TEROPONGISTANA.COM- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) menggelar webinar bertema “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mendukung Pemilu Serentak Damai Tahun 2024”, Selasa (7/6/2022). Webinar ini untuk menyosialisasikan bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi penuntun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Webinar yang dimoderatori oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Pol & PUM Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan ini menghadirkan tiga narasumber. Para narasumber tersebut yaitu, Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Eberta Kawima, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwakhid, dan Ketua Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pol & PUM Kemendagri Bahtiar menyampaikan, Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tak henti-hentinya untuk diinternalisasikan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Sila pertama hingga sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilainya tersendiri, Pancasila memberikan batasan terhadap demokrasi yang bersifat universal.
“Demokrasi ini dalam praktik di dunia itu nilainya berbeda antara bangsa yang satu bangsa yang lain, nah, nilai demokrasi yang bagaimana yang hendak kita kembangkan di Indonesia? Dia harus dituntun, dikontrol bahkan gitu, oleh nilai-nilai Pancasila yang lima itu,” kata Bahtiar.
Baca juga:Kemendagri Jelaskan Peran Ormas dalam Membangun Negara
Bahtiar mengingatkan seluruh penyelenggara Pemilu dan masyarakat untuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam artian tidak memilih pemimpin yang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/mufakat, dan keadilan sosial.
“Jangan pilih calon pemimpin yang kita pastikan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, tentu demokrasi kita harus musyawarah,” tambahnya.
Sebagaimana yang disampaikan Bahtiar, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima menyepakati Pemilu yang nanti akan dilaksanakan harus relevan dengan nilai-nilai yang dikandung Pancasila. Dalam Pancasila terdapat makna baik yang tersurat maupun tersirat sebagai perwujudan dari demokrasi Indonesia.
Eberta menerangkan, terdapat empat poin pentingnya Pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pertama, sarana terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Kedua, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Keempat, mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya NKRI.
“Pemilu yang sukses dalam hal penyelenggaraan akan melahirkan pemimpin yang berkualitas yang dapat membawa bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya, sesuai dengan pilihan terbanyak hasil pilihan rakyat dari Pemilu dan pemilihan,” terangnya.
Di sisi lain, Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwakhid menuturkan, terdapat ancaman berupa radikalisme dan terorisme yang mengancam ideologi Pancasila. Radikalisme menjadi dasar semua terorisme, suatu kelompok yang menginginkan perubahan mendasar secara radikal. Semua teroris berpaham radikal dan bersikap intoleran/eksklusif. Dalam konteks Pemilu/Pilkada, golongan ini sebenarnya anti-demokrasi dan menunggangi demokrasi untuk kepentingan politiknya.
“Radikalisme dan terorisme ini adalah gerakan politik kekuasaan untuk mengambil alih kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama menurut versi mereka,” jelas Ahmad.
Sementara itu, Ketua Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth menambahkan, organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas memiliki peran penting dalam membantu kinerja pemerintah. Ini juga untuk terciptanya pemimpin yang nasionalis, berwawasan kebangsaan dan berintegrasi di tengah bonus demografi yang dialami Indonesia.
Dalam menginternalisasi nilai Pancasila, komunitas masyarakat berperan untuk memperkuat sistem pendidikan, peningkatan jati diri dan karakter bangsa, peningkatan komitmen pemimpin nasional, serta peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila.
