Teropongistana.com Depok — Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Kota Depok menyoroti dugaan keterlibatan oknum pejabat lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam aksi demonstrasi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di halaman Balai Kota Depok, Selasa (23/6/2026). Organisasi ini meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk menelusuri fakta tersebut secara transparan.
DPD BaraNusa Kota Depok menyatakan informasi mengenai adanya mobilisasi massa yang terorganisir perlu dikaji lebih dalam. Ia mengingatkan bahwa jika terbukti ada penggunaan fasilitas negara, anggaran pemerintah, atau keterlibatan aparatur dalam penggalangan massa untuk kepentingan tertentu, maka hal itu melanggar prinsip pemerintahan yang bersih dan netral.
Sekretaris DPD Barisan Rakyat Nusantara Kota Depok Warsih Yuningsih menyebut, pihaknya menghormati hak setiap warga negara untuk mendukung atau mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, dukungan itu harus lahir secara sukarela dan murni dari kesadaran sendiri, bukan hasil mobilisasi, tekanan, atau pemberian insentif tertentu.
“Jika benar ada pejabat yang ikut mengatur, memfasilitasi, atau bahkan membiayai aksi tersebut, maka jabatan publik disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pencitraan. Apalagi jika dananya bersumber dari anggaran negara, hal ini sudah masuk ranah penyimpangan yang harus ditindak tegas,” kata Yuningsih.
“Kami mendesak Inspektorat Daerah, kepolisian, dan lembaga pengawas terkait untuk menelusuri asal dana, siapa yang menggerakkan, serta apakah ada keterlibatan pihak yang memiliki kepentingan ekonomi langsung terhadap program MBG. Jangan sampai aspirasi rakyat dimanipulasi dan demokrasi hanya menjadi panggung bayaran.” tegasnya.
BaraNusa menegaskan bahwa keterlibatan aparatur negara dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan netralitas birokrasi dapat merusak kepercayaan publik. Penyelidikan yang terbuka dan objektif dinilai penting agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Depok terkait dugaan tersebut.
