Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Isu Munaslub Golkar Menguat, Ridwan Hisjam Siap, Idrus Marham Bantah Ada Restu Istana Presiden Prabowo Berikan Amanat Dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional Isu Munaslub Golkar Menguat, Jabatan Bahlil Lahadalia di Ujung Tanduk? IAW: Kementerian BUMN Gagal Pasang Sistem Blacklist DPRD Pandeglang Puji Program Bang Andra untuk Perbaikan Jalan Rusak Rakyat Rugi 12 Triliun, CBA Tuding PPATK dan Bank “Kongkalikong” Soal Blokir Rekening

Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Berikan Amanat Dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional

11 Agustus 2025 - 08:32 WIB

Presiden Prabowo Berikan Amanat Dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional

Mr Mukhsin Nasir Ingatkan KPK Tak Usah Buat Gaduh Negara

3 Agustus 2025 - 20:42 WIB

Mr Mukhsin Nasir Ingatkan Kpk Tak Usah Buat Gaduh Negara

Gerak 08 Banten: Korupsi Musuh Negara, Prabowo Harus Prioritaskan Pemberantasannya

30 Juni 2025 - 11:19 WIB

Gerak 08 Banten: Korupsi Musuh Negara, Prabowo Harus Prioritaskan Pemberantasannya

May Day 2025, Revitriyoso Husodo Ketua Umum GERAK 08 Apresiasi Kehadiran Presiden di Tengah Para Kaum Buruh

2 Mei 2025 - 19:27 WIB

May Day 2025, Revitriyoso Husodo Ketua Umum Gerak 08 Apresiasi Kehadiran Presiden Di Tengah Para Kaum Buruh

Ketua Gerak 08 Tangerang Apresiasi Prabowo Subianto Terkait Pangan Melimpah

29 April 2025 - 12:07 WIB

Ketua Gerak 08 Tangerang Apresiasi Prabowo Subianto Terkait Pangan Melimpah

Produksi Beras Melimpah, Haris Rusly Nilai Prabowo Berhasil Bangun Kemandirian Pangan di Tengah Guncangan Global

