Menu

Mode Gelap
Gawat, Eksepsi Perkara Pidana Charlie Chandra Ditolak JPU Mulyadhi DPRD Pandeglang Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Rancapinang demi Keadilan Bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Berkolaborasi Dukung Kemajuan Daerah Gawat, Proyek Pembangunan Jalan di Desa Tambak Baya Diduga Tak Pakai Papan Informasi Mahasiswa Ngamuk di Depan Gedung KPK, Minta Serius Tangani Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia King Naga Ngamuk, Hutan Karang Bokor Digenjot oleh Oknum Pengusaha Tambang Ilegal

News

Isu Reshuffle: Bahlil Lahadalia Dinilai Jadi Beban Berat Presiden Prabowo, Bersama Dua Menteri Lain


Keterangan Foto : Bahlil Lahadalia Perbesar

Keterangan Foto : Bahlil Lahadalia

Teropongistana.com Jakarta – Isu reshuffle kembali mengguncang kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Spekulasi semakin menguat setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat menandatangani sejumlah surat keputusan. Dalam foto tersebut, Dasco terlihat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai langkah reshuffle sudah mendesak untuk dilakukan. Ia menyebut, setidaknya ada tiga menteri yang dinilai layak diganti karena kerap memicu kontroversi dan hanya menjadi beban bagi Presiden Prabowo.

“Setidaknya ada tiga, yaitu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Mereka hanya menjadi beban presiden,” ujar Jamiluddin.

Menurutnya, keberadaan ketiga menteri tersebut justru menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ia menyoroti dugaan keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online yang disebut dalam persidangan, yang menurutnya merusak citra Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mengenai Menteri Kesehatan, Jamiluddin mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan Budi Gunadi Sadikin kerap memicu polemik yang membuat citranya di mata publik, khususnya para akademisi dan tenaga kesehatan, semakin negatif.

“Mayoritas guru besar dan asosiasi kesehatan sudah kehilangan kepercayaan kepada Budi Gunadi,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga tak luput dari sorotan. Jamiluddin menyebut, berbagai kontroversi yang menyertai Bahlil selama ini lebih banyak membawa dampak negatif bagi pemerintah.

“Bahlil lebih banyak dinilai negatif ketimbang positif. Ini menjadi beban tambahan bagi Presiden,” tegasnya.

Jika ketiga menteri tersebut tidak segera diganti, lanjut Jamiluddin, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo bisa terus menurun. Hal ini tentu bertentangan dengan misi Prabowo yang ingin membangun pemerintahan yang kuat dan dipercaya publik.

“Presiden Prabowo tak perlu ragu untuk mereshuffle menteri-menteri bermasalah. Rakyat pasti mendukung penuh bila itu dilakukan demi kebaikan bangsa,” pungkas Jamiluddin.

Baca Lainnya

Mulyadhi DPRD Pandeglang Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Rancapinang demi Keadilan Bersama

17 Juni 2025 - 18:41 WIB

Pandeglang — Anggota Dprd Kabupaten Pandeglang Dari Fraksi Pkb, Mulyadhi, S.e., Yang Juga Duduk Di Komisi Ii, Menyatakan Kesiapannya Untuk Mengawal Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Warga Desa Rancapinang Dan Pihak Tni Ad. Konflik Tersebut Mencuat Akibat Klaim Warga Bahwa Tanah Yang Kini Dikuasai Secara Legal Oleh Tni Ad Dulunya Dijual Secara Tidak Sah Oleh Oknum Tertentu. Mulyadhi Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum, Sehingga Setiap Persoalan Harus Diselesaikan Sesuai Dengan Koridor Hukum Yang Berlaku Dan Tetap Mengedepankan Rasa Keadilan Bagi Semua Pihak, (17/6). “Intinya, Kita Semua Harus Bekerja Dengan Hati. Pada Dasarnya, Masyarakat Harus Kita Jaga Dan Cintai. Rasa Keadilan Semua Pihak Harus Ditegakkan. Pemerintah Bersama Pihak Terkait Harus Duduk Bersama Menyelesaikan Masalah Ini, Jangan Sampai Semuanya Dirugikan,” Ungkapnya, Selasa (17/6/2025). Ia Juga Menyampaikan Keprihatinannya Atas Keresahan Warga, Yang Merasa Hak Mereka Atas Tanah Tersebut Berpindah Tangan Tanpa Sepengetahuan Atau Persetujuan Mereka. “Kami Menghormati Legalitas Kepemilikan Lahan Oleh Tni Ad. Namun Keresahan Warga Tidak Boleh Diabaikan,” Lanjut Mulyadhi. Menurutnya, Penyelesaian Konflik Harus Dilakukan Secara Bijaksana Agar Tidak Menimbulkan Ketegangan Sosial Yang Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pemerintah Harus Hadir Untuk Memberikan Solusi Dan Rasa Keadilan Kepada Semua Pihak. “Pendekatan Persuasif Dan Mediasi Adalah Langkah Paling Bijak. Ini Bukan Hanya Soal Status Tanah, Tetapi Juga Menyangkut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Negara,” Tuturnya. Mulyadhi Juga Mengimbau Masyarakat Agar Tetap Tenang, Tidak Terpancing Provokasi, Serta Menempuh Jalur Hukum Untuk Menyelesaikan Persoalan Tersebut. Sebagai Wakil Rakyat, Ia Berkomitmen Akan Terus Mengawal Proses Penyelesaian Konflik Ini Sampai Tuntas. “Saya Dipilih Dan Diberi Amanah Oleh Rakyat Untuk Menyampaikan Aspirasi Mereka. Saya Yakin Pasti Ada Jalan Keluar Yang Baik Untuk Semua,” Pungkasnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Berkolaborasi Dukung Kemajuan Daerah

16 Juni 2025 - 20:34 WIB

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Berkolaborasi Dukung Kemajuan Daerah

Ketua Gerak 08 Papua Tengah Apresiasi Anggaran Pendidikan 2025, Minta Pemerintah Serius Tangani Tiga Jalur Pendidikan

13 Juni 2025 - 02:01 WIB

Ketua Gerak 08 Papua Tengah Apresiasi Anggaran Pendidikan 2025, Minta Pemerintah Serius Tangani Tiga Jalur Pendidikan
Trending di News