Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Bareskrim Polri Gerebek Markas Judi Online Internasional di Jakarta, 321 WNA Ditangkap Perkuat Pemberantasan Narkoba, Warga Binaan Jalani Tes Urine Mendadak Gerakan Nasional Anti Narkotika Gelar Penyuluhan di SMK IT Al-Hisa Klaim Asuransi Kredit Belum Jelas, Keluarga Almarhumah Siti Nasrikah Layangkan Somasi ke BRI Bocah 5 Tahun Belum di Temukan Setelah Diduga Terseret Sungai di Lebak Komisi V DPR RI Soroti Penanganan Kawasan Rawan Longsor di Maluku

Pertanian

Kementerian Pertanian Menjamin Keamanan Pangan Hewan Lewat Penerapan NKV

badge-check

Kementerian Pertanian Menjamin Keamanan Pangan Hewan Lewat Penerapan NKV Perbesar

Kementerian Pertanian (Kementan) minta unit-unit usaha untuk membuat sertifikasi nomor kontrol veteriner (NKV), sebagai bukti tertulis untuk menjamin keamanan pangan yang berasal dari hewan.

Kinerja Gemilang Arif Rahman Dapil Banten I Sabet Penghargaan di Kompleks Parlemen

Kementerian Pertanian Menjamin Keamanan Pangan Hewan Lewat Penerapan Nkv
Redaksi
Badge-Check
Kinerja Gemilang Arif Rahman Dapil Banten I Sabet Penghargaan Di Kompleks Parlemen

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, mengatakan bahwa hal ini penting untuk dilakukan, demi meningkatkan kualitas produk pangan, khususnya berkenaan dengan higinenisasi kelayakan. “NKV yang dikeluarkan ini menjadi penting karena kita tidak membiarkan penyakit hewan datang dari segala penjuru,” ujarnya seperti dikutip dari Antaranews, Kamis (8/6).

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman Dorong Penerapan Ekonomi Hijau

Kementerian Pertanian Menjamin Keamanan Pangan Hewan Lewat Penerapan Nkv
Redaksi
Badge-Check
Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menegaskan Pentingnya Membangun Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Yang Terintegrasi Dari Hulu Hingga Hilir Sebagai Bagian Dari Implementasi Asta Cita Presiden, Khususnya Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pernyataan Tersebut Disampaikan Arif Rahman Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Svlk) Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Vii, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk), Di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Arif, Sistem Verifikasi Dan Kelestarian Seperti Svlk Memiliki Peran Penting Dalam Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Disertai Dengan Pemetaan Dan Perencanaan Yang Matang Dari Hulu Hingga Hilir, Agar Setiap Program Pembangunan Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Dan Kelautan Dapat Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat. “Pembangunan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Dimulai Dengan Perencanaan Yang Matang. Kita Perlu Pemetaan Yang Jelas Agar Setiap Program, Baik Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Maupun Kelautan, Benar-Benar Tepat Sasaran Dan Mampu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Sekitarnya,” Ujar Arif Rahman. Lebih Lanjut, Arif Menyoroti Pentingnya Pelatihan Dan Edukasi Bagi Petani Dan Masyarakat Sekitar Hutan, Agar Bantuan Pemerintah Tidak Hanya Bersifat Seremonial, Tetapi Memberikan Hasil Yang Berkelanjutan Dan Produktif. “Bantuan Bukan Hanya Soal Bibit Atau Alat, Tetapi Juga Ilmu Dan Keterampilan. Tanpa Pelatihan Yang Berkelanjutan, Bantuan Akan Berhenti Sebagai Formalitas. Kita Ingin Petani Menjadi Pelaku Ekonomi Yang Tangguh, Mandiri, Dan Mampu Berinovasi,” Tegasnya. Dalam Kesempatan Tersebut, Arif Rahman Juga Memberikan Apresiasi Kepada Pemuda Gunung Kencana Yang Berinovasi Membuat Kerajinan Jam Tangan Berbahan Kayu Lokal, Sebagai Bentuk Kreativitas Dalam Memanfaatkan Hasil Hutan Secara Berkelanjutan. Ia Menilai Inovasi Tersebut Merupakan Contoh Konkret Penerapan Ekonomi Hijau Yang Mampu Membuka Peluang Ekonomi Baru Di Pedesaan Tanpa Merusak Lingkungan. Namun Demikian, Arif Juga Mengungkapkan Keprihatinannya Terhadap Menurunnya Jumlah Petani Di Kabupaten Lebak, Dari Sekitar 30.000 Menjadi 26.000 Orang. Menurutnya, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Minat Generasi Muda Terhadap Sektor Pertanian Menurun Drastis Karena Belum Melihat Nilai Ekonomi Yang Menjanjikan Dari Sektor Tersebut. “Kita Tidak Bisa Menutup Mata. Banyak Anak Muda Meninggalkan Pertanian Karena Dianggap Tidak Menguntungkan. Maka, Sistem Pertanian Harus Dibangun Ulang Agar Hasilnya Benar-Benar Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Bukan Hanya Menguntungkan Tengkulak,” Tandasnya. Sebagai Penutup, Arif Rahman Menegaskan Komitmennya Untuk Terus Memperjuangkan Kebijakan Yang Berpihak Pada Petani, Nelayan, Dan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Yang Berkeadilan, Berkelanjutan, Serta Berbasis Inovasi Lokal. “Melalui Penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian Hutan Seperti Svlk, Kita Berharap Sumber Daya Alam Dapat Dikelola Dengan Bijak, Memberikan Nilai Tambah Bagi Masyarakat, Sekaligus Menjaga Kelestarian Bagi Generasi Mendatang,” Pungkas Arif Rahman.