29 April 2025 - 08:26 WIB

Jakarta — Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Ugm Yogyakarta, Haris Rusly Moti, Mengapresiasi Capaian Sektor Pertanian Indonesia Dalam Enam Bulan Pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di Tengah Ketidakpastian Global Akibat Perang Tarif Dan Currency, Ia Menilai Indonesia Telah Berhasil Menapaki Jalan Kemandirian Pangan. “Kita Sedang Menghadapi Situasi Peperangan Mengunakan Senjata Tarif Dan Currency. Di Tengah Guncangan Dan Ketidakpastian Situasi Geopolitik Tersebut, Bangsa Kita Berhasil Memulai Langkah Dengan Dasar Yang Kuat Dan Arah Yang Tepat, Yaitu Membangun Kemandirian Di Sektor Pangan,” Kata Haris, Senin (28/4). Ia Menyampaikan Rasa Terharunya Terhadap Capaian Tersebut. “Saya Pribadi Cukup Terharu Dengan Capaian 6 Bulan Pemerintahan Di Sektor Pertanian. Dalam Waktu Yang Terbilang Singkat Itu, Kita Berhasil Mencapai Swasembada Beras, Kita ‘Kebanjiran’ Beras Dari Petani Kita Sendiri,” Katanya. Menurut Haris, Perang Tarif Global Justru Menjadi Momentum Penting Untuk Memperkuat Industri Pangan Nasional. “Menurut Saya Bangsa Kita Berpeluang Membangun Kemandirian Industri Pangan Justru Ketika Berlangsung Perang Tarif Dan Perang Currency,” Ujarnya. Haris Menambahkan, Kondisi Ini Memaksa Negara-Negara Untuk Bergantung Pada Produksi Dalam Negeri. Haris Juga Menyoroti Dampak Negatif Dari Perdagangan Bebas Terhadap Industri Nasional. “Kita Semua Melihat Sendiri Bagaimana Gempuran Impor Produk Industri Asing Telah Meruntuhkan Industri Nasional Kita,” Katanya. Ia Mengungkapkan, Runtuhnya Sektor Manufaktur, Tekstil, Dan Pertanian Menyebabkan Meluasnya Phk Dan Pengangguran Di Indonesia. Mengingat Kondisi Tersebut, Haris Menekankan Pentingnya Gerakan Kemandirian Ekonomi. Ia Mengutip Ajaran Gandhi Tentang Swadesi Dan Menyatakan, “Dalam Bahasa Sederhana, Konsep Swadesi Menurut Gandhi Mengarah Pada Swarajya (Kemerdekaan). Dalam Arti Pemerintah Oleh Negeri Sendiri (Self-Rule), Yang Bertumpu Pada Kekuatan Sendiri (Self-Reliance).” Haris Juga Mengaitkan Capaian Ini Dengan Ajaran Bung Karno. “Begitu Juga Bung Karno Yang Menjadi Guru Ideologis Presiden Prabowo, Mewarikan Kepada Kita Tentang Trisakti, Berdaulat Secara Politik, Mandiri Secara Ekonomi Dan Berkepribadian Nasional,” Katanya. Mengutip Data Bps, Haris Menyebut Produksi Gabah Kering Giling (Gkg) Periode Januari–April 2025 Mencapai 24,22 Juta Ton, Dengan Produksi Beras Mencapai 13,95 Juta Ton. “Dengan Data Bps Ini, Dipastikan Untuk Saat Ini Kita Tidak Perlu Lagi Impor Beras,” Katanya. Ia Menilai Capaian Tersebut Luar Biasa, Mengingat Sebelumnya Indonesia Sangat Bergantung Pada Impor. “Tidak Gampang! Tapi Itu Fakta. Dan Kita Makin Optimis, Dalam 6 Bulan Ke Depan Kita Akan Menjadi Salah Satu Eksportir Beras,” Ujarnya. Haris Bahkan Menyatakan, “Kartel Pemakan Rente Impor Beras Dan Komoditi Pangan Lain Pasti Muntah Darah, Nangis Darah Dengan Capaian Ini.” Lebih Lanjut, Ia Memaparkan Data Serapan Gabah Oleh Bulog Yang Terus Meningkat. “Pada Pertengahan April 2025, Menurut Keterangan Resmi Perum Bulog Telah Berhasil Menyerap 1,4 Juta Ton Gabah Dari Target 2 Juta Ton Pada Bulan April 2025,” Katanya, Membandingkan Dengan Serapan Di Tahun-Tahun Sebelumnya. Haris Juga Menyoroti Kebijakan Pemerintah Menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (Hpp) Gabah Kering Panen Sebesar Rp6.500 Per Kilogram Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Petani Kita Bisa Mempunyai Penghasilan Jumbo Dalam Panen Raya Kali Ini,” Katanya. Ia Menilai Kebijakan Ini Membebaskan Petani Dari “Kutukan” Yang Selama Ini Mereka Alami Saat Musim Tanam Dan Panen. “Saat Musim Tanam Tiba, Petani Menghadapi Kutukan Sulit Memperoleh Pupuk Dan Benih Unggul. Ketika Panen Raya Datang, Petani Dihadapkan Pada Kutukan Jatuhnya Harga Gabah,” Ucapnya. Haris Mengungkapkan Bahwa Reformasi Distribusi Pupuk Oleh Presiden Prabowo Telah Memangkas Birokrasi Yang Selama Ini Menghambat. “Menurut Keterangan Kementerian Pertanian, Problem Distribusi Pupuk Subsidi Terhambat Oleh Birokrasi Yang Sengaja Dibikin Ruwet,” Ungkapnya. Kini, Sistem Distribusi Hanya Melibatkan Tiga Pihak: Kementerian Pertanian, Pihc, Dan Petani. Ia Memuji Reformasi Tersebut Sebagai Langkah Nyata Untuk Mempercepat Distribusi Pupuk Dan Meningkatkan Produktivitas Petani. Haris Menegaskan, Semangat Prabowo Dalam Melindungi Petani Sesuai Dengan Amanat Pembukaan Uud 1945. Meski Mengakui Bahwa Implementasi Berbagai Kebijakan Belum Sepenuhnya Sempurna, Haris Menilai Upaya Pemerintah Menunjukkan Komitmen Nyata. “Namun Niat Baik Itu Telah Dibuktikan Melalui Implementasi Nyata Melindungi Petani Dan Industri Pertanian,” Katanya. Ke Depan, Haris Berharap Sektor Pertanian Terus Dikembangkan Dengan Melibatkan Pengusaha Nasional Dan Perguruan Tinggi Dalam Riset Dan Inovasi Pertanian. “Dengan Demikian Cita-Cita Menjadikan Indonesia Lumbung Pangan Dunia Dapat Diwujudkan,” Katanya. Ia Menutup Pernyataannya Dengan Keyakinan Bahwa Niat Baik Pemimpin Untuk Rakyat Akan Membuahkan Hasil Positif. “Menurut Saya Selama Seorang Pemimpin Itu Punya Niat Baik Untuk Rakyat Dan Bangsanya, Saya Yakin Insya Allah ‘Wahyu’ Akan Menyertai, Melandasi Dan Menuntunnya. Mari Menanam!!” Tutupnya.

