Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Harga Satuan Rp2,2 Miliar per Unit, Kesesuaian Mobil Derek Dishub DKI Dipertanyakan Kasus Penyekapan Bandung Ditangkap, Wakil Ketua Komisi III DPR: Hukum Seberat-beratnya Diduga Dimobilisasi, BaraNusa Minta Usut Sumber Dana Aksi Pro MBG di Depok Jamin Kualitas, Tim Kodam III Siliwangi Periksa Program Pembangunan di Pandeglang ​ Klausula Baku Tidak Adil, Konsumen Gugat Skema Refund PT Jaya Real Property Cetak Talenta dan Dosen Berdaya Saing Global, ADI Jalin Kerja Sama Strategis

Pertanian

Doa Bangsa Launching Benih Padi DBA Unggul

badge-check

Doa Bangsa Launching Benih Padi DBA Unggul Perbesar

Jawa Barat – PT DBA melaksanakan Temu Mitra Toko Pertanian dan Launching Benih DBA yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yaitu pada sektor pupuk dengan PT Pupuk Kujang Anper PT Pupuk Indonesia, Sektor benih dengan Balai Pengawas Sertifikasi Benih (BPSB) Jawa Barat, dan pembiayaan pertanian Reliance Finance.

Kinerja Gemilang Arif Rahman Dapil Banten I Sabet Penghargaan di Kompleks Parlemen

Doa Bangsa Launching Benih Padi Dba Unggul
Redaksi
Badge-Check
Kinerja Gemilang Arif Rahman Dapil Banten I Sabet Penghargaan Di Kompleks Parlemen

Peserta yang hadir dalam acara ini 30 mitra toko, Kepala BPSB Jawa Barat Ir Wahid Syarifudin MM dan 12 Tim penilai varietas, PT Pupuk Kujang Alfianus Syukur beserta tim sales retail dan dari Reliance finance,” Sukabumi 5 September 2024.

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman Dorong Penerapan Ekonomi Hijau

Doa Bangsa Launching Benih Padi Dba Unggul
Redaksi
Badge-Check
Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menegaskan Pentingnya Membangun Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Yang Terintegrasi Dari Hulu Hingga Hilir Sebagai Bagian Dari Implementasi Asta Cita Presiden, Khususnya Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pernyataan Tersebut Disampaikan Arif Rahman Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Svlk) Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Vii, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk), Di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Arif, Sistem Verifikasi Dan Kelestarian Seperti Svlk Memiliki Peran Penting Dalam Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Disertai Dengan Pemetaan Dan Perencanaan Yang Matang Dari Hulu Hingga Hilir, Agar Setiap Program Pembangunan Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Dan Kelautan Dapat Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat. “Pembangunan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Dimulai Dengan Perencanaan Yang Matang. Kita Perlu Pemetaan Yang Jelas Agar Setiap Program, Baik Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Maupun Kelautan, Benar-Benar Tepat Sasaran Dan Mampu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Sekitarnya,” Ujar Arif Rahman. Lebih Lanjut, Arif Menyoroti Pentingnya Pelatihan Dan Edukasi Bagi Petani Dan Masyarakat Sekitar Hutan, Agar Bantuan Pemerintah Tidak Hanya Bersifat Seremonial, Tetapi Memberikan Hasil Yang Berkelanjutan Dan Produktif. “Bantuan Bukan Hanya Soal Bibit Atau Alat, Tetapi Juga Ilmu Dan Keterampilan. Tanpa Pelatihan Yang Berkelanjutan, Bantuan Akan Berhenti Sebagai Formalitas. Kita Ingin Petani Menjadi Pelaku Ekonomi Yang Tangguh, Mandiri, Dan Mampu Berinovasi,” Tegasnya. Dalam Kesempatan Tersebut, Arif Rahman Juga Memberikan Apresiasi Kepada Pemuda Gunung Kencana Yang Berinovasi Membuat Kerajinan Jam Tangan Berbahan Kayu Lokal, Sebagai Bentuk Kreativitas Dalam Memanfaatkan Hasil Hutan Secara Berkelanjutan. Ia Menilai Inovasi Tersebut Merupakan Contoh Konkret Penerapan Ekonomi Hijau Yang Mampu Membuka Peluang Ekonomi Baru Di Pedesaan Tanpa Merusak Lingkungan. Namun Demikian, Arif Juga Mengungkapkan Keprihatinannya Terhadap Menurunnya Jumlah Petani Di Kabupaten Lebak, Dari Sekitar 30.000 Menjadi 26.000 Orang. Menurutnya, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Minat Generasi Muda Terhadap Sektor Pertanian Menurun Drastis Karena Belum Melihat Nilai Ekonomi Yang Menjanjikan Dari Sektor Tersebut. “Kita Tidak Bisa Menutup Mata. Banyak Anak Muda Meninggalkan Pertanian Karena Dianggap Tidak Menguntungkan. Maka, Sistem Pertanian Harus Dibangun Ulang Agar Hasilnya Benar-Benar Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Bukan Hanya Menguntungkan Tengkulak,” Tandasnya. Sebagai Penutup, Arif Rahman Menegaskan Komitmennya Untuk Terus Memperjuangkan Kebijakan Yang Berpihak Pada Petani, Nelayan, Dan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Yang Berkeadilan, Berkelanjutan, Serta Berbasis Inovasi Lokal. “Melalui Penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian Hutan Seperti Svlk, Kita Berharap Sumber Daya Alam Dapat Dikelola Dengan Bijak, Memberikan Nilai Tambah Bagi Masyarakat, Sekaligus Menjaga Kelestarian Bagi Generasi Mendatang,” Pungkas Arif Rahman.

