Teropongistana.com Jakarta – Peneliti dan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menginginkan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke sistem tidak langsung melalui DPRD.
Menurut Lucius, sebagai sikap politik, usulan tersebut sah-sah saja. Namun, ia menilai Bahlil tidak menyertakan alasan yang kuat dalam mengemukakan pandangannya, sehingga kesannya seperti “asal bicara”.
“Alasan bahwa Pilkada langsung menyebabkan perpecahan warga itu terdengar lucu, untuk tidak mengatakan aneh. Perbedaan pilihan dalam kontestasi politik seperti Pilkada adalah hal wajar dan sementara. Biasanya, setelah Pilkada usai, warga kembali akur,” ujar Lucius 31 Juli 2026.
Ia menambahkan bahwa perpecahan serupa juga terjadi dalam Pemilu Presiden, dan itu tidak dijadikan alasan untuk mengubah sistemnya. Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam demokrasi, namun itu bukan berarti masyarakat benar-benar terpecah secara sosial dalam jangka panjang.
Lucius juga mempertanyakan apakah Golkar, melalui Bahlil, benar-benar berniat memperbaiki sistem atau hanya ingin mengikuti langkah partai lain seperti PKB dan Gerindra.
“Kesan yang muncul, Bahlil hanya mengekor Muhaimin yang sebelumnya menyampaikan hal serupa, dan Muhaimin pun sebenarnya mengikuti jejak Prabowo,” katanya.
Ia menilai partai-partai ini seakan ingin mencari jalan pintas dan menghindari kerumitan Pilkada langsung, bukan karena sistem tersebut buruk, tetapi karena partai ingin jalan yang lebih mudah.
“Lebih bijak jika Bahlil mendorong Fraksi Golkar untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada langsung sebelum menyuarakan perubahan sistem. Dengan begitu, jika nanti ada usulan revisi UU Pilkada, ada dasar argumentatif yang jelas,” imbuh Lucius.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa usulan pengembalian Pilkada ke sistem tidak langsung ini justru memperlihatkan semacam nostalgia terhadap masa Orde Baru, di mana Golkar mendominasi sistem politik nasional.
“Golkar yang kini terus mentok di posisi nomor dua dalam perolehan suara, seolah ingin mengembalikan kejayaan masa lalu. Usulan mengubah sistem Pilkada bisa jadi langkah awal sebelum mengobrak-abrik sistem lainnya demi mengulang masa kejayaan itu,” pungkas Lucius.