Presiden Prabowo Kagum Efektivitas Penggunaan Drone Pertanian, 1 Hari Bisa Tanam 25 Hektar

23 April 2025 - 17:32 WIB

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Menunjukkan Kekagumannya Terhadap Pemanfaatan Teknologi Drone Dalam Kegiatan Tanam Raya Padi Di Lahan Rawa Seluas 105.000 Hektare Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam Kesempatan Tersebut, Presiden Prabowo Secara Langsung Ikut Serta Dalam Proses Penanaman Padi Menggunakan Drone Pertanian Yang Mampu Menyebar Benih Secara Efisien Dan Merata Di Area Yang Luas. “Saya Kaget, Ini Pertama Kalinya Saya Mencoba Mengendalikan Tanam Menggunakan Drone. Kalau Menggunakan Tenaga Manusia Butuh Waktu 25 Hari Untuk Tanam 1 Hektare, Dengan Drone Bisa Tanam 25 Hektare Dalam Satu Hari,” Ujarnya Saat Melakukan Kegiatan Tanam Padi Di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (23/4). Presiden Menyaksikan Langsung Bagaimana Teknologi Modern Dapat Merevolusi Cara Bertani, Khususnya Di Lahan Rawa Yang Selama Ini Dikenal Sulit Diolah Secara Tradisional. “Drone Ini Menebarkan Benih. Tadi Saya Lihat Langsung, Dan Saya Jadi Yakin, Ini Bisa Mempercepat Masa Tanam Secara Signifikan, ” Jelas Presiden Prabowo. Menurut Presiden Prabowo, Langkah Nyata Ini Menjadikan Indonesia Tidak Hanya Mencapai Swasembada Pangan, Tetapi Juga Menuju Cita-Cita Besar: Menjadi Lumbung Pangan Dunia. “Saya Bangga, Sekarang Kita Bisa Membantu Negara Lain Dari Segi Kemanusiaan. Saya Bangga Menjadi Presiden Sebuah Negara Yang Tidak Meminta-Minta, Tapi Negara Yang Membantu Negara Lain,” Ucap Presiden Prabowo. Dalam Kesempatan Tersebut, Presiden Juga Menyampaikan Apresiasi Dan Terima Kasih Kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Beserta Seluruh Jajaran Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, Dan Petani Yang Telah Bekerja Keras Mewujudkan Program Ini, Khususnya Di Banyuasin Dan Seluruh Wilayah Sumatera Selatan. “Teknologi Seperti Ini Adalah Masa Depan Pertanian Indonesia. Kita Harus Dukung Penuh, Karena Ini Akan Menentukan Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional,” Pungkas Presiden Prabowo. Sementara Itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman Yang Turut Mendampingi Presiden Prabowo Dalam Kegiatan Tanam Serentak Menyampaikan Bahwa Target Tanam Bulan Ini Mencapai 1,3 Juta Hektare, Dengan Proyeksi Hasil Sebesar 7,5 Juta Ton Gabah Atau Setara 3,5–4 Juta Ton Beras. Angka Ini Jauh Di Atas Kebutuhan Bulanan Nasional Yang Berkisar Di 2,5 Juta Ton. “Khusus Sumatera Selatan, Tahun Lalu Produksinya Mencapai 2,9 Juta Ton. Tahun Ini Kita Optimis Bisa Mencapai 3,7 Juta Ton. Ini Bukan Hanya Target, Tapi Berdasar Realita Dan Tren Positif Serapan Serta Produksi,” Ujar Mentan Amran.

Penggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMN

21 April 2025 - 18:27 WIB

Jakarta - Praktik Dugaan Merangkap Jabatan Di Tubuh Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Republik Indonesia Kembali Di Sorot. Sorotan Kali Ini, Muncul Dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) Dan Penggiat Lingkungan Mata Tunas 17 Banten Mohamad Rohim Menilai Rangkap Jabatan Bentuk Penyimpangan. Mohamad Rohim Menilai Praktik Dugaan Merangkap Jabatan Merupakan Bentuk Penyimpangan Dari Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Mencerminkan Konsolidasi Oligarki Kekuasaan Di Bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Maraknya Pejabat Publik Baik Politisi Hingga Tokoh Non-Profesional Yang Mengisi Kursi Komisaris Maupun Direksi Di Perusahaan-Perusahaan Pelat Merah. “Rangkap Jabatan Bukan Hanya Pelanggaran Etika, Tapi Juga Bentuk Politik Balas Budi Yang Vulgar. Bumn Tidak Boleh Menjadi Ladang Bagi Elite Politik Untuk Membagi-Bagi Kekuasaan,” Ungkap Rohim Dalam Keterangan Persnya, Senin (21/4/2025) Malam. Aktifis Dan Penggiat Lingkungan Mata Tunas 17 Asal Banten Itu Menyebut Bahwa, Praktik Tersebut, Tentunya Sangat Bertentangan Dengan Regulasi Yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Bumn, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Yang Secara Jelas Melarang Pejabat Merangkap Jabatan Apabila Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan. “Pemerintah Seharusnya Taat Asas. Bukan Bentuk Rangkap Jabatan, Apalagi Di Level Strategis Dan Korporasi Milik Negara, Jelas-Jelas Melanggar Semangat Independensi Dan Profesionalisme,” Katanya. Penggiat Lingkungan Mata Tunas 17 Ini Menilai, Di Erah Pemerintahan Prabowo Jangan Sampai Praktek Buruk Dilakukan Menodai Niat Baik Presiden Prabowo . “Mentri Bumn Semestinya Menunjukkan Komitmen Terhadap Reformasi Birokrasi, Bukan Malah Melanggengkan Politik Akomodasi Lewat Kursi Bumn,” Tandasnya. M. Rohim Bahkan Meminta Agar Dilakukan Evaluasi Menyeluruh Terhadap Struktur Komisaris Dan Direksi Bumn, Serta Menghapus Praktik Rangkap Jabatan Yang Memperbesar Potensi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Kkn). “Jika Bumn Terus Dijadikan Alat Bagi Elite Predator, Maka Jangan Harap Ekonomi Bangsa Akan Tumbuh Untuk Rakyat. Yang Diuntungkan Hanya Lingkaran Kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim Mengaku, Pada Era Presiden Sby Masih Menjaga Batas Profesionalitas, Meskipun Rangkap Jabatan Tetap Terjadi. Ada Upaya Klarifikasi Publik Dan Bahkan Ada Upaya Pembenahan Struktur Melalui Reformasi Birokrasi. Kemudian Di Era Presiden Jokowi Juga Membuka Banjir Penempatan Loyalis Dan Tokoh Relawan Di Kursi Komisaris Bumn. Praktik Patronase Dilegalkan Secara Sistemik. Namun, Di Era Prabowo Kali Ini, Masih Menunjukkan Pola Kelanjutan Bahkan Perluasan. Koalisi Besar Diduga Dibayar Lunas Dengan Kursi Strategis, Yang Pada Akhirnya Menjadikan Bumn Sebagai Bancakan Elite Kekuasaan. “Praktik Ini Merupakan Bentuk Pengkhianatan Terhadap Semangat Reformasi Dan Konstitusi. Pemerintahan Prabowo Harus Segera Menghentikan Rangkap Jabatan Dan Melakukan Evaluasi Menyeluruh Terhadap Penempatan Pejabat Di Bumn. “Negara Ini Tidak Boleh Dikuasai Oleh Segelintir Orang Dengan Kepentingan Kekuasaan Dan Ekonomi Yang Saling Bertaut. Bila Dibiarkan, Ini Akan Mengancam Keberlanjutan Demokrasi Ekonomi Dan Memperdalam Ketimpangan Struktural Bangsa,” Pungkasnya.

