Teropongistana.com Jakarta — Pakar kebijakan publik Amerika Serikat, Jerry Massie, mengkritik penempatan sejumlah kader partai politik dan relawan Presiden Ke 7 Joko Widodo di jajaran komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Jerry, BUMN kini seolah berubah menjadi “BUMG” (Badan Usaha Milik Gajah) karena banyaknya kader PSI yang menduduki posisi penting. Beberapa di antaranya yaitu Grace Natalie sebagai Komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID), Ade Armando di PT PLN Nusantara Power, serta Giring Ganesha Djumaryo di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF AeroAsia) dan banyak lainya.
“BUMN ini sudah seperti milik Presiden ke 7 Jokowi. Banyak relawan dan kader beliau mengisi pos-pos komisaris, sementara orang-orang Prabowo malah sangat sedikit. Jangan sampai BUMN dijadikan ajang bagi-bagi tantiem,” kata Jerry melalui pesan WhatsApp di Jakarta, Rabu (27/8).
Jerry juga mengusulkan agar jumlah direksi BUMN dipangkas dari enam menjadi tiga orang demi efisiensi anggaran. Selain itu, ia menekankan pentingnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) melakukan audit terhadap tantiem dan bonus yang diterima jajaran direksi dan komisaris BUMN.
“Total bonus berbasis laba bisa mencapai Rp18 triliun per tahun, bahkan ada komisaris yang menerima hingga Rp40 miliar hanya dari rapat bulanan. Karena itu, audit diperlukan demi transparansi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jerry mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menghapus tantiem bagi komisaris BUMN sebagai bagian dari reformasi pengelolaan perusahaan negara. Menurutnya, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk tantiem dapat dialihkan untuk kepentingan rakyat.
“Penghapusan tantiem langkah tepat. Dana itu bisa dipakai untuk program strategis Presiden Prabowo, salah satunya swasembada pangan,” tandasnya.