NKV merupakan bagian dari pengawasan kualitas pangan yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi, Indonesia dinilai berhasil mengendalikan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyebar di hewan ternak beberapa waktu lalu. Lantas, Apa sebenarnya NKV itu?

Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden

Kementerian Pertanian Menjamin Keamanan Pangan Hewan Lewat Penerapan Nkv
Redaksi
Badge-Check
Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden Teropongistana.com Jakarta - Anggota Komisi Iv Dpr Firman Soebagyo Mengkritik Kebijakan Pemerintah Dalam Menyederhanakan Sistem Distribusi Pupuk Subsidi. Sebab, Ia Menegaskan, Kebijakan Ini Justru Dapat Menimbulkan Persoalan Baru Di Lapangan. Firman Menyoroti Keputusan Pemerintah Yang Menghapus Distributor Pupuk Dan Menyerahkan Distribusi Langsung Ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Menurutnya, Langkah Ini Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Yang Tidak Pernah Menginstruksikan Pembubaran Distributor Pupuk. “Gapoktan Ini Bukan Badan Usaha Yang Bisa Diaudit. Bukan Badan Usaha Yang Auditable, Kemudian Tidak Memiliki Permodalan Dan Gudang Yang Memadai. Apakah Mungkin Pupuk Indonesia Harus Door To Door Kepada Gapoktan Yang Jumlahnya Ratusan Ribu, Yang Tempatnya Sulit Dijangkau Oleh Kendaraan Roda Empat?” Ujar Firman Soebagyo, Rabu (12/3/2025). Ia Juga Menilai. Pemerintah Salah Dalam Memahami Konsep Pupuk Subsidi. Firman Menegaskan Bahwa Pupuk Subsidi Seharusnya Ditujukan Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian, Bukan Diperlakukan Seperti Program Bantuan Sosial Yang Diberikan Langsung Kepada Individu. “Sedangkan Pupuk Subsidi Tujuannya Adalah Meningkatkan Produksi, Maka Di Dalam Pembuatan Kebijakan Ini Harus Menggunakan Terminologi Geospasial, Yaitu Luasan Lahan,” Ungkap Politikus Golkar Ini. Menurut Firman, Kebijakan Ini Berisiko Memperburuk Masalah Distribusi Pupuk. Ia Menekankan Bahwa Gapoktan Tidak Memiliki Transportasi Untuk Pengambilan Pupuk Dari Pupuk Indonesia Holding Company (Pihc), Serta Kekurangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Memadai. Selain Itu, Jika Terjadi Kegagalan Pembayaran, Ia Khawatir Pemerintah Akan Menerapkan Kebijakan “Pemutihan,” Yang Menurutnya Tidak Pernah Terjadi Di Negara Lain. “Yang Saya Khawatir, Karena Pemerintah Ini Selalu Menerapkan Sistem Bilamana Ada Kegagalan Bayar Gapoktan Dan Kemudian Koperasi, Pemerintah Selalu Mengambil Jalan Pintas ‘Diputihkan’. Ini Tidak Pernah Terjadi Di Bagian Dunia Manapun, Ini Persoalan Serius,” Tegas Anggota Baleg Dpr Ini. Firman Yang Juga Legislator Dapil Jateng Iii Ini Menyebut, Kebijakan Ini Bertentangan Dengan Visi Presiden. Ia Mengkritik Menteri Pertanian Yang Dinilai Tidak Memahami Arahan Presiden Prabowo Terkait Distribusi Pupuk Bersubsidi. Di Sisi Lain, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sebelumnya Menyatakan Bahwa Kebijakan Ini Bertujuan Untuk Mempercepat Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Memangkas Birokrasi Yang Panjang. Ia Mengklaim Bahwa Langkah Strategis Telah Diambil, Termasuk Peningkatan Kuota Pupuk Subsidi Menjadi 9,55 Juta Ton Pada 2025 Dan Kemudahan Penebusan Pupuk Bagi Petani Yang Terdaftar Dalam E-Rdkk Menggunakan Ktp. Namun, Kritik Dari Dpr Menunjukkan Bahwa Kebijakan Ini Masih Menimbulkan Banyak Pertanyaan Dan Kekhawatiran Di Kalangan Masyarakat Dan Distributor, Terutama Terkait Efektivitas Dan Implementasi Di Lapangan. 

