Menu

Mode Gelap
Makin Panas, Kuasa Hukum APSP Kembali Laporkan Astra Agro Lestari Di Bareskrim Polri Dirut PLN Bukan Hanya Bikin Bali Gelap, Tapi Bikin Bahlil Lahadalia Gelap Mata Darurat Galian C Ilegal di Lebak, Matahukum Minta Kapolres Segera Bertindak Presiden Prabowo Umrah Bersama Menag Nasaruddin Umar, Doakan Keberkahan untuk Bangsa Indonesia Anggota DPR Desak Implementasi Pendidikan Dasar Gratis Pansel Buka Calon Anggota Ombudsman RI, Begini Syaratnya

Hukum

Jam-Pidsus Pimpin Rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Kejagung


Keterangan foto : Suasana di luar saat Rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Jumat (7/2/2025) Perbesar

Keterangan foto : Suasana di luar saat Rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Jumat (7/2/2025)

Teropongistana.com Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam-Pidsus) Febrie Ardiansyah memimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan. Rapat tersebut dilakukan di Gedung Jaamdatun Kejaksaan Agung RI, Jumat (7/2/2025)

Pantauan di lokasi, puluhan mobil dinas telah terpakir di depan halaman Gedung Jaamdatun Kejagung dari masing-masing institusi yang telah dientuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dimana untuk posisi ketua pengarah Satgas penertiban hutan dijabat Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin.

Sementara itu, untuk wakil ketua antara lain dipimpin Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Anggota terdiri dari Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Agraria, Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan, Menteri LHK, dan Kepala BPKP.

Selanjutnya, Ketua Pelaksana Satgas dijabat Jam-Pidsus Febrie Ardiansyah, kemudian untuk posisi wakil ketua Pelaksana Satgas antara lain yaitu Kepala Staf Umum TNI, Kepala Bareskrim, Deputi Bidang Investasi BPKP.

Kemudian, untuk anggota adalah Dirjen Strategi Pertahanan, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Perkebunan, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kehutanan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BMKG, dan Sekertaris BAIS TNI.

“Benar tadi sedang berlangsung rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dipimpin oleh Pak Jam-Pidsus Febrie Ardiansyah, dari Kemenhan, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan institusi yang telah dibentuk hadir, ” kata Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SesJAM-Pidsus) Andi Herman saat ditemui di Kejagung, Jumat (7/2/2025)

Sementara itu, disinggung terkait bocoran apa hasil dari rapat Satgas yang dibahas tersebut, SesJAM-Pidsus Andi Herman mengatakan nanti akan dibuat tim medianya. Mereka lah yang nantinya akan menyampaikan setiap informasi soal perkembangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

“Nanti lagi dibentuk tim medianya, mereka akan menyampakkan progreenya,” sebut Andi Herman dengan penuh optimisme.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan lahan. Presiden berharap upaya dan komitmen dari pemerintah, dapat memberikan kepastian hukum .

Kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dan mendorong tata kelola perkebunan yang lebih tertib dan berorientasi pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, proses penataan lahan ini akan dijalankan dengan pendekatan yang terukur dan sistematis.

Baca Lainnya

Makin Panas, Kuasa Hukum APSP Kembali Laporkan Astra Agro Lestari Di Bareskrim Polri

3 Juli 2025 - 19:24 WIB

Makin Panas, Kuasa Hukum Apsp Kembali Laporkan Astra Agro Lestari Di Bareskrim Polri

Dirut PLN Bukan Hanya Bikin Bali Gelap, Tapi Bikin Bahlil Lahadalia Gelap Mata

3 Juli 2025 - 14:59 WIB

Dirut Pln Bukan Hanya Bikin Bali Gelap, Tapi Bikin Bahlil Lahadalia Gelap Mata

Gerak 08 Soroti Mangkrak Penanganan Laporan Suhari: Hukum Harus Beri Keadilan!

30 Juni 2025 - 23:17 WIB

Gerak 08 Soroti Mandeknya Penanganan Laporan Suhari: Hukum Harus Beri Keadilan!
Trending di Hukum