Menu

Mode Gelap
Terima Uang Suap, Anggota Ombudsman Perintangi Perkara Ekspor CPO Paradoks Pendidikan Tinggi: Dosen Dituntut Berprestasi, Kesejahteraan Belum Terpenuhi Polda Kepri dan BGN Ungkap Penipuan Titik SPPG: Program MBG Gratis, Tidak Ada Transaksi Jual Beli Hanya 1 Tahun 4 Bulan!” Rieke Murka, Vonis Bos Terra Drone Dinilai Lecehkan 22 Nyawa Korban Permen PKP 5/2025 Dinilai Pihakkan Kelas Menengah, Buruh UMP Malah Gigit Jari Polsek Sorong Barat Tangkap IMK, Terlibat Curanmor, Begal dan Pengeroyokan di Kota Sorong

Megapolitan

DPR RI : Pengendalian Inflasi Di Daerah Jangan Hanya Sebatas Jargon


					Anggota DPR RI menekankan Pengendalian Di Daerah Jangan Hanya Sebatas Jargon, (Minggu, 9/4/2023) Perbesar

Anggota DPR RI menekankan Pengendalian Di Daerah Jangan Hanya Sebatas Jargon, (Minggu, 9/4/2023)

Teropongistana.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah menegaskan pengendalian inflasi di daerah, khususnya selama Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, jangan hanya sebatas jargon. Karena itu, ia meminta kepada segenap Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia di daerah untuk serius dan mengukur tingkat efektivitas setiap kebijakan untuk pengendalian inflasi tersebut.

“Maksudnya efektivitas itu tolong (koordinasinya) ditingkatkan dengan baik. Agar jangan hanya sebatas jargon, karena semua daerah rata2 bicara ini, (yaitu soal) pengendalian inflasix jaga stok pangan, semuanya daerah isunya itu apalagi hadapi lebaran. Tetapi peran-peran ini mohon dimaksimalkan tak hanya sebatas jargon,” tegas Ela saat mengikuti pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah.

 

Baca Juga : Gas Terus, Jajaran Kanwilkumham Banten Gagalkan Penyeludupan Sabu Dalam Saku Celana

 

Karena itu, ia meminta para KPW BI daerah ini untuk secara rutin melaporkan setiap program BI dalam penanganan inflasi di beberapa titik. Hal itu dalam rangka untuk mengukur dan evaluasi capaian BI serta langkah intervensi apa yang seharusnya dicapai jika target inflasi itu tak terpenuhi.

“Misalnya, kita ngadain (program) pasar murah, sudah kurang lebih di 6.947 titik. Saya tidak tahu berapa (orang) ini per titiknya dan berapa subsidinya berapa? Dan itu mungkin disinergikan dengan data inflasi atau stok pangan yang ada,” urai Anggota Fraksi PKB itu.

 

Ini Juga : Riyanta S.H Komisi II DPR RI Patut Diapresiasi Kinerjanya, Begini Profilnya

Ia menegaskan mengukur tingkat efektivitas program BI ini diperlukan meskipun ranah kerja BI lebih bersifat moneter. Namun, kebijakan BI tersebut selaras dengan upaya Kemenkeu bahwa bantuan sembako selama Ramadan dan Idulfitri ini bagian dari upaya untuk menaikkan daya beli masyarakat.

“Tapi kan jumlahnya (bantuan ini untuk) 40 juta (jiwa) ini kan betul-betul utk shock absorber. Ini kan sudah kelihatan (dampaknya). Dari 260 juta jiwa kelihatan, 40 juta jiwa yang diberikan sembako untuk meningkatkan daya beli,” papar Ela.

 

Baca Ini : Komisi II DPR RI, Riyanta Minta Penyusunan RDTR Tetap Perhatikan Kearifan Lokal

Termasuk menjaga stok pangan, Ela pun mengapresiasi upaya BI yang berkolaborasi dengan Pemda setempat. Komisi XI, tegasnya, pun rutin yntuk rapat dengan Pemda dan BI untuk mengantisipasi inflasi tersebut. “Tetapi tadi yang disampaikan tentang early warning system (tentang) harga stok pangan. Jadi, bisa ada (laporan) update per minggu, harian, per bulan untuk harga-harga, akhirnya bisa diintervensi kebijakan,” tutupnya.(Deni)

Baca Lainnya

Kisah Pilu Rose Lenny: Dari Tidur di Jalanan Hingga Adukan Dugaan Pelanggaran HAM ke Komnas HAM

8 April 2026 - 22:51 WIB

Kisah Pilu Rose Lenny: Dari Tidur Di Jalanan Hingga Adukan Dugaan Pelanggaran Ham Ke Komnas Ham

Kebijakan Tahan Harga BBM Jadi Bukti Ketahanan Energi Indonesia Kuat

6 April 2026 - 21:07 WIB

Kebijakan Tahan Harga Bbm Jadi Bukti Ketahanan Energi Indonesia Kuat

Nasir Djamil: Kasus Pengeroyokan di Polda Metro Jaya Jangan Ditutupi

3 April 2026 - 00:36 WIB

Gerak 08 Soroti Mandeknya Penanganan Laporan Suhari: Hukum Harus Beri Keadilan!
Trending di Megapolitan