Teropongistana.com Papua Tengah — Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Yusak Ernes Tebay, yang juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) Papua Tengah, secara resmi mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendukung program pemberantasan buta aksara di wilayah tersebut. Program ini direncanakan menyasar delapan kabupaten di Papua Tengah.
Dalam surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Papua Tengah, Yusak menyampaikan bahwa angka buta aksara di Papua Tengah masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Dewan Pendidikan, Papua Tengah berada di peringkat kedua provinsi dengan angka buta aksara tertinggi di Indonesia, mencapai 20,93 persen, 10 Juni 2025.
“Kami berinisiatif membuka posko pembelajaran di tempat-tempat ibadah, khususnya gereja, agar masyarakat yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung dapat belajar secara bertahap,” ujar Yusak dalam keterangannya. Ia menegaskan, program ini merupakan bagian dari komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Faktor Penyebab dan Tantangan, Yusak mengungkapkan beberapa faktor utama penyebab tingginya angka buta aksara di Papua Tengah, antara lain:
1. Ekonomi — Keterbatasan ekonomi masyarakat menyebabkan pendidikan bukan menjadi prioritas utama.
2. Aksesibilitas Wilayah — Banyak kampung sulit dijangkau layanan pendidikan formal.
3. Budaya dan Sosial — Masih ada pandangan bahwa pendidikan belum menjadi kebutuhan mendesak.
4. Minimnya Sarana Baca — Kekurangan taman bacaan dan perpustakaan di pelosok kampung.
Program pemberantasan buta aksara ini akan dilaksanakan di delapan kabupaten: Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya, dengan total populasi sekitar 1,3 juta jiwa.
Metode yang akan digunakan mencakup:
Pembelajaran huruf dan membaca dasar, Latihan menulis sederhana, Media lagu-lagu lokal yang familiar, Buku panduan membaca dan menulis, Pendekatan berbasis komunikasi dan budaya setempat.
Program ini akan melibatkan Forum Komunikasi Generasi Muda Papua Tengah (FKGMPPT), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta GERAK 08 Papua Tengah. Selain itu, gereja-gereja lokal akan menjadi mitra utama untuk menjangkau masyarakat melalui sekolah minggu dan aktivitas ibadah.
Untuk mendukung keberlangsungan program, Dewan Pendidikan juga mengajukan anggaran dana untuk transportasi tutor, percetakan bahan ajar, perlengkapan pembelajaran, serta biaya operasional antar kabupaten.
“Besarnya angka buta aksara di Papua Tengah adalah tanggung jawab bersama. Kami ingin membuktikan bahwa gereja, pemuda, dan pemerintah dapat bersinergi demi meningkatkan martabat masyarakat Mepago melalui pendidikan,” tegas Yusak.
Dewan Pendidikan Papua Tengah berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat memberikan dukungan penuh terhadap program ini. “Kami siap berkolaborasi sepenuhnya dengan seluruh elemen masyarakat, dan berharap permohonan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” tutup Yusak.
