Menu

Mode Gelap
Wujud Peduli, Ketua DPRD Kota Serang Hadiri Penyerahan Santunan Ahli Waris Pegawai Burhanudin ST Lantik Jaksa Agung Muda Pembinaan dan 4 Staf Ahli Launching Buku Kohati HMI Cabang Bogor Perempuan Berdaya Membangun Generasi Digdaya Tegaskan Loyalitas Ketum Mardiono, DPW PPP Papua Barat Daya Puji Menkumham Kiai Maman Imanulhaq Dorong Pemerintah Hadir dalam Pembangunan Ponpes Parulian Silalahi: Surat Edaran Sekda DKI Hambat Penyerapan Anggaran ke Masyarakat

Politik

Isu Munaslub Golkar Menguat, Analis: Bahlil Diduga Perpanjangan Tangan Jokowi


Foto (Red). Perbesar

Foto (Red).

Teropongistana.com Jakarta – Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali mencuat ke permukaan. Wacana ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum, yang dinilai terlalu kuat berafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Analis politik dan kebijakan publik, Adi Bunardi, menilai bahwa isu Munaslub bukan hal baru. Menurutnya, langkah ini mencuat seiring dugaan bahwa pengangkatan Bahlil sebagai Ketum Golkar merupakan skenario politik yang melibatkan aktor-aktor besar, termasuk mantan Presiden Jokowi.

“Bahlil diduga sebagai kepanjangan tangan dari Jokowi. Ketika menjabat Ketum Golkar, ia bisa menjadi perisai politik, hukum, dan bisnis bagi Jokowi setelah tak lagi menjabat,” ujar Adi kepada Mediakarya, Kamis (31/7/2025).

Adi menambahkan, kecil kemungkinan Bahlil yang sebelumnya kurang menonjol di internal Golkar bisa naik secara tiba-tiba tanpa ada dorongan dari lingkaran istana.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bahlil merupakan orang dekat Jokowi. Maka, jika ada wacana Munaslub, itu hal yang lumrah dan bahkan patut didukung,” lanjutnya.

Selain soal afiliasi politik, Adi juga menyoroti sejumlah kontroversi kebijakan Bahlil selama menjabat sebagai Menteri Investasi di Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya termasuk skandal tambang di Raja Ampat, kebijakan pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg, serta polemik lainnya yang dinilai mencoreng citra pemerintah dan merugikan Golkar.

Sementara itu, dorongan Munaslub semakin menguat setelah dikabarkan Istana telah merestui penggantian Bahlil. Informasi yang beredar menyebut nama Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN, disebut-sebut akan menggantikan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar.

Nusron disebut telah dipanggil ke Hambalang untuk menerima arahan terkait rencana Munaslub, yang ditargetkan berlangsung sebelum pergantian tahun.

Jika benar terealisasi, Munaslub ini berpotensi menjadi titik balik bagi Partai Golkar, yang selama ini dinilai terlalu menjadi perpanjangan kekuasaan Jokowi, meskipun ia sudah tak lagi menjabat sebagai presiden.

Baca Lainnya

Pengamat Sebut Jokowi Atur Skema Dua Periode Prabowo – Gibran

22 September 2025 - 09:16 WIB

Pengamat Sebut Prabowo Harus Lepas Dari Bayang-Bayang Jokowi Copot Mentri Titipan Teropongistana.com Jakarta - Presiden Prabowo Subianto Diminta Untuk Merombak Anak Buahnya Di Kabinet Merah Putih, Terutama Menteri-Menteri Yang Dianggap Tidak Loyal Dan Warisan Dari Pemerintahan Sebelumnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (Ipo) Dedi Kurnia Syah Berpendapat Prabowo Harus Menjaga Marwah Pemerintahan Dengan Melakukan Reshuffle Kabinet.  “Pergantian (Menteri) Diperlukan Agar Prabowo Benar-Benar Berdaulat, Dan Lepas Dari Iklim Kekuasaan Jokowi,” Ungkap Dedi Kurnia, Minggu, 6 April 2025. Menurutnya, Dengan Mengganti Seluruh Titipan Jokowi Di Pemerintahan, Prabowo Akan Dikenang Rakyat Sebagai Presiden Yang Independen Tidak Diintervensi Dari Pihak Manapun Atau Dianggap Sebagai Boneka Pemerintahan Sebelumnya. “Dengan Mengganti Seluruh Tokoh Pro Jokowi Akan Membuat Prabowo Dipercaya Mandiri Dan Berdaulat Sebagai Presiden,” Tutupnya. 

ASR Luruskan Sufmi Dasco Ahmad Tidak Terlibat Dalam Masalah  PT TMS

14 September 2025 - 03:55 WIB

Asr Sebut Sufmi Dasco Ahmad Tidak Terlibat Dalam Masalah  Pt Tms

Desakan FPPI: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi dan Makzulkan Gibran

6 September 2025 - 09:12 WIB

Desakan Fppi: Prabowo Harus Lepas Intervensi Jokowi Dan Makzulkan Gibran
Trending di Politik