keraguan.
“Pernyataan tersebut patut dicatat, namun transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Jika benar bukan APBN, maka harus dijelaskan secara rinci sumber dananya agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” tegasnya.
Lebih jauh, Adi Kurniawan mengingatkan agar esensi May Day tidak hilang tertutup seremoni yang mahal.
“May Day sejatinya adalah momentum perjuangan untuk keadilan sosial. Namun jika perayaan ini justru dibayangi isu mobilisasi berbayar dengan anggaran fantastis, maka esensinya bisa terdistorsi. Jangan sampai perjuangan buruh berubah menjadi sekadar panggung tanpa substansi,” serangnya.
Buruh Tidak Butuh Seremoni Mahal, Tapi Keadilan Nyata
Adi menekankan bahwa rakyat tidak menolak perayaan, namun rakyat menuntut kebenaran dan akuntabilitas.
“Rakyat tidak mempersoalkan perayaannya, tapi rakyat berhak tahu kebenarannya. Jika ada dana besar, bukalah ke publik. Jangan sampai uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan nyata, justru habis hanya untuk seremoni sesaat,” pungkas Adi.
“Buruh tidak butuh panggung mewah. Buruh butuh keadilan yang nyata,” tambahnya.
