Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Jaga Kondusifitas, GP Ansor dan Banser Bersama APH Lakukan Pengamanan Ibadah Natal di Sorong Kejati Jateng Tetapkan Gus Yazid Jadi Tersangka di Kasus TPPU Pesan Natal 2025, Menag Tekankan Peran Keluarga Menjaga Iman Refleksi Kinerja 2025, Menag: Agama Jadi Energi Pemersatu Bangsa UMK Jawa Tengah 2026 Telah Ditetapkan, Namun Sektoral Alas Kaki Masih Terpinggirkan Arema FC Gagal Menang di Kanjuruhan, Ditahan Imbang Madura United

Soleman B Ponto

Krisis Kepercayaan Publik terhadap DPR: Sudah Saatnya Berbenah Diri

3 September 2025 - 09:37 WIB

Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Dpr: Sudah Saatnya Dpr Berbenah Diri

Pertentangan RUU Perubahaan UU Polri Dengan UU 1945

10 April 2025 - 16:25 WIB

Oleh : Laksda Tni (Purn) Soleman B Ponto, St, Sh, Mh, Cpm, Cpar Teropongistana Jakarta - Rancangan Undang-Undang (Ruu) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Telah Diajukan Sebagai Bentuk Penyesuaian Terhadap Dinamika Sosial, Teknologi, Dan Perkembangan Hukum. Namun Demikian, Terdapat Sejumlah Ketentuan Dalam Ruu Tersebut Yang Menimbulkan Potensi Pertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Uud 1945), Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Uu Tni), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Ruu Ini Perlu Diuji Secara Mendalam Karena Menyangkut Prinsip Dasar Negara Hukum, Pembagian Kekuasaan, Hak Asasi Manusia, Dan Tatanan Sistem Hukum Nasional, Jakarta 09 April 2025. Selain Itu, Ditemukan Bahwa Dalam Ruu Ini Tidak Secara Eksplisit Diatur Mengenai Sumber Pembiayaan Polri Dari Apbn Sebagaimana Semestinya Ditegaskan Dalam Undang-Undang Kelembagaan Negara. Hal Ini Kontras Dengan Pengaturan Mengenai Kompolnas Yang Justru Secara Jelas Disebutkan Mendapatkan Anggaran Dari Apbn. Potensi Bahaya: Mengabaikan Prinsip Akuntabilitas Keuangan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 23 Ayat (1) Uud 1945, Yang Menyatakan Bahwa Semua Pengeluaran Negara Harus Ditetapkan Dalam Apbn. Berpotensi Membuka Celah Pendanaan Non-Apbn Yang Tidak Dapat Diawasi Oleh Dpr Maupun Bpk. Melemahkan Prinsip Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Belanja Aparat Penegak Hukum. Bertentangan Dengan Asas Negara Hukum Dan Prinsip Budgetary Control Oleh Parlemen. Menimbulkan Kekaburan Mengenai Legitimasi Operasional Dan Anggaran Institusi Kepolisian Yang Memiliki Kewenangan Represif. Dengan Tidak Disebutkannya Pengaturan Eksplisit Mengenai Anggaran Polri Dari Apbn, Maka Terdapat Risiko Serius Munculnya Sumber-Sumber Pembiayaan Alternatif Yang Tidak Akuntabel Serta Menimbulkan Konflik Kepentingan Atau Bahkan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Korupsi Struktural. 1. Potensi Konsentrasi Kewenangan Tanpa Mekanisme Checks And Balances Ruu Memberikan Kewenangan Luas Kepada Polri Dalam Bidang: Intelijen Keamanan (Intelkam) Termasuk Pengumpulan Informasi, Deteksi Dini, Pengawasan Aliran Dana, Penindakan Di Ruang Siber, Penyadapan. Masalah Konstitusional: Ruu Ini Berpotensi Menimbulkan Konsentrasi Kekuasaan Dalam Satu Institusi, Yaitu Polri. Ini Bertentangan Dengan Asas Checks And Balances Dalam Pasal 1 Ayat (3) Uud 1945 Yang Menyatakan Bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.” Catatan Hukum, Tindakan Intelijen, Penyadapan, Dan Pemblokiran Ruang Siber Adalah Kewenangan Yang Secara Prinsip Harus Tunduk Pada Mekanisme Peradilan, Tidak Boleh Dilakukan Secara Bebas. 