Tujuan pertemuan ini tentunya untuk penguatan penjualan sektor pertanian baik benih serta pupuk untuk sektor retail wilayah Jabar III meliputi Sukabumi, Cianjur dan Bogor serta peluncuran benih padi Inbrida merk DBA untuk sebaran sektor free market.

Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden

Doa Bangsa Launching Benih Padi Dba Unggul
Redaksi
Badge-Check
Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden Teropongistana.com Jakarta - Anggota Komisi Iv Dpr Firman Soebagyo Mengkritik Kebijakan Pemerintah Dalam Menyederhanakan Sistem Distribusi Pupuk Subsidi. Sebab, Ia Menegaskan, Kebijakan Ini Justru Dapat Menimbulkan Persoalan Baru Di Lapangan. Firman Menyoroti Keputusan Pemerintah Yang Menghapus Distributor Pupuk Dan Menyerahkan Distribusi Langsung Ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Menurutnya, Langkah Ini Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Yang Tidak Pernah Menginstruksikan Pembubaran Distributor Pupuk. “Gapoktan Ini Bukan Badan Usaha Yang Bisa Diaudit. Bukan Badan Usaha Yang Auditable, Kemudian Tidak Memiliki Permodalan Dan Gudang Yang Memadai. Apakah Mungkin Pupuk Indonesia Harus Door To Door Kepada Gapoktan Yang Jumlahnya Ratusan Ribu, Yang Tempatnya Sulit Dijangkau Oleh Kendaraan Roda Empat?” Ujar Firman Soebagyo, Rabu (12/3/2025). Ia Juga Menilai. Pemerintah Salah Dalam Memahami Konsep Pupuk Subsidi. Firman Menegaskan Bahwa Pupuk Subsidi Seharusnya Ditujukan Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian, Bukan Diperlakukan Seperti Program Bantuan Sosial Yang Diberikan Langsung Kepada Individu. “Sedangkan Pupuk Subsidi Tujuannya Adalah Meningkatkan Produksi, Maka Di Dalam Pembuatan Kebijakan Ini Harus Menggunakan Terminologi Geospasial, Yaitu Luasan Lahan,” Ungkap Politikus Golkar Ini. Menurut Firman, Kebijakan Ini Berisiko Memperburuk Masalah Distribusi Pupuk. Ia Menekankan Bahwa Gapoktan Tidak Memiliki Transportasi Untuk Pengambilan Pupuk Dari Pupuk Indonesia Holding Company (Pihc), Serta Kekurangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Memadai. Selain Itu, Jika Terjadi Kegagalan Pembayaran, Ia Khawatir Pemerintah Akan Menerapkan Kebijakan “Pemutihan,” Yang Menurutnya Tidak Pernah Terjadi Di Negara Lain. “Yang Saya Khawatir, Karena Pemerintah Ini Selalu Menerapkan Sistem Bilamana Ada Kegagalan Bayar Gapoktan Dan Kemudian Koperasi, Pemerintah Selalu Mengambil Jalan Pintas ‘Diputihkan’. Ini Tidak Pernah Terjadi Di Bagian Dunia Manapun, Ini Persoalan Serius,” Tegas Anggota Baleg Dpr Ini. Firman Yang Juga Legislator Dapil Jateng Iii Ini Menyebut, Kebijakan Ini Bertentangan Dengan Visi Presiden. Ia Mengkritik Menteri Pertanian Yang Dinilai Tidak Memahami Arahan Presiden Prabowo Terkait Distribusi Pupuk Bersubsidi. Di Sisi Lain, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sebelumnya Menyatakan Bahwa Kebijakan Ini Bertujuan Untuk Mempercepat Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Memangkas Birokrasi Yang Panjang. Ia Mengklaim Bahwa Langkah Strategis Telah Diambil, Termasuk Peningkatan Kuota Pupuk Subsidi Menjadi 9,55 Juta Ton Pada 2025 Dan Kemudahan Penebusan Pupuk Bagi Petani Yang Terdaftar Dalam E-Rdkk Menggunakan Ktp. Namun, Kritik Dari Dpr Menunjukkan Bahwa Kebijakan Ini Masih Menimbulkan Banyak Pertanyaan Dan Kekhawatiran Di Kalangan Masyarakat Dan Distributor, Terutama Terkait Efektivitas Dan Implementasi Di Lapangan. 

