Menu

Mode Gelap
Dicakar Burung Merak, Pengunjung Somasi Dairyland Farm Theme Park Puncak Tok! Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta, Kiai Maman: Harga Turun, Kualitas Pelayanan Harus Meningkat Kajati DKJ Lantik Safrianto jadi Aspidum dan 9 Pejabat Utama BCW Bawa Bukti ke Kejagung, Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Jalan Ciparay-Cikumpay di Banten H.Ayep Zaki:Bangsa yang besar bukan hanya yang mengenang perjuangan, tetapi yang melanjutkan perjuangan dengan cara yang relevan di zamannya. Subdit Regident Ditlantas Polda Sultra Wujudkan Pelayanan BPKB yang Cepat, Transparan, dan Humanis

Nasional

IJP Purn Sisno Adiwinoto Pengamat Kepolisian, Apresiasi Polri Terkait Pengamanan Pilkada Seluruh Indonesia


IJP Purn Sisno Adiwinoto Pengamat Kepolisian, Apresiasi Polri Terkait Pengamanan Pilkada Seluruh Indonesia Perbesar

Teropongistana.com Jakarta – IJP Purn Sisno Adiwinoto Pengamat Kepolisian yang juga ketua penasehat Kapolri menjelaskan terhadap warna merupakan sarana komunikasi yang menyampaikan citra tertentu kepada publik, Warna Seragam Polri adalah Warna Coklat, yang memiliki makna filosofis dalam melambangkan tanah kemakmuran dan pijakan manusia.

Menurut Sisno Adiwinoto, warna Seragam Cokelat juga menggambarkan, kedekatan dengan alam dan masyarakat, serta menonjolkan nilai kebersamaan kehangatan dan kejujuran. Warna ini juga menciptakan persepsi stabilitas dan keanggunan serta menambah rasa percaya dan respek dari masyarakat, 29 November 2029.

“Betapa Indahnya Warna Cokelat, namun ada yang menyalah artikan, dengan adanya tudingan rumor “Partai Cokelat (ParCok)”, walaupun tidak perlu ditanggapi, tapi “dalam internal kita sesama warga negara”, tidak ada salahnya sedikit kita ulas, karena tentu kita turut prihatin atas keadaan yang membuat para pihak tidak merasa nyaman.

Yang dimaksudkan “rumor ParCok” tidak perlu diklarifikasi ke publik, karena tidak ada gunanya, sebab bila semakin membela diri atas tudingan (apalagi rumor) biasanya akan semakin menjadi-jadi. Belum ada ilmu (yang saya kuasai ), yang secara baik dapat meredam persepsi publik atau opini publik dan atau tudingan rumor atau stigma yang tidak pas untuk dapat dicegah atau diminimalisir.

Pengamatan kami, bahwa Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo sudah berkali-kali bicara Netralitas Polri di setiap kesempatan, namun setiap tahun politik Polri selalu jadi bulan-bulanan. Juga diserang oleh kelompok politik, kalau tidak mau berpihak ke mereka disebut “ParCok” dan kalau berpihak tidak dianggap “ParCok” Polri adalah Abdi Negara yang diberi tanggungjawab menjaga dan memelihara stabilitas keamanan.

Selama ini Polri fokus kerja untuk mengamankan Pilpres dan Pilkada, hal ini agar bisa berjalan aman, tertib , lancar dan damai. Selama ini polri adalah institusi negara dan bukan partai, dan yang bisa masuk politik praktis hanya yang sudah purnawirawan atau yang mundur dari dinas Polri.

Diharapkan semua pihak lebih baik sama-sama berbuat kebaikan untuk negara dan bangsa, hal itu jauh lebih baik daripada ikut kelompok “mereka” yang selalu menyerang dan bicara negatif tentang Polri.
Kalau tidak bisa ikut menjaga negara, jangan malah memperkeruh situasi yang ada. Bahwa tudingan rumor atau stigma “ParCok” itu memang menyakitkan, apalagi langsung di-amini oleh bebagai kalangan khususnya bagi “mereka yang merasa kecewa” dengan kondisi sekarang ini.

Namun kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi kepada Polri, bahwa Pengamanan Pilkada diseluruh Indonesia berlangsung aman,tertib dan lancar. Biarlah yang mersa kecewa mencari kambing hitam atas kekecewaannya, termasuk dengan mengkambing hitamkan Polri. Bagi Polri yang penting perlu terus melakukan konsolidasi dan memperkuat pengamanan internal, bagi kita semua perlu introspeksi dan pembenahan diri masing-masing.

Ditambah Mohamad Rohim yang penggiat lingkungan mata tunas 17 mengatakan, Pernyataan Kapolri untuk netral dalam Pilkada sudah tidak di ragukan lagi karena di setiap kegiatan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo selalu menghimbau terhadap jajarannya untuk selalu netral.