Menurut laman Kementan, NKV adalah sertifikat yang digunakan sebagai bukti tertulis yang sah setelah terpenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Penerbitan sertifikasi NKV  memerlukan beberapa proses, yakni audit pemeriksaan dokumen dan lapangan yang dilakukan oleh Kementan. Hal ini untuk memastikan unit usaha sudah menerapkan higiene sanitasi sesuai standar NKV baik dalam proses penerimaan, penyimpanan dan pengiriman.

Mentan Amran Tinjau Progres Cetak Sawah di Wanam

Kementerian Pertanian Menjamin Keamanan Pangan Hewan Lewat Penerapan Nkv
Redaksi
Badge-Check
Mentan Amran Tinjau Progres Cetak Sawah Di Wanam Teropongistana.com Merauke – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Meninjau Langsung Progres Pembangunan Lahan Cetak Sawah Di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Kamis (27/2/2025). Kunjungan Ini Juga Dihadiri Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Syafrie Syamsuddin, Wakil Kasad, Kasum Tni, Serta Jajaran Lainnya. Ini Merupakan Pertama Kalinya Menkeu Melihat Langsung Kawasan Lumbung Pangan Baru Yang Tengah Dikembangkan Di Papua Selatan. Dalam Kesempatan Tersebut, Mentan Amran Memaparkan Perkembangan Proyek Cetak Sawah Nasional Seluas 1 Juta Hektare Yang Terus Dipercepat. Sejak Kembali Menjabat, Ia Telah Mengalokasikan Anggaran Besar Melalui Program Optimasi Lahan Rawa (Oplah) Dan Ekstensifikasi Lahan Cetak Sawah Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian. Pemerintah Menyiapkan Anggaran Hingga Rp 15 Triliun Untuk Mendukung Swasembada Pangan, Termasuk Percepatan Cetak Sawah Di Wilayah Strategis Seperti Merauke. Pada Awal Tahun 2025, Pemerintah Mentargetkan 100.000 Hektare Cetak Sawah Baru, Ditambah 300.000 Hektare Optimasi Lahan Secara Nasional. Salah Satu Lokasi Utama Pelaksanaannya Adalah Kabupaten Merauke. Saat Ini, Dari Potensi 1,2 Juta Hektare Lahan Pertanian Di Merauke, Telah Dilakukan Optimasi Lahan Seluas 40.000 Hektare Yang Memungkinkan Peningkatan Indeks Tanam Menjadi 2-3 Kali Setahun. Produktivitas Rata-Rata Pun Naik Menjadi 6-7 Ton Per Hektare, Berkat Optimalisasi Lahan Dan Perbaikan Irigasi. Keberhasilan Ini Menjadi Bukti Bahwa Proyek Ini Berperan Strategis Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Mentan Amran Menambahkan , Keberhasilan Ini Juga Dukungan Dari Modernisasi Pertanian Di Merauke “Alsintan Dalam Jumlah Yang Besar Secara Bertahap Mengelola Lahan Disini, Juga Bantuan Benih Unggul, Pupuk Subsidi