Memanas…! Bahlil Singgung soal Reshuffle Saat Halal Bi Halal Golkar, Isu Menko Perekonomian Kena Reshuffle Menguat

18 April 2025 - 09:09 WIB

Isu Reshuffle Kabinet Kembali Mencuat, Kali Ini Menyasar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menanggapi Hal Tersebut, Menteri Esdm Sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Menegaskan Bahwa Urusan Pergantian Menteri Merupakan Hak Prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Saya Tidak Tahu Soal Itu, Karena Itu Sepenuhnya Hak Prerogatif Bapak Presiden,” Kata Bahlil Saat Ditemui Di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/04/2025), Menjawab Pertanyaan Wartawan Terkait Kabar Reshuffle Yang Menyebut Nama Airlangga. Ketika Disinggung Mengenai Kemungkinan Dirinya Akan Menggantikan Posisi Menko Perekonomian Jika Reshuffle Terjadi, Bahlil Memilih Irit Bicara Dan Tidak Memberikan Komentar Lebih Lanjut. Sebelumnya, Airlangga Hartarto Telah Membantah Kabar Bahwa Dirinya Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Akan Mundur Dari Kabinet Merah Putih. Ia Menegaskan Masih Fokus Menjalankan Tugasnya Di Pemerintahan. “Saya Tetap Bekerja, Konsentrasi Bekerja, Dan Tidak Ada Rencana Mundur,” Ujar Airlangga Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasselasa03/2025). Airlangga Juga Menyampaikan Bahwa Ia Sudah Berkomunikasi Langsung Dengan Sri Mulyani, Yang Menurutnya Juga Masih Menjalankan Tugas Secara Aktif. “Saya Sudah Komunikasi Tadi Siang. Ibu Sri Mulyani Sedang Bekerja Penuh. Jadi Itu Hoaks,” Tegasnya. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Turut Memberikan Klarifikasi. Ia Menyebut Belum Ada Rencana Reshuffle Dari Presiden Prabowo Dalam Waktu Dekat. Hal Tersebut Ia Sampaikan Usai Melakukan Inspeksi Mendadak Di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/03/2025). “Saya Sudah Cek Ke Pemerintah, Belum Ada Rencana Reshuffle. Kalau Ke Bu Sri Mulyani, Saya Belum Sempat Tanya,” Ucap Dasco. Ia Juga Menambahkan Bahwa Dalam Pertemuan Buka Puasa Bersama Yang Sempat Diberitakan Media, Terlihat Suasana Akrab Antara Airlangga Dan Sri Mulyani.