Dengan peluncuran benih padi DBA yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan benih bermutu bagi para petani.

PT DBA juga terus melakukan inovasi salah satunya dengan mengangkat varietas lokal yang memiliki keunggulan produktivitas tinggi, tahan kondisi kering dan aromatik yang pertanamannya dilakukan tinjauan awal langsung oleh Kepala BPSB Jawa Barat beserta tim yang dilaksanakan pada waktu bersamaan dengan acara tersebut.

Mentan Amran Tinjau Progres Cetak Sawah di Wanam

Doa Bangsa Launching Benih Padi Dba Unggul
Redaksi
Badge-Check
Mentan Amran Tinjau Progres Cetak Sawah Di Wanam Teropongistana.com Merauke – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Meninjau Langsung Progres Pembangunan Lahan Cetak Sawah Di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Kamis (27/2/2025). Kunjungan Ini Juga Dihadiri Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Syafrie Syamsuddin, Wakil Kasad, Kasum Tni, Serta Jajaran Lainnya. Ini Merupakan Pertama Kalinya Menkeu Melihat Langsung Kawasan Lumbung Pangan Baru Yang Tengah Dikembangkan Di Papua Selatan. Dalam Kesempatan Tersebut, Mentan Amran Memaparkan Perkembangan Proyek Cetak Sawah Nasional Seluas 1 Juta Hektare Yang Terus Dipercepat. Sejak Kembali Menjabat, Ia Telah Mengalokasikan Anggaran Besar Melalui Program Optimasi Lahan Rawa (Oplah) Dan Ekstensifikasi Lahan Cetak Sawah Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian. Pemerintah Menyiapkan Anggaran Hingga Rp 15 Triliun Untuk Mendukung Swasembada Pangan, Termasuk Percepatan Cetak Sawah Di Wilayah Strategis Seperti Merauke. Pada Awal Tahun 2025, Pemerintah Mentargetkan 100.000 Hektare Cetak Sawah Baru, Ditambah 300.000 Hektare Optimasi Lahan Secara Nasional. Salah Satu Lokasi Utama Pelaksanaannya Adalah Kabupaten Merauke. Saat Ini, Dari Potensi 1,2 Juta Hektare Lahan Pertanian Di Merauke, Telah Dilakukan Optimasi Lahan Seluas 40.000 Hektare Yang Memungkinkan Peningkatan Indeks Tanam Menjadi 2-3 Kali Setahun. Produktivitas Rata-Rata Pun Naik Menjadi 6-7 Ton Per Hektare, Berkat Optimalisasi Lahan Dan Perbaikan Irigasi. Keberhasilan Ini Menjadi Bukti Bahwa Proyek Ini Berperan Strategis Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Mentan Amran Menambahkan , Keberhasilan Ini Juga Dukungan Dari Modernisasi Pertanian Di Merauke “Alsintan Dalam Jumlah Yang Besar Secara Bertahap Mengelola Lahan Disini, Juga Bantuan