Serta Bbm Bersubsidi Pertanian,” Jelasnya. Selain Mendorong Produksi Pangan, Proyek Cetak Sawah Ini Juga Membuka Peluang Ekonomi Bagi Masyarakat Setempat. Melalui Program Brigade Pangan Yang Diinisiasi Oleh Mentan Amran, Banyak Anak Muda Papua Kini Memperoleh Penghasilan Hingga Rp 20 Juta Per Bulan, Menjadikan Sektor Pertanian Semakin Menarik Bagi Generasi Muda Di Papua Selatan. “Warga Papua Selatan Sangat Antusias Dengan Brigade Pangan Karena Manfaatnya Sudah Mereka Rasakan Langsung,” Kata Mentan Amran. “Ke Depan, Wanam Akan Kita Siapkan Menjadi Salah Satu Lumbung Pangan Terbesar, Bukan Hanya Untuk Indonesia Tetapi Juga Dunia. Dengan Modernisasi Pertanian Dan Tata Kelola Irigasi Yang Baik, Lahan Ini Akan Semakin Produktif Dan Menyejahterakan Masyarakat.” Menkeu Sri Mulyani Turut Meninjau Langsung Lahan Yang Tengah Dikembangkan, Sementara Mentan Amran Menegaskan Bahwa Dukungan Anggaran Negara Untuk Cetak Sawah Dan Irigasi Merupakan Faktor Kunci Dalam Percepatan Proyek Ini. “Di Merauke, Sudah Ada Lahan Opla Yang Bisa Panen Dua Kali Setahun, Selanjutnya Cetak Sawah Kita Kejar, Ini Pertanda Baik. Kita Akan Percepat Agar Indonesia Tidak Lagi Bergantung Pada Impor Pangan. Lahan Ini Adalah Masa Depan Pangan Indonesia, Bahkan Dunia,” Pungkas Mentan Amran.

Masa berlaku NKV pada Permentan ini juga dibatasi hanya 5 tahun dan setelah itu harus disertifikasi ulang. Sertifikasi NKV unit usaha produk hewan merupakan kewenangan yang dilimpahkan ke Provinsi dan dimana Pusat bertindak sebagai Pembina dan pengawas terhadap pelaksanaan sertifikasi.

Seturut itu, pada kesempatan yang lalu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong jumlah rumah potong hewan (RPH) pada tahun 2023 yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) dan halal semakin banyak.

“Mendorong di tahun 2023 ini semakin banyak RPH yang bersertifikat NKV dan halal sehingga para pelaku usaha mikro dan kecil atau pelaku usaha lainnya semakin mudah dalam mendapatkan bahan dasar daging atau hasil jasa sembelihan lainnya yang sudah bersertifikat halal,” kata Bamsoet dalam keterangan resminya.

Bamsoet meminta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk memetakan dan menelusuri RPH di kabupaten/kota yang belum tersertifikasi halal. Bamsoet meminta LPPOM MUI menggandeng sejumlah pihak terkait, yakni Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan pemerintah kabupaten/kota dalam program akselerasi sertifikasi RPH halal.