” Jika ada pihak-pihak yang menyerang terhadap Kapolri terkait kenetralannya itu tidak benar dan sangat meresahkan, kami berharap tidak ada pihak-pihak yang mengganggu polri karena kami masyarakat cinta polri.

Masih dikatakan Rohim yang juga ketua relawan gerak 08 Banten, akan menjadi garda paling depan jika ada yang mengganggu polri yang rakyat Indonesia cintai, kinerja polri saat ini sudah sangat baik itu harus kita dukung dan jaga bersama agar polri selalu di cintai rakyat Indonesia.

Baca Lainnya

Tok! Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta, Kiai Maman: Harga Turun, Kualitas Pelayanan Harus Meningkat

29 Oktober 2025 - 18:21 WIB

Komisi Viii Dpr Ri Bersama Kementerian Haji Dan Umrah Resmi Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bpih) Tahun 1447 H/2026 M Sebesar Rp87.409.366 Per Jemaah. Dari Total Biaya Tersebut, Rp54.194.366 Dibayar Langsung Oleh Jemaah (Bipih), Sedangkan Rp33.215.000 Bersumber Dari Nilai Manfaat Dana Haji Yang Dikelola Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh). Anggota Panitia Kerja (Panja) Haji Dan Anggota Komisi Viii Dpr Ri, Dr. Kh Maman Imanulhaq, Menyambut Baik Keputusan Tersebut. Ia Menilai Bahwa Angka Yang Disepakati Mencerminkan Keseimbangan Antara Kemampuan Finansial Calon Jemaah Dengan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji. “Kami Di Panja Haji Berjuang Agar Biaya Haji Tetap Rasional, Terjangkau, Dan Tidak Membebani Jemaah, Namun Pelayanan Harus Terus Ditingkatkan,” Ujar Kh Maman Di Gedung Dpr Ri Jakarta, Rabu (29/10/2025). Wakil Ketua Fraksi Pkb Itu Menjelaskan, Penetapan Biaya Ini Merupakan Hasil Pembahasan Panjang Dan Mendalam Antara Dpr Dan Pemerintah. Setiap Komponen Biaya Diperhitungkan Secara Cermat, Termasuk Kurs Valuta Asing, Akomodasi, Konsumsi, Serta Transportasi Jemaah Di Tanah Suci. Ia Menegaskan Bahwa Dpr Ri Berkomitmen Menjaga Akuntabilitas Dan Memastikan Setiap Rupiah Yang Dibayarkan Jemaah Benar-Benar Digunakan Untuk Kepentingan Pelayanan Haji. Lebih Lanjut, Kiai Maman Menekankan Pentingnya Transparansi Dan Kejelasan Informasi Kepada Publik. Menurutnya, Keterbukaan Mengenai Struktur Biaya Dan Nilai Manfaat Akan Memperkuat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Haji. “Transparansi Menjadi Kunci Agar Dana Umat Ini Benar-Benar Dikelola Dengan Amanah Dan Profesional,” Tegasnya. Kiai Maman Yang Juga Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi Ini Juga Menegaskan Bahwa Penurunan Biaya Tidak Boleh Diartikan Sebagai Penurunan Standar Layanan. Ia Menuntut Agar Pemerintah Terus Menjaga Mutu Pelayanan Di Semua Aspek, Mulai Dari Akomodasi, Bimbingan Ibadah, Hingga Fasilitas Kesehatan Bagi Jemaah Di Tanah Suci. “Ibadah Haji Adalah Perjalanan Spiritual Sekaligus Cermin Tata Kelola Bangsa. Karena Itu, Peningkatan Layanan Harus Menjadi Prioritas,” Ujarnya. Kiai Maman Juga Mengingatkan Calon Jemaah Untuk Mempersiapkan Pelunasan Sesuai Jadwal Yang Akan Ditetapkan Pemerintah, Termasuk Melengkapi Syarat Administrasi Dan Pemeriksaan Kesehatan. Ia Berharap Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 Dapat Berjalan Lancar, Tertib, Dan Memberikan Pengalaman Ibadah Yang Khusyuk Serta Bermartabat. “Keputusan Ini Adalah Hasil Kerja Sama Dpr Dan Pemerintah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Umat. Kami Berkomitmen Menghadirkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Transparan, Efisien, Dan Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah Indonesia,” Tutup Kiai Maman Imanulhaq.

Kajati DKJ Lantik Safrianto jadi Aspidum dan 9 Pejabat Utama

29 Oktober 2025 - 16:44 WIB

Kajati Dkj Lantik Safrianto Jadi Aspidum Dan 9 Pejabat Utama

H.Ayep Zaki:Bangsa yang besar bukan hanya yang mengenang perjuangan, tetapi yang melanjutkan perjuangan dengan cara yang relevan di zamannya.