Benih Unggul, Pupuk Subsidi Serta Bbm Bersubsidi Pertanian,” Jelasnya. Selain Mendorong Produksi Pangan, Proyek Cetak Sawah Ini Juga Membuka Peluang Ekonomi Bagi Masyarakat Setempat. Melalui Program Brigade Pangan Yang Diinisiasi Oleh Mentan Amran, Banyak Anak Muda Papua Kini Memperoleh Penghasilan Hingga Rp 20 Juta Per Bulan, Menjadikan Sektor Pertanian Semakin Menarik Bagi Generasi Muda Di Papua Selatan. “Warga Papua Selatan Sangat Antusias Dengan Brigade Pangan Karena Manfaatnya Sudah Mereka Rasakan Langsung,” Kata Mentan Amran. “Ke Depan, Wanam Akan Kita Siapkan Menjadi Salah Satu Lumbung Pangan Terbesar, Bukan Hanya Untuk Indonesia Tetapi Juga Dunia. Dengan Modernisasi Pertanian Dan Tata Kelola Irigasi Yang Baik, Lahan Ini Akan Semakin Produktif Dan Menyejahterakan Masyarakat.” Menkeu Sri Mulyani Turut Meninjau Langsung Lahan Yang Tengah Dikembangkan, Sementara Mentan Amran Menegaskan Bahwa Dukungan Anggaran Negara Untuk Cetak Sawah Dan Irigasi Merupakan Faktor Kunci Dalam Percepatan Proyek Ini. “Di Merauke, Sudah Ada Lahan Opla Yang Bisa Panen Dua Kali Setahun, Selanjutnya Cetak Sawah Kita Kejar, Ini Pertanda Baik. Kita Akan Percepat Agar Indonesia Tidak Lagi Bergantung Pada Impor Pangan. Lahan Ini Adalah Masa Depan Pangan Indonesia, Bahkan Dunia,” Pungkas Mentan Amran.

“DBA terus berinovasi baik pada sektor benih maupun pupuk guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bersama mitra toko, tidak hanya ketersediaan pupuk tetapi pelepasan benih padi inbrida yang unggul serta adaptif menjadi target utama yang PT DBA siapkan bagi petani khususnya wilayah cianjur, sukabumi dan bogor.” Ujar Hikmat Taufik Direktur Utama PT DBA

“Bisnis benih merupakan bisnis kepercayaan yang peluangnya masih sangat besar dan BPSB Jawa Barat berharap pemenuhan untuk wilayah selatan dapat direalisasikan oleh PT DBA, dan saya yakin PT DBA bisa meraih peluang itu menjadi perusahaan yang maju dalam bidang perbenihan terutama padi” Ujar Kepala BPSB Jawa Barat Ir Wahid Syarifudin MM

“Doa Bangsa akan terus bergerak dalam sektor pertanian guna meningkatkan kualitas pertanian Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan petani tentunya didukung oleh Benih berkualitas dan pupuk berimbang, maka pelepasan varietas benih padi unggul jadi keharusan guna mewujudkan itu semua tentunya didukung oleh semua stakeholder” ujar H Ayep Zaki selaku pendiri Doa Bangsa.

