Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyediakan Layanan Legalisasi Apostille sejak tanggal 4 Juni 2022 dan telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 Juni 2022. Layanan Legalisasi Apostille merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).
Melalui Layanan Legalisasi Apostille, tahapan legalisasi tradisional yang sebelumnya melibatkan pejabat diplomatik atau konsuler dipangkas menjadi satu tahap melalui penerbitan Sertifikat Apostille oleh Kemenkumham sebagai Otoritas Kompeten melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Ditjen AHU Kemenkumham terus meningkatkan Layanan Legalisasi Apostille sebagai bentuk perwujudan dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang cepat dan efisien. Peningkatan Layanan Legalisasi Apostille yang tengah disiapkan saat ini adalah untuk pencetakan Sertifikat Apostille di Kantor Wilayah Kemenkumham.
“Kami telah melakukan persiapan di seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham dan melihat kesiapan dalam hal sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Walaupun saat ini sedang disiapkan tujuh Kantor Wilayah, namun ke depan seluruh Kantor Wilayah akan turut disiapkan,” kata Ketua Tim Kerja Percepatan Layanan Apostille AHU, Dyan Faizal, di Jakarta, Senin (04/07/23).
Dia menambahkan, pencetakan Sertifikat Apostille di Kantor Wilayah Kemenkumham adalah amanat dari Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu, pencetakan Sertifikat Apostille di wilayah adalah bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, kita akan memastikan kesiapan seluruh Kantor Wilayah untuk dapat melayani permohonan pencetakan Sertifikat Apostille” tambahnya.
Dia menegaskan dengan adanya tujuh Kantor Wilayah yang telah siap menerima permohonan maka pencetakan Sertifikat dapat dilakukan di kantor wilayah Kemenkumham.
Berikut Kanwil yang telah siap menerima permohonan pencetakan Sertifikat Apostille :
DKI Jakarta
– Gedung Pelayanan Jasa Hukum Terpadu Ditjen AHU Kemenkumham di Jalan Cikini 1 Nomor 3A Menteng Jakarta Pusat
– Galeri Inovasi AHU di Lantai 2 Mal Kuningan City Jakarta Selatan
– Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta di Jalan M.T. Haryono 24 Jakarta Timur
Banten
– Kantor Wilayah Kemenkumham Banten di Jalan K.H. Syam’uin Nomor 44D Serang
Jawa Barat
– Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat di Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung
Jawa Tengah
– Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah di Jalan Dr. Cipto Nomor 64, Semarang
DI Yogyakarta
– Kantor Wilayah Kemenkumham DI Yogyakarta di Jalan Gedong Kuning Nomor 146 Kota
Yogyakarta
Jawa Timur
– Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Bali
– Kantor Wilayah Kemenkumham
Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar.
” Perlu diinggat pencetakan sertifikat sesuai dengan pemilihan tempat cetak saat melakukan permohonan” tegasnya
Faizal mengungkapkan, tidak hanya tujuh kantor wilayah saja yang dapat melakukan pencetakan Sertifikat Apostille. Nantinya, setelah semua siap baik dari lokasi, petugas, sarana, yang ada di kantor wilayah akan dapat melakukan pencetakan sertifikat Apostille.
“Kami sudah melakukan persiapan di seluruh Kantor Wilayah agar segera dapat melayani permohonan pencetakan Sertifikat Apostille, semoga dalam waktu dekat semua kantor wilayah secara bersamaan dapat melayani permohonan pencetakan sertifikat Apostille,” pungkasnya.
