Menu

Mode Gelap
Ikatan Keluarga Besar Pemuda Tegal Bersatu Apresiasi Respons Cepat Sufmi Dasco Soal Rehabilitasi Dua Guru di SMA 1 Luwu Utara Arif Rahman Kembangkan Sentra Emping Pandeglang: Produk Lokal Kita Harus Mendunia Kemenag Inisiasi Forum Akademik Internasional Terkait Gaza dan Perdamaian Dunia Diduga Tak Miliki Izin, PT SGT di Jawilan Bodong dan Berbahaya Gerak 08 Banten Desak Satgas PKH Sikat Habis Tambang Ilegal di Indonesia Perusahaan Tambang Merasa Dipersulit, MinerbaOne Error dan Revisi RKAB

Hukum

Viral di Medsos, Tampang Bos PETI Siabu yang Diduga di Lindungi Oknum Polisi dan Kades


Keterangan foto: Oknum Kades di Madina, (Kiri) dan Tampang Bos Tambang Emas Ilegal, Selvi di Lokasi Pertambangan (Kanan) - (Red). Mandailing Natal, Tangga Bosi Bukit Siabu, Sumatra Utara. Perbesar

Keterangan foto: Oknum Kades di Madina, (Kiri) dan Tampang Bos Tambang Emas Ilegal, Selvi di Lokasi Pertambangan (Kanan) - (Red). Mandailing Natal, Tangga Bosi Bukit Siabu, Sumatra Utara.

Teropongistana.com Sumatera Utara – Lesmanan Halawa, korban penganiayan di bukit Siabu dipertambangan ilegal kab.mandailing, masih terus berjuang mencari keadilan atas dugaan penganiayaan yang menimpanya sejak 2022. Ironisnya, meski telah tiga tahun berlalu, kasus ini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian hukum.

Lesmanan mengaku menjadi korban penganiayaan oleh seorang bos tambang emas ilegal. Meskipun telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Sudah satu kali Kapolres dan empat kali Kapolsek berganti, tapi pelaku belum juga tersentuh hukum,” ujarnya kecewa.

Lesmanan menduga lambatnya penanganan hukum ini disebabkan adanya praktik setoran liar di lokasi tambang ilegal. Ia menyebut nama seorang oknum polisi berinisial AC yang diduga kerap naik ke lokasi tambang bukan untuk menindak, melainkan meminta setoran. “Di sana ada ratusan lubang tambang. Satu lubang bisa hasilkan satu kilogram emas basah per minggu. Bayangkan nilainya,” ungkap Lesmanan.

Selain itu, beredar informasi melalui media sosial dan percakapan WhatsApp yang menyebut Kepala Desa Muara Batang Angkola, Satria Wira, juga diduga terlibat. Kepala desa tersebut diduga memasok bahan bakar dan logistik ke lokasi tambang, serta menerima uang sebesar Rp30 juta dari dua pelaku penganiayaan agar tutup mulut dan mendukung aktivitas tambang emas ilegal.

Salah satu pesan WhatsApp yang beredar menggunakan bahasa daerah menyatakan: “On do baru bana ita jempol. Onoe ma dpot infonya ma Kong kali Kong dhot pemilik lobang yg bermasalah alias ama zulfa sudah di dan akan diam diam trima duit 30 jt mnrut info dr masyarakat jt gdg muda.” (Artinya: “Ini baru layak diacungi jempol, kita dapat informasi, permainan antara pemilik lubang tambang bermasalah alias ama Zulfa sudah dibungkam dengan uang Rp30 juta, menurut masyarakat Desa Hutagodang Muda. Pelakunya adalah Kepala Desa Muara Batang Angkola.”)

 

Menanggapi tudingan tersebut, Satria Wira membantah keras. Ia mengaku telah dipanggil oleh Kasat Reskrim dan Kapolsek, serta mendapatkan caci maki dan tekanan. “Saya disudutkan oleh akun palsu, seolah-olah saya manusia paling lemah dan serakah. Tapi saya yakin pada jalan Tuhan, semoga kesabaran saya tidak ada batas agar saya tetap menjadi manusia beriman,” ujar Satria.

Lesmanan berharap aparat penegak hukum dan lembaga negara tidak menutup mata atas berbagai praktik ilegal yang merusak hukum dan lingkungan di wilayah mereka. Ia terus menulis dan mempublikasikan temuannya, meski harus menghadapi ancaman dari para pemilik tambang. (Red)

Baca Lainnya

LAK DKI Jakarta Layangkan Somasi ke Developer Apartemen Lumina City Tangerang

13 November 2025 - 10:16 WIB

Lak Dki Jakarta Layangkan Somasi Ke Developer Apartemen Lumina City Tangerang

Miris, Honorer UPTD PPA Banten Ngaku Belum Digaji dan Diperlakukan Kasar

12 November 2025 - 22:07 WIB

Miris, Honorer Uptd Ppa Banten Ngaku Belum Digaji Dan Diperlakukan Kasar

Walikota Sukabumi Presentasikan Inovasi Unggulan,Dalam Penilaian IGA Di Kemendagri

6 November 2025 - 18:26 WIB

Inovasi Unggulan Pemkot Sukabumi Dalam Penilaian Iga Kemendagri
Trending di Hukum