3 Tahun Pelaku Penganiyaan Bebas Berkeliaran dan Tambang Emas Ilegal Terus Beroprasi, Polres Madina Sektor Siabu Lawan Perintah Presiden Prabowo

15 April 2025 - 10:37 WIB

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto Geram Karena Masih Banyak Ditemui Pertambangan Ilegal Di Dalam Negeri Hingga Penyelundupan Emas Yang Dilakukan Pihak-Pihak Tak Bertanggung Jawab. Menurut Prabowo, Itu Adalah Salah Satu Tantangan Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Negeri Yang Berlimpah. &Quot;Masih Terdapat Beberapa Penyimpangan-Penyimpangan, Ada Illegal Mining Di Mana-Mana, Ada Penyelundupan Mas Ke Luar Negeri Tanpa Melalui Proses Yang Benar,&Quot; Ujar Prabowo Saat Meresmikan Pabrik Emas Freeport Di Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3). Kepala Negara Ini Menegaskan Bahwa Tindakan Tersebut Sangat Merugikan Negara Sehingga Perlu Dibasmi. &Quot;Ini Merugikan Negara Bangsa Dan Rakyat Dan Ini Akan Kita Tindak, Akan Kita Telusuri. Kita Harus Terus Menerus Memberantas Segala Penyimpangan, Penyelundupan Ke Luar Indonesia Merugikan Penerimaan Kita, Penyelundupan Barang Luar Ke Indonesia Juga Mengancam Industri Kita, Mengancam Pekerjaan Ratusan Ribu Rakyat Kita,&Quot; Jelasnya. Berbeda Dengan Seorang Wartawan Yang Mengalami Penganiayaan Diduga Dilakukan Oleh Boss Tambang Ilegal (Peti) Di Lokasi Tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara Pada Tahun 2022 15 April 2025. Sampai 2025 Sekarang Belum Mendapatkan Keadilan Di Mana Pelaku Penganiayaan Masih Bebas Berkeliaran Di Lokasi Tambang Ilegal. &Quot; Saya Kira Pelaku Kebal Hukum Dan Polda Sumatra Utara Dan Polres Madina Sektor Polsek Siabu Tidak Patuh Atas Perintaj Presiden Prabowo Dimana Tambang Ilegal Harus Di Basmi Agar Tidak Merugikan Negara Hingga Saat Ini Tambang Emas Ilegal Yang Terletak Lokasi Tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara Masih Beroprasi. Bukan Hanya Tidak Di Tutup Tambang Emas Ilegal Tersebut Namun Pihak Kepolisain Polsek Siabu Membiarkan Korban Penganiayaan Selama 3 Tahun Bebas Berkeliaran . Selama 3 Tahun Korban Penganiayaan Wartawan Bebas Berkeliaran Dan Tambang Emas Ilegal Pun Tidak Ada Penindakan, Jika Himbauan Presiden Prabowo Saja Hiraukan Kemana Lagi Korban Harus Mencari Keadilan, Ungkap Lesmana Helawa. &Quot; Setiap Kita Kinfirmasi Kepada Polsek Siabu Jawabnya Kita Sedang Upayakan, Selama 3 Tahun. Saat Media Menkonfirmasi Kepada Kapolsek Siabu Mengatakan Sedang Diupayakan, &Quot; Kami Sedang Upayak Pak. Informasi Yang Dihimpun Sampai Berita Ini Di Terbitkan Pelaku Penganiayaan Sering Menghubungi Korban Dengan Mengancam Dan Akan Membunuh, Kegiatan Tambang Emas Ilegal Masih Beroprasi Sampai Sekarang.