Teropongistana.com Jakarta – Langkah awal Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), M. Qodari, yang baru saja dilantik, memicu gelombang keberatan dari kalangan industri media. Alih-alih membangun sinergi komunikasi publik yang sehat, Bakom RI dinilai menciptakan kegaduhan lewat klaim kemitraan sepihak dengan sejumlah media digital independen dalam wadah New Media Forum.
Sejumlah media besar, mulai dari Narasi, NKSTHI, hingga berbagai komunitas homeless media, secara tegas membantah pernyataan Bakom RI yang mencatut nama mereka sebagai mitra resmi pemerintah. Penolakan masif ini memicu tanda tanya besar mengenai validitas data dan etika komunikasi yang diusung oleh lembaga baru tersebut.
Upaya “Penjinakan” yang Kontraproduktif
Isu ini mencuat setelah Bakom RI merilis daftar media digital yang diklaim telah bergabung dalam program kemitraan pemerintah. Tak lama berselang, redaksi media-media terkait memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah diajak berkomunikasi, apalagi memberikan persetujuan untuk menjadi mitra.
Tindakan mencatut nama-nama media kredibel tanpa konfirmasi dianggap sebagai blunder fatal. Hal ini justru memperlebar jarak antara pemerintah dan pengelola media digital yang selama ini sangat menjaga independensi mereka dari intervensi kekuasaan.
Sorotan Tajam Mantan Ketua Umum PWI
Menanggapi fenomena tersebut, tokoh pers nasional sekaligus Ketua Umum PWI (2023-2025), Hendry Ch Bangun, memberikan catatan kritis. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memiliki parameter yang jelas dalam memilih mitra komunikasi publik.
“Pemerintah semestinya lebih mengutamakan kolaborasi dengan media massa yang secara konsisten menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Itu adalah koridor resmi jurnalisme di tanah air,” ujar Hendry lewat pernyataanya, Sabtu (9/4/2026)
Ia juga menyoroti risiko etika yang muncul jika pemerintah asal merangkul platform tanpa verifikasi yang matang. Menurutnya, keberadaan new media memang sebuah keniscayaan, namun tidak semuanya menerapkan praktik bermedia yang sehat dan terukur.
“Jika nanti muncul masalah etika atau sengketa informasi, pemerintah mau mengadu ke mana? Tanpa landasan hukum dan kode etik yang jelas, kemitraan tersebut sangat rapuh. Sebelum mengambil langkah strategis, mestinya pemerintah duduk bersama dan berdiskusi minimal dengan Dewan Pers,” tegasnya.
Sinyal Merah Kredibilitas Bakom RI
Kegaduhan yang ditimbulkan di awal masa jabatan ini menjadi sinyal merah bagi efektivitas Bakom RI ke depan. Tanpa adanya evaluasi terhadap pola komunikasi dan penghormatan terhadap independensi media, lembaga ini dikhawatirkan hanya akan menjadi “pabrik klaim” yang kehilangan kepercayaan dari para pelaku industri media digital dan publik luas.