Baca Lainnya

Kinerja Gemilang Arif Rahman Dapil Banten I Sabet Penghargaan di Kompleks Parlemen

18 April 2026 - 22:40 WIB

Kinerja Gemilang Arif Rahman Dapil Banten I Sabet Penghargaan Di Kompleks Parlemen

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman Dorong Penerapan Ekonomi Hijau

22 Oktober 2025 - 21:12 WIB

Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menegaskan Pentingnya Membangun Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Yang Terintegrasi Dari Hulu Hingga Hilir Sebagai Bagian Dari Implementasi Asta Cita Presiden, Khususnya Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pernyataan Tersebut Disampaikan Arif Rahman Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Svlk) Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Vii, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk), Di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Arif, Sistem Verifikasi Dan Kelestarian Seperti Svlk Memiliki Peran Penting Dalam Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Disertai Dengan Pemetaan Dan Perencanaan Yang Matang Dari Hulu Hingga Hilir, Agar Setiap Program Pembangunan Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Dan Kelautan Dapat Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat. “Pembangunan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Dimulai Dengan Perencanaan Yang Matang. Kita Perlu Pemetaan Yang Jelas Agar Setiap Program, Baik Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Maupun Kelautan, Benar-Benar Tepat Sasaran Dan Mampu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Sekitarnya,” Ujar Arif Rahman. Lebih Lanjut, Arif Menyoroti Pentingnya Pelatihan Dan Edukasi Bagi Petani Dan Masyarakat Sekitar Hutan, Agar Bantuan Pemerintah Tidak Hanya Bersifat Seremonial, Tetapi Memberikan Hasil Yang Berkelanjutan Dan Produktif. “Bantuan Bukan Hanya Soal Bibit Atau Alat, Tetapi Juga Ilmu Dan Keterampilan. Tanpa Pelatihan Yang Berkelanjutan, Bantuan Akan Berhenti Sebagai Formalitas. Kita Ingin Petani Menjadi Pelaku Ekonomi Yang Tangguh, Mandiri, Dan Mampu Berinovasi,” Tegasnya. Dalam Kesempatan Tersebut, Arif Rahman Juga Memberikan Apresiasi Kepada Pemuda Gunung Kencana Yang Berinovasi Membuat Kerajinan Jam Tangan Berbahan Kayu Lokal, Sebagai Bentuk Kreativitas Dalam Memanfaatkan Hasil Hutan Secara Berkelanjutan. Ia Menilai Inovasi Tersebut Merupakan Contoh Konkret Penerapan Ekonomi Hijau Yang Mampu Membuka Peluang Ekonomi Baru Di Pedesaan Tanpa Merusak Lingkungan. Namun Demikian, Arif Juga Mengungkapkan Keprihatinannya Terhadap Menurunnya Jumlah Petani Di Kabupaten Lebak, Dari Sekitar 30.000 Menjadi 26.000 Orang. Menurutnya, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Minat Generasi Muda Terhadap Sektor Pertanian Menurun Drastis Karena Belum Melihat Nilai Ekonomi Yang Menjanjikan Dari Sektor Tersebut. “Kita Tidak Bisa Menutup Mata. Banyak Anak Muda Meninggalkan Pertanian Karena Dianggap Tidak Menguntungkan. Maka, Sistem Pertanian Harus Dibangun Ulang Agar Hasilnya Benar-Benar Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Bukan Hanya Menguntungkan Tengkulak,” Tandasnya. Sebagai Penutup, Arif Rahman Menegaskan Komitmennya Untuk Terus Memperjuangkan Kebijakan Yang Berpihak Pada Petani, Nelayan, Dan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Yang Berkeadilan, Berkelanjutan, Serta Berbasis Inovasi Lokal. “Melalui Penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian Hutan Seperti Svlk, Kita Berharap Sumber Daya Alam Dapat Dikelola Dengan Bijak, Memberikan Nilai Tambah Bagi Masyarakat, Sekaligus Menjaga Kelestarian Bagi Generasi Mendatang,” Pungkas Arif Rahman.

Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden

12 Maret 2025 - 05:37 WIB

Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden Teropongistana.com Jakarta - Anggota Komisi Iv Dpr Firman Soebagyo Mengkritik Kebijakan Pemerintah Dalam Menyederhanakan Sistem Distribusi Pupuk Subsidi. Sebab, Ia Menegaskan, Kebijakan Ini Justru Dapat Menimbulkan Persoalan Baru Di Lapangan. Firman Menyoroti Keputusan Pemerintah Yang Menghapus Distributor Pupuk Dan Menyerahkan Distribusi Langsung Ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Menurutnya, Langkah Ini Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Yang Tidak Pernah Menginstruksikan Pembubaran Distributor Pupuk. “Gapoktan Ini Bukan Badan Usaha Yang Bisa Diaudit. Bukan Badan Usaha Yang Auditable, Kemudian Tidak Memiliki Permodalan Dan Gudang Yang Memadai. Apakah Mungkin Pupuk Indonesia Harus Door To Door Kepada Gapoktan Yang Jumlahnya Ratusan Ribu, Yang Tempatnya Sulit Dijangkau Oleh Kendaraan Roda Empat?” Ujar Firman Soebagyo, Rabu (12/3/2025). Ia Juga Menilai. Pemerintah Salah Dalam Memahami Konsep Pupuk Subsidi. Firman Menegaskan Bahwa Pupuk Subsidi Seharusnya Ditujukan Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian, Bukan Diperlakukan Seperti Program Bantuan Sosial Yang Diberikan Langsung Kepada Individu. “Sedangkan Pupuk Subsidi Tujuannya Adalah Meningkatkan Produksi, Maka Di Dalam Pembuatan Kebijakan Ini Harus Menggunakan Terminologi Geospasial, Yaitu Luasan Lahan,” Ungkap Politikus Golkar Ini. Menurut Firman, Kebijakan Ini Berisiko Memperburuk Masalah Distribusi Pupuk. Ia Menekankan Bahwa Gapoktan Tidak Memiliki Transportasi Untuk Pengambilan Pupuk Dari Pupuk Indonesia Holding Company (Pihc), Serta Kekurangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Memadai. Selain Itu, Jika Terjadi Kegagalan Pembayaran, Ia Khawatir Pemerintah Akan Menerapkan Kebijakan “Pemutihan,” Yang Menurutnya Tidak Pernah Terjadi Di Negara Lain. “Yang Saya Khawatir, Karena Pemerintah Ini Selalu Menerapkan Sistem Bilamana Ada Kegagalan Bayar Gapoktan Dan Kemudian Koperasi, Pemerintah Selalu Mengambil Jalan Pintas ‘Diputihkan’. Ini Tidak Pernah Terjadi Di Bagian Dunia Manapun, Ini Persoalan Serius,” Tegas Anggota Baleg Dpr Ini. Firman Yang Juga Legislator Dapil Jateng Iii Ini Menyebut, Kebijakan Ini Bertentangan Dengan Visi Presiden. Ia Mengkritik Menteri Pertanian Yang Dinilai Tidak Memahami Arahan Presiden Prabowo Terkait Distribusi Pupuk Bersubsidi. Di Sisi Lain, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sebelumnya Menyatakan Bahwa Kebijakan Ini Bertujuan Untuk Mempercepat Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Memangkas Birokrasi Yang Panjang. Ia Mengklaim Bahwa Langkah Strategis Telah Diambil, Termasuk Peningkatan Kuota Pupuk Subsidi Menjadi 9,55 Juta Ton Pada 2025 Dan Kemudahan Penebusan Pupuk Bagi Petani Yang Terdaftar Dalam E-Rdkk Menggunakan Ktp. Namun, Kritik Dari Dpr Menunjukkan Bahwa Kebijakan Ini Masih Menimbulkan Banyak Pertanyaan Dan Kekhawatiran Di Kalangan Masyarakat Dan Distributor, Terutama Terkait Efektivitas Dan Implementasi Di Lapangan. 
Trending di Pertanian