2.Perluasan Wewenang Polri Ke Luar Negeri Dan Ruang Siber Tanpa Landasan Konstitusional. Ruu Memperluas Yurisdiksi Polri Hingga: Perwakilan Ri Di Luar Negeri, Kapal Dan Pesawat Berbendera Indonesia Di Wilayah Internasional, Ruang Siber. Masalah Konstitusional: Uud 1945 Tidak Memberi Mandat Eksplisit Kepada Polri Untuk Menjalankan Fungsi Di Luar Batas Teritorial Nasional. Hal Ini Berpotensi Bertentangan Dengan Prinsip Kedaulatan Negara Lain, Serta Prinsip Non-Intervensi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 11 Uud 1945 Yang Menyatakan Bahwa Presiden Menyatakan Perang Dan Membuat Perdamaian Dengan Persetujuan Dpr. 3. Dominasi Polri Atas Penyidik Lain Mengikis Independensi Institusi Pasal 16 Dan Pasal 14 Ruu Menyebutkan Polri Memiliki: Kewenangan Membina, Mengawasi, Dan Mengendalikan Penyidik Lain (Ppns, Penyidik Lembaga Khusus), Kewenangan Menerima, Menolak, Atau Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Lembaga Lain. Masalah Konstitusional: Ini Berpotensi Mereduksi Independensi Lembaga-Lembaga Negara Lain, Misalnya Kpk, Kejaksaan, Dan Lembaga Administrasi Sektoral Lainnya Termasuk Penyidik Tni Al. Bertentangan Dengan Semangat Pasal 24 Uud 1945 Mengenai Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dari Intervensi Lembaga Lain, Serta Mengaburkan Pemisahan Kekuasaan Antara Eksekutif Dan Yudikatif. 4. Usia Pensiun Dan Jabatan Polri: Celah Untuk Kepentingan Kekuasaan Ruu Memperpanjang Usia Pensiun Perwira Tinggi Bintang Empat Dan Pejabat Fungsional Hingga 65 Tahun Melalui Keputusan Presiden. Masalah Konstitusional: Ini Membuka Ruang Politisasi Jabatan Polri, Khususnya Jika Proses Perpanjangan Tidak Disertai Kontrol Lembaga Lain. Bertentangan Dengan Asas Meritokrasi Dan Sistem Rotasi Kepemimpinan Yang Sehat, Serta Tidak Sesuai Dengan Pasal 28D Ayat (3) Uud 1945 Tentang Hak Setiap Warga Negara Untuk Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan. 5. Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia (Ham) Beberapa Kewenangan Dalam Ruu Berpotensi Melanggar: Hak Atas Privasi (Penyadapan, Pengawasan Dana), Hak Atas Informasi Dan Kebebasan Berekspresi (Pemutusan Akses Ruang Siber), Prinsip Due Process Of Law (Tindakan Cepat Tanpa Pengawasan Yudisial). Masalah Konstitusional: Bertentangan Dengan Pasal 28G Dan 28I Uud 1945, Yang Menjamin: Perlindungan Atas Diri Pribadi Dan Informasi Pribadi, Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Yang Sewenang-Wenang. Kesimpulan Ruu Perubahan Ketiga Atas Uu Polri Memuat Penguatan Kelembagaan Yang Penting. Namun, Dari Perspektif Konstitusional, Terdapat Sejumlah Pasal Yang: Berpotensi Melanggar Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Konstitusional, Melemahkan Prinsip Pemisahan Kekuasaan Dan Independensi Kelembagaan, Menimbulkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jika Tidak Dibarengi Mekanisme Pengawasan Yudisial Dan Legislatif Yang Ketat. Saran, Penataan Ulang Pasal-Pasal Yang Mengatur Wewenang Intelijen, Ruang Siber, Penyadapan Dan Pengawasan Lembaga Lain. Perlu Mekanisme Kontrol Oleh Dpr Dan Mahkamah Agung, Termasuk Melalui Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Yang Transparan Dan Akuntabel. Perlu Penambahan Pasal Yang Mengatur Bahwa Seluruh Kegiatan Polri Dibiayai Dari Apbn.

