Menu

Mode Gelap
Waspada Haji Ilegal, Anggota DPR: Visa Non-Haji Pasti Tertahan Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional dan Langgar Putusan MK BPA Fair 2026: Lewat CFD, BPA Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara Pesantren Bukan Tempat Aman Pelaku Kejahatan, Kang Maman: Cabut Izin Jika Langgar Aturan BNN Tegas Larang Vape, Ombudsman Jakarta Raya : Ini Jalan Selamatkan Generasi Menanti Nyawa Melayang, FTMB Ultimatum Pemerintah Segel Tambang Curugbitung

Nasional

Dr Sigit Santosa Kepala Kantah Jakpus Hadiri Pembukaan Rangkaian HANTARU 63


					Dr Sigit Santosa Kepala Kantah Jakpus Hadiri Pembukaan Rangkaian HANTARU 63 Perbesar

TeropongIstana.com,JAKARTA | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Hadi Tjahjanto membuka rangkaian kegiatan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2023, di lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selasa (05/09/2023).

HANTARU Tahun 2023 kali ini mengusung tema “Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju’, di mana pembukaan ditandai dengan pelepasan balon oleh Menteri ATR/Kepala BPN yang didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Ketua Organisasi Profesi yang sekaligus mitra kerja Kementerian ATR/BPN.

Acara pembukaan HANTARU Tahun 2023 ini tak lupa turut dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dr. Sigit Santosa beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa peringatan HANTARU tahun ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya.

Rangkaian HANTARU tahun sebelumnya dimulai pada 24 September untuk memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan diakhiri pada 8 November sebagai peringatan Hari Tata Ruang. Namun, pada tahun ini, rangkaian peringatan HANTARU dimulai pada 1 September hingga peringatan puncaknya 25 September mendatang.

“Peringatan HANTARU Tahun 2023 ini kita sederhanakan, namun esensinya yang terpenting adalah kita memiliki semangat untuk maju menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia,” ungkap Hadi Tjahjanto.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Dr. Sigit Santosa yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, Peringatan HANTARU Tahun 2023 ini sebagai stimulus membangkitkan semangat para pegawai di Perkantoran Pertanahan khususnya di wilayah Jakarta Pusat, agar selalu dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan dapat menyelesaikan persoalan Pertanahan di wilayah Jakarta Pusat.

“Dalam Peringatan HANTARU ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat terus berupaya dalam pembangunan Zona Integritas, yang dimulai dari pencanangan serta perencanaan pembangunan ZI, capaian kinerja,inovasi pelayanan publik, pengembangan inovasi serta tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,”pungkas Sigit.

(Deni/Jum).

Baca Lainnya

Waspada Haji Ilegal, Anggota DPR: Visa Non-Haji Pasti Tertahan

11 Mei 2026 - 18:56 WIB

Jakarta – Penerapan Sistem Pengelompokan Jamaah Model Syarikah Dalam Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 Memicu Kebingungan Di Kalangan Jamaah. Anggota Komisi Viii Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Maman Imanul Haq Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi Agar Tidak Menganggu Kenyamanan Ibadah Jamaah Haji Indonesia. “Penerapan Sistem Syarikah Yang Terkesan Mendadak Ini Telah Mengacaukan Pengelompokan Kloter Yang Sebelumnya Sudah Terencana Dengan Baik Dari Tanah Air. Akibatnya, Banyak Jemaah Suami Istri Yang Terpisah, Serta Jemaah Lanjut Usia Yang Terpisah Dari Pendamping Yang Sangat Mereka Butuhkan. Kami Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi&Quot; Ujar Kiai Maman Imanulhaq, Selasa (13/5/2025). Pria Yang Akrab Disapa Kiai Maman Ini Mengungkapkan Sebelumnya, Jemaah Haji Indonesia Hanya Dilayani Oleh Satu Syarikah, Yaitu Mashariq. Namun, Pada Tahun Ini, Terdapat Delapan Syarikah Yang Bertugas Melayani Jemaah Haji Indonesia. Syarikah Sendiri Merupakan Perusahaan Arab Saudi Yang Memiliki Kewenangan Dalam Mengatur Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia. &Quot;Mengapa Harus Delapan Syarikah Yang Dilibatkan, Dan Apa Dasar Pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama Telah Melakukan Identifikasi Masalah Dan Langkah-Langkah Mitigasi Sebelum Menerapkan Kebijakan Ini. Apakah Kekacauan Yang Terjadi Saat Ini Sudah Diketahui Dan Diantisipasi Oleh Kemenag?&Quot; Tanya Kiai Maman. Lebih Lanjut, Kiai Maman Mengusulkan Agar Jika Kemenag Tetap Menggunakan Delapan Syarikah, Pembagian Tanggung Jawab Hendaknya Didasarkan Pada Wilayah Di Indonesia. Misalnya, Syarikah A Bertanggung Jawab Atas Jemaah Dari Wilayah Tertentu Di Jawa Barat, Syarikah B Untuk Kota Tertentu Di Jawa Timur, Dan Seterusnya. “Jangan Seperti Kondisi Saat Ini Di Mana Lebih Dari Satu Syarikah Menangani Jemaah Dari Satu Daerah. Hal Ini Membingungkan Jemaah Dan Juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (Kbihu). Bayangkan Saja, Ada Jemaah Yang Belum Siap Berangkat Namun Tiba-Tiba Harus Berangkat Keesokan Harinya, Atau Sebaliknya, Jemaah Yang Seharusnya Berangkat Beberapa Pekan Lagi Di Kloter Lain, Mendadak Harus Segera Berangkat. Sistem Seperti Apa Ini Jika Hasilnya Justru Menimbulkan Kekacauan?&Quot; Tegasnya. Komisi Viii Dpr Ri, Kata Kiai Maman Mendesak Kementerian Agama Untuk Segera Melakukan Negosiasi Dengan Pihak Berwenang Di Arab Saudi Guna Mencari Solusi Atas Permasalahan Ini. Menurutnya Indonesia Saat Ini Membutuhkan Negosiator Yang Handal Dan Mampu Menyampaikan Keluhan Serta Mencari Solusi Konstruktif Atas Kekacauan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 Ini. &Quot;Kami Memberikan Kesempatan Kepada Kemenag Dan Dirjen Penyelenggara Haji Dan Umrah Untuk Bertindak Cepat Menangani Masalah Ini. Kami Tidak Dapat Menerima Jika Penggunaan Delapan Syarikah Ini Justru Menyengsarakan Jemaah Haji Indonesia,&Quot; Imbuh Kiai Maman.

Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional dan Langgar Putusan MK

11 Mei 2026 - 18:24 WIB

Permenaker Alih Daya Dinilai Inkonstitusional Dan Langgar Putusan Mk

BPA Fair 2026: Lewat CFD, BPA Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara

11 Mei 2026 - 18:11 WIB

Bpa Fair 2026: Lewat Cfd, Bpa Kenalkan Transformasi Lelang Aset Negara
Trending di Hukum