Baca Lainnya

Kinerja Gemilang Arif Rahman Dapil Banten I Sabet Penghargaan di Kompleks Parlemen

18 April 2026 - 22:40 WIB

Kinerja Gemilang Arif Rahman Dapil Banten I Sabet Penghargaan Di Kompleks Parlemen

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman Dorong Penerapan Ekonomi Hijau

22 Oktober 2025 - 21:12 WIB

Anggota Dpr Ri Komisi Iv Fraksi Nasdem, Arif Rahman, Menegaskan Pentingnya Membangun Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Yang Terintegrasi Dari Hulu Hingga Hilir Sebagai Bagian Dari Implementasi Asta Cita Presiden, Khususnya Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pernyataan Tersebut Disampaikan Arif Rahman Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Svlk) Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Vii, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk), Di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Arif, Sistem Verifikasi Dan Kelestarian Seperti Svlk Memiliki Peran Penting Dalam Mewujudkan Tata Kelola Kehutanan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. Ia Menegaskan Bahwa Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Disertai Dengan Pemetaan Dan Perencanaan Yang Matang Dari Hulu Hingga Hilir, Agar Setiap Program Pembangunan Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Dan Kelautan Dapat Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat. “Pembangunan Ekonomi Hijau Dan Biru Harus Dimulai Dengan Perencanaan Yang Matang. Kita Perlu Pemetaan Yang Jelas Agar Setiap Program, Baik Di Sektor Kehutanan, Pertanian, Maupun Kelautan, Benar-Benar Tepat Sasaran Dan Mampu Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Sekitarnya,” Ujar Arif Rahman. Lebih Lanjut, Arif Menyoroti Pentingnya Pelatihan Dan Edukasi Bagi Petani Dan Masyarakat Sekitar Hutan, Agar Bantuan Pemerintah Tidak Hanya Bersifat Seremonial, Tetapi Memberikan Hasil Yang Berkelanjutan Dan Produktif. “Bantuan Bukan Hanya Soal Bibit Atau Alat, Tetapi Juga Ilmu Dan Keterampilan. Tanpa Pelatihan Yang Berkelanjutan, Bantuan Akan Berhenti Sebagai Formalitas. Kita Ingin Petani Menjadi Pelaku Ekonomi Yang Tangguh, Mandiri, Dan Mampu Berinovasi,” Tegasnya. Dalam Kesempatan Tersebut, Arif Rahman Juga Memberikan Apresiasi Kepada Pemuda Gunung Kencana Yang Berinovasi Membuat Kerajinan Jam Tangan Berbahan Kayu Lokal, Sebagai Bentuk Kreativitas Dalam Memanfaatkan Hasil Hutan Secara Berkelanjutan. Ia Menilai Inovasi Tersebut Merupakan Contoh Konkret Penerapan Ekonomi Hijau Yang Mampu Membuka Peluang Ekonomi Baru Di Pedesaan Tanpa Merusak Lingkungan. Namun Demikian, Arif Juga Mengungkapkan Keprihatinannya Terhadap Menurunnya Jumlah Petani Di Kabupaten Lebak, Dari Sekitar 30.000 Menjadi 26.000 Orang. Menurutnya, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Minat Generasi Muda Terhadap Sektor Pertanian Menurun Drastis Karena Belum Melihat Nilai Ekonomi Yang Menjanjikan Dari Sektor Tersebut. “Kita Tidak Bisa Menutup Mata. Banyak Anak Muda Meninggalkan Pertanian Karena Dianggap Tidak Menguntungkan. Maka, Sistem Pertanian Harus Dibangun Ulang Agar Hasilnya Benar-Benar Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Bukan Hanya Menguntungkan Tengkulak,” Tandasnya. Sebagai Penutup, Arif Rahman Menegaskan Komitmennya Untuk Terus Memperjuangkan Kebijakan Yang Berpihak Pada Petani, Nelayan, Dan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau Dan Biru Yang Berkeadilan, Berkelanjutan, Serta Berbasis Inovasi Lokal. “Melalui Penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian Hutan Seperti Svlk, Kita Berharap Sumber Daya Alam Dapat Dikelola Dengan Bijak, Memberikan Nilai Tambah Bagi Masyarakat, Sekaligus Menjaga Kelestarian Bagi Generasi Mendatang,” Pungkas Arif Rahman.

Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden

12 Maret 2025 - 05:37 WIB

Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden Teropongistana.com Jakarta - Anggota Komisi Iv Dpr Firman Soebagyo Mengkritik Kebijakan Pemerintah Dalam Menyederhanakan Sistem Distribusi Pupuk Subsidi. Sebab, Ia Menegaskan, Kebijakan Ini Justru Dapat Menimbulkan Persoalan Baru Di Lapangan. Firman Menyoroti Keputusan Pemerintah Yang Menghapus Distributor Pupuk Dan Menyerahkan Distribusi Langsung Ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Menurutnya, Langkah Ini Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Yang Tidak Pernah Menginstruksikan Pembubaran Distributor Pupuk. “Gapoktan Ini Bukan Badan Usaha Yang Bisa Diaudit. Bukan Badan Usaha Yang Auditable, Kemudian Tidak Memiliki Permodalan Dan Gudang Yang Memadai. Apakah Mungkin Pupuk Indonesia Harus Door To Door Kepada Gapoktan Yang Jumlahnya Ratusan Ribu, Yang Tempatnya Sulit Dijangkau Oleh Kendaraan Roda Empat?” Ujar Firman Soebagyo, Rabu (12/3/2025). Ia Juga Menilai. Pemerintah Salah Dalam Memahami Konsep Pupuk Subsidi. Firman Menegaskan Bahwa Pupuk Subsidi Seharusnya Ditujukan Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian, Bukan Diperlakukan Seperti Program Bantuan Sosial Yang Diberikan Langsung Kepada Individu. “Sedangkan Pupuk Subsidi Tujuannya Adalah Meningkatkan Produksi, Maka Di Dalam Pembuatan Kebijakan Ini Harus Menggunakan Terminologi Geospasial, Yaitu Luasan Lahan,” Ungkap Politikus Golkar Ini. Menurut Firman, Kebijakan Ini Berisiko Memperburuk Masalah Distribusi Pupuk. Ia Menekankan Bahwa Gapoktan Tidak Memiliki Transportasi Untuk Pengambilan Pupuk Dari Pupuk Indonesia Holding Company (Pihc), Serta Kekurangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Memadai. Selain Itu, Jika Terjadi Kegagalan Pembayaran, Ia Khawatir Pemerintah Akan Menerapkan Kebijakan “Pemutihan,” Yang Menurutnya Tidak Pernah Terjadi Di Negara Lain. “Yang Saya Khawatir, Karena Pemerintah Ini Selalu Menerapkan Sistem Bilamana Ada Kegagalan Bayar Gapoktan Dan Kemudian Koperasi, Pemerintah Selalu Mengambil Jalan Pintas ‘Diputihkan’. Ini Tidak Pernah Terjadi Di Bagian Dunia Manapun, Ini Persoalan Serius,” Tegas Anggota Baleg Dpr Ini. Firman Yang Juga Legislator Dapil Jateng Iii Ini Menyebut, Kebijakan Ini Bertentangan Dengan Visi Presiden. Ia Mengkritik Menteri Pertanian Yang Dinilai Tidak Memahami Arahan Presiden Prabowo Terkait Distribusi Pupuk Bersubsidi. Di Sisi Lain, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sebelumnya Menyatakan Bahwa Kebijakan Ini Bertujuan Untuk Mempercepat Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Memangkas Birokrasi Yang Panjang. Ia Mengklaim Bahwa Langkah Strategis Telah Diambil, Termasuk Peningkatan Kuota Pupuk Subsidi Menjadi 9,55 Juta Ton Pada 2025 Dan Kemudahan Penebusan Pupuk Bagi Petani Yang Terdaftar Dalam E-Rdkk Menggunakan Ktp. Namun, Kritik Dari Dpr Menunjukkan Bahwa Kebijakan Ini Masih Menimbulkan Banyak Pertanyaan Dan Kekhawatiran Di Kalangan Masyarakat Dan Distributor, Terutama Terkait Efektivitas Dan Implementasi Di Lapangan. 
Trending di Pertanian