Menu

Mode Gelap
Ketum Gerak 08 Minta Penyebar Hoaks soal Presiden Prabowo Ditindak Fraksi NasDem Dukung Lanjutan Pembahasan Dua Raperda di DPRD Banten Perkuat Kesiapan Personel, Polda Banten Gelar Simulasi Sispam Mako dan Kota KH Maman Imanulhaq Sampaikan Duka Cita, Desak Investigasi Lengkap Runtuhnya Ponpes Sidoarjo IKANAS STAN 2025: Kongres dan Reuni Akbar Jadi Momentum Besar Alumni Bangun Negeri Jelang HUT TNI ke 80, Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Pelaksanaan Gladi Kotor

News

Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Sinergi Perlindungan PMI


Foto (Red) Perbesar

Foto (Red)

Manado – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam menangani isu perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI.

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Nur Rokhmah Hidayah, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor dan wilayah sangat penting dalam menjawab tantangan pelindungan PMI, terutama di negara-negara rawan.

“Penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci dalam menangani isu-isu perlindungan WNI, termasuk pencegahan TPPO,” ujar Nur dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Rabu (27/5/2025).

Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Satuan Tugas Pelindungan Desk P2MI dari Kementerian Luar Negeri melakukan pendampingan dalam pemulangan jenazah N.A., seorang PMI asal Manado yang meninggal akibat sakit saat bekerja di Kamboja pada 26 Mei lalu.

N.A. diketahui bekerja di sektor online scam dan judi daring, dua bidang yang dalam beberapa tahun terakhir sering merekrut tenaga kerja Indonesia secara tidak resmi, khususnya di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja dan Myanmar.

Sebagai tindak lanjut, Desk P2MI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari yang sama. Pertemuan ini fokus pada penanganan PMI bermasalah asal Sulut, termasuk pencegahan penempatan non-prosedural di sektor-sektor rentan dan peningkatan perlindungan hukum bagi para korban.

Kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama di berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pelindungan, penegakan hukum, hingga komunikasi publik. Diharapkan, sinergi ini dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih tanggap, efektif, dan berkelanjutan.

“Ini bukan hanya soal menyelamatkan nyawa, tapi juga menjaga martabat PMI sebagai duta bangsa di luar negeri,” tegas Nur.

Baca Lainnya

Fraksi NasDem Dukung Lanjutan Pembahasan Dua Raperda di DPRD Banten

30 September 2025 - 21:32 WIB

Fraksi Nasdem Dukung Lanjutan Pembahasan Dua Raperda Di Dprd Banten

Pemuda Katolik Komda Bali Serukan Generasi Muda Tetap Tenang dan Tidak Terprovokasi

30 Agustus 2025 - 19:42 WIB

Pemuda Katolik Komda Bali Serukan Generasi Muda Tetap Tenang Dan Tidak Terprovokasi

Ribuan Pengemudi Ojek Online Gelar Demo di Depan DPR RI, Ricuh hingga Masuk ke Gedung

29 Agustus 2025 - 18:43 WIB

Ribuan Pengemudi Ojek Online Gelar Demo Di Depan Dpr Ri, Ricuh Hingga Masuk Ke Gedung
Trending di News