Menu

Mode Gelap
Komrad Pancasila: Hormati Keputusan Pemerintah, Tapi Jangan Abaikan Luka Sejarah Mengubur Reformasi dengan Gelar Kepahlawanan SMIT Amuk Kadis DLH Halmahera Utara, Terkait Limbah PT NICO BRI Dukung Komitmen Pengembangan Olahraga di Indonesia LAK DKI Jakarta Layangkan Somasi ke Developer Apartemen Lumina City Tangerang Langkah Cepat Dr Didik Farkhan yang Minta Pemprov Surat PTDH Dua Guru ASN Luwu Utara

Daerah

Ketua Gerak 08 Sumut Dukung Pembentukan Badan Penyelesaian Konflik Agraria


Foto/Dok: Gerak 08 Sumatera Utara. Perbesar

Foto/Dok: Gerak 08 Sumatera Utara.

Teropongistana.id Simalungun – Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak) Sumatera Utara, TorsiTorop Sihombing, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan badan tim penyelesaian konflik agraria, sebagaimana arahan Ketua Umum Gerak 08, Revitriyoso Husodo, dan Presiden Prabowo Subianto.

“Berdasarkan arahan Ketua Umum, kita harus selalu berada di garis rakyat, bersama rakyat, dan berjuang bersama rakyat,” ujar TorsiTorop dalam kegiatan Temu Silaturahim Gerak Tani Nusantara Sumut, Jumat (11/10).

Ia menilai pembentukan badan penyelesaian konflik agraria merupakan langkah penting pasca peringatan Hari Tani Nasional, untuk memperjuangkan hak-hak petani di daerah. Salah satu wilayah yang telah mengajukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah Dusun III Kandang Lembu, Nagori Panombeian Huta Urung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun.

TorsiTorop menegaskan, konflik agraria masih menjadi persoalan serius akibat ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih kebijakan, serta pengabaian terhadap hak masyarakat adat dan lokal.

“Ketidakseimbangan penguasaan sumber daya agraria, izin konsesi yang tumpang tindih, dan status tanah yang tidak jelas harus dibenahi negara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti proyek strategis nasional, pertambangan, perkebunan, dan food estate yang kerap memicu konflik baru.

“Banyak masyarakat kehilangan hak garapan dan bahkan dikriminalisasi saat memperjuangkan tanahnya sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik agraria perlu ditempuh melalui dialog, mediasi, dan reformasi kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Kita dorong pemerintah membentuk badan penyelesaian konflik agraria yang independen, adil, dan berpihak pada rakyat kecil. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang,” tutup TorsiTorop.

Baca Lainnya

SMIT Amuk Kadis DLH Halmahera Utara, Terkait Limbah PT NICO

13 November 2025 - 13:30 WIB

Smit Amuk Kadis Dlh Halmahera Utara, Terkait Limbah Pt Nico

BRI Dukung Komitmen Pengembangan Olahraga di Indonesia

13 November 2025 - 10:23 WIB

Bri Dukung Komitmen Pengembangan Olahraga Di Indonesia

Gelar Unjuk Rasa di Monas, KOSMAK Desak Presiden Perintahkan KPK Periksa dan Adili Jampidsus Febrie Adriansyah

12 November 2025 - 15:00 WIB

Gelar Unjuk Rasa Di Monas, Kosmak Desak Presiden Perintahkan Kpk Periksa Dan Adili Jampidsus Febrie Adriansyah
Trending di Daerah