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut

10 April 2025 - 12:40 WIB

Teropongistana Jakarta – Dpr Telah Secara Resmi Mengesahkan Revisi Uu Tni Pada Sidang Paripurna Tanggal 20 Maret 2025 Yang Lalu Mantan Kepala Bais Soleman B Ponto Ikut Menyoroti, Dengan Demikian Pengesahan Revisi Uu Tni Menjadi Undang-Undang Yang Akan Memperbaiki Uu No. 34 Tahun 2004 Tinggal Selangkah Lagi. Namun Gelombang Protes Masih Tampak Menggelora Hingga Hari Ini. Dari Kalangan Mahasiswa, Akademisi, Hingga Para Ibu Rumah Tangga Ramai-Ramai Menyuarakan Penolakan Terhadap Revisi Uu Tni, Jakarta, 10/4/2025. Mereka Semua Khawatir Akan Kembalinya Dwifungsi Abri Seperti Saat Rezim Orde Baru (Orba) Berkuasa. Pasalnya, Dalam Revisi Uu Tni Terdapat Penambahan Lembaga Sipil Yang Dapat Dimasuki Prajurit Tni Aktif, Dari Yang Semula Berjumlah 10 Kini Bertambah Menjadi 14 Lembaga. Hal Ini Ditafsirkan Masyarakat Sebagai Upaya Penguatan Dominasi Tni Pada Ranah Sipil, Yang Kemudian Dianggap Sebagai Representasi Dwifungsi Abri,Ungkapnya Dikatakan Mantan Kepala Bais Soleman B Ponto, Uniknya Di Antara 14 Lembaga Yang Disebutkan Dalam Revisi Uu Tni Terdapat Nama ‘Keamanan Laut’, Satu-Satunya Lembaga Yang Menyebut Kata Laut, Yang Kemudian Dikaitkan Dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Yakni Instansi Pemerintah Yang Bertugas Melaksanakan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Keterkaitan Dengan Bakamla Ini Kemudian Disinyalir Berdampak Pada Sektor Maritim Indonesia, Mengingat Indonesia Adalah Negara Maritim Dengan Luas Wilayah Perairan Mencapai Dua Pertiga Dari Total Luas Wilayahnya. Sehubungan Dengan Hal Ini, Laksda Tni (Purn.) Soleman B. Ponto, Purnawirawan Tni Al Yang Saat Ini Aktif Sebagai Advokat Maritim Menyatakan Bahwa Dirinya Tidak Kontra Terhadap Revisi Uu Tni. “Di Mana-Mana Yang Namanya Undang-Undang Fungsinya Membatasi. Jadi Bukan Memberikan Kebebasan Kepada Tni Untuk Memasuki Ranah Sipil, Justru Memberikan Batasan Kepada Tni Mengenai Instansi Sipil Mana Saja Yang Boleh Dimasuki. Diluar Yang Disebutkan Itu Prajurit Tni Aktif (Tetap) Harus Pensiun Dini Atau Alih Status Menjadi Asn,” Demikian Penuturannya Dalam Suatu Kanal Youtube. Namun Soal Keterkaitan Dengan Bakamla, Beliau Dengan Tegas Menyatakan, “Bakamla Itu Dari Dulu Tidak Jelas. Menyatakan Diri Sebagai Indonesian Coast Guard Tapi Diisi Personil Tni Al. Padahal Tni Al Dengan Coast Guard Adalah Dua Entitas Yang Berbeda. Jadi Kalau ‘Keamanan Laut’ Dalam Revisi Uu Tni Diartikan Sebagai Bakamla, Hanya Akan Membuat Posisi Bakamla Semakin Terjepit. Uud Kita Hanya Mengenal 3 Matra Tni, Tni Matra Darat (Tni Ad), Tni Matra Laut (Tni Al), Dan Tni Matra Udara (Tni Au). Tidak Ada Dua Tni Dalam Matra Yang Sama. Jadi Bakamla Harus Memilih Antara Melebur Ke Dalam Tni Al Atau Menjadi Instansi Sipil Sepenuhnya, &Quot;Kalau Melebur Ke Dalam Tni Al, Tidak Ada Lagi Nama Bakamla. Kalau Menjadi Instansi Sipil Sepenuhnya, Kalaupun, Selain Seluruh Personil Tni Al Yag Ada Harus Pensiun Dini Atau Alih Status Menjadi Asn, Bakamla Tidak Akan Bisa Menjadi Instansi Operasional. Saat Ini Di Laut Sudah Ada Instansi-Instansi Operasional Dengan Scope Yang Spesifik, Misalnya Kplp Dengan Scope Lalu Lintas Pelayaran Dan Perlindungan Lingkungan Laut, Psdkp Dengan Scope Perikanan, Bea Cukai Dengan Scope Pendistribusian Barang Melalui Jalur Laut, Imigrasi Dengan Scope Keluar Masuknya Manusia Lewat Laut, Dan Polair Dengan Scope Ketertiban Masyarakat Pengguna Laut. Jadi Kehadiran Bakamla Sebagai Instansi Operasional Justru Hanya Akan Menimbulkan Overlapping Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Di Laut. Jalan Keluarnya, Bakamla Bisa Menjadi Instansi Administrasi Dengan Melebur Ke Dalam Kemenko Polkam. Dengan Demikian Bakamla Bisa Menjadi Koordinator Keamanan Laut Seperti Yang Diinginkannya Selama Ini,” Pungkas Pria Berusia 70 Tahun Yang Juga Hobi Menyanyi Ini. Sementara Itu Hingga Berita Ini Diturunkan, Bakamla Yang Berkantor Pusat Di Bilangan Jakarta Timur Masih Bergeming. Belum Ada Satupun Statement Atau Press Release Yang Diterbitkan Bakamla Dalam Menanggapi Isu Ini.