Menu

Mode Gelap
LHKPN Dua Pejabat Kemendag Disorot, Muncul Nama Mereka di Kasus Suap Blueray Cargo Disekap dan Dianiaya 3 Tahun, Matahukum: Negara Wajib Lindungi Korban, Tangkap Pelaku Sekarang CBA Sebut Penyidikan KPK di Bea Cukai Janggal, Diduga Lindungi Jaringan Mafia Semakin Kencang Wacana Dua Periode, Ruang Bersaing Figur Koalisi Menuju 2029 Makin Sempit PDIP Fleksibel di Luar Kabinet, Pengamat: Nilai Tawar Meningkat, Koalisi Waspada Terkait Kasus Dugaan Korupsi MBG, Matahukum Minta Nanik Diperiksa dan Dicopot ​

Nasional

DPR Soroti Kasus MBG Berbelatung di Pekalongan, Irma Suryani Chaniago: Ini Kelalaian Petugas


					Keterangan foto: Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Perbesar

Keterangan foto: Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago.

Teropongistana.com JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti temuan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengandung belatung di SMK Baitulsallam, Pekalongan.

Ia menilai insiden tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dari petugas Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Irma menegaskan, makanan yang akan didistribusikan kepada siswa seharusnya melalui proses pengecekan ketat terlebih dahulu. Ia mempertanyakan peran tenaga ahli gizi dan kepala SPPG yang dinilai lalai sehingga makanan tidak layak konsumsi bisa lolos hingga ke penerima manfaat.

“Seharusnya ada kontrol sebelum makanan dibagikan. Ini bukan sekadar kesalahan teknis di lapangan, tapi menunjukkan lemahnya pengawasan dari tim yang ditempatkan di SPPG,” ujar Irma dalam keterangannya, Jum’at (8/5/2026).

Menurutnya, kejadian ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf dari pihak terkait. Ia menilai, permasalahan utama terletak pada kualitas sumber daya manusia, khususnya kepala SPPG dan tenaga ahli gizi yang perlu segera dibenahi.

Selain itu, Irma juga menyoroti belum optimalnya kerja sama antara BGN dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memastikan keamanan pangan program MBG. Ia menyebut, koordinasi lintas lembaga tersebut hingga kini belum berjalan efektif.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinan atas proses penerbitan sertifikat laik higienis oleh Dinas Kesehatan yang dinilai tidak melalui verifikasi lapangan secara langsung. Kondisi ini dinilai berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran standar keamanan pangan.

“Mirisnya, sertifikat laik higienis bisa keluar tanpa petugas turun langsung ke lokasi. Ini harus dievaluasi total,” tegasnya.

Irma pun mendesak adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan, peningkatan standar operasional SPPG, serta penguatan kualitas tenaga pelaksana agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Baca Lainnya

LHKPN Dua Pejabat Kemendag Disorot, Muncul Nama Mereka di Kasus Suap Blueray Cargo

22 Juni 2026 - 19:52 WIB

Lhkpn Dua Pejabat Kemendag Disorot, Muncul Nama Mereka Di Kasus Suap Blueray Cargo

Disekap dan Dianiaya 3 Tahun, Matahukum: Negara Wajib Lindungi Korban, Tangkap Pelaku Sekarang

22 Juni 2026 - 17:24 WIB

Disekap Dan Dianiaya 3 Tahun, Matahukum: Negara Wajib Lindungi Korban, Tangkap Pelaku Sekarang

Semakin Kencang Wacana Dua Periode, Ruang Bersaing Figur Koalisi Menuju 2029 Makin Sempit

22 Juni 2026 - 12:00 WIB

Semakin Kencang Wacana Dua Periode, Ruang Bersaing Figur Koalisi Menuju 2029 Makin Sempit
Trending di Nasional