29 Oktober 2025 - 13:08 WIB

Sumpah Pemuda: Momentum Kebangkitan Kolektif Tanggal 28 Oktober Selalu Mengingatkan Bangsa Ini Pada Ikrar Sakral Para Pemuda Tahun 1928: Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Satu Bahasa—Indonesia. Sumpah Pemuda Bukan Sekadar Peristiwa Historis, Tetapi Energi Moral Untuk Terus Memperjuangkan Kemandirian Bangsa. Dulu Perjuangan Dilakukan Dengan Bambu Runcing Dan Pena, Kini Perjuangan Itu Menuntut Transformasi Ekonomi, Kemandirian Finansial, Dan Keadilan Sosial. Spirit Sumpah Pemuda Hari Ini Harus Diterjemahkan Ke Dalam Gerakan Ekonomi Umat Yang Kuat Dan Berkelanjutan. Salah Satu Instrumen Strategis Yang Sesuai Dengan Nilai Keikhlasan, Gotong Royong, Dan Keadilan Sosial Adalah Wakaf Uang. *Wakaf Uang: Instrumen Kemandirian Ekonomi Umat* Wakaf Uang Bukan Sekadar Ibadah Sosial, Melainkan _Financial Instrument_ Yang Mampu Menciptakan Keberlanjutan Ekonomi Berbasis Nilai. Dengan Regulasi Yang Jelas Melalui Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pp No. 42 Tahun 2006, Dan Dukungan Peraturan Bwi Dan Dsn-Mui, Wakaf Uang Kini Bisa Dikelola Secara Profesional, Transparan, Dan Produktif. Setiap Rupiah Wakaf Uang Memiliki Kekuatan Mengganda: Abadi Dalam Nilai, Produktif Dalam Manfaat. Ketika Dikelola Dengan Prinsip Wakaf Produktif, Dana Ini Dapat Diinvestasikan Ke Instrumen Syariah Seperti Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, Cwls (Cash Waqf Linked Sukuk), Cwld (Cash Waqf Linked Deposit), Atau Sektor Riil Yang Menumbuhkan Pelaku Usaha Mikro. Keuntungan Hasil Pengelolaan Disalurkan Kembali Untuk Pemberdayaan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Dan Umk Tanpa Mengurangi Pokoknya. *Dari Idealisme Pemuda Ke Gerakan Ekonomi* Pemuda Hari Ini Tidak Hanya Ditantang Untuk Bersumpah Tentang Identitas, Tetapi Juga Untuk Berikrar Atas Kemandirian Ekonomi Bangsanya Sendiri. Melalui Gerakan Wakaf Uang, Pemuda Dapat Berperan Sebagai Penggerak Transformasi Finansial Yang Berlandaskan Nilai Spiritual. Bayangkan Jika Satu Juta Pemuda Indonesia Mewakafkan Rp100.000 Saja Setiap Bulan. Maka Akan Terkumpul Dana Abadi Rp100 Miliar Per Bulan—Sebuah Dana Kedaulatan Ekonomi Umat Yang Dapat Menghidupi Ribuan Umk Melalui Skema Qardhul Hasan, Membantu Pesantren, Membantu Kaum Dhu'Afa, Dan Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat. Inilah Bentuk Baru “Sumpah Pemuda Ekonomi”: Satu Visi Kesejahteraan, Satu Semangat Kemandirian, Satu Aksi Wakaf Produktif. *Menanam Abadi, Menuai Berkah Tanpa Henti* Dalam Konsep Ekonomi Wakaf, _Giving Never Ends_. Nilai Kebaikan Terus Berputar, Menciptakan Rantai Keberkahan Yang Tidak Terputus. Wakaf Uang Adalah Jihad Ekonomi Yang Menjadikan Setiap Pemuda Bukan Sekadar Konsumen Global, Tetapi Produsen Kebaikan. Momentum Hari Sumpah Pemuda Harus Menjadi Titik Balik Untuk Mengubah Paradigma: Dari _Charity-Based Movement_ Menuju _Investment-Based Philanthropy_. Gerakan Ini Bukan Sekadar Berbagi, Tapi Membangun Sistem Ekonomi Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. *Wakaf Uang* Adalah Jembatan Antara Iman Dan Pembangunan, Antara Spiritualitas Dan Kemandirian Nasional. Jika Sumpah Pemuda 1928 Melahirkan Indonesia Merdeka, Maka Sumpah Pemuda Ekonomi Melalui Wakaf Uang Akan Melahirkan Indonesia Berdaulat Dan Makmur. “Bangsa Yang Besar Bukan Hanya Yang Mengenang Perjuangan, Tetapi Yang Melanjutkan Perjuangan Dengan Cara Yang Relevan Di Zamannya.”
Trending di Nasional