Menu

Mode Gelap
Ketua DPRD Kota Serang Sosialisasikan Normalisasi Saluran Sungai di Banten Lama Alun-Alun Rangkasbitung Terus Disorot, GMBI Minta Audit Anggaran Rp4,9 Miliar Veteran Pejuang Kemerdekaan Terima Bantuan Wali Kota Palembang DPRD Lebak Dinilai Mandul Awasi Proyek Alun-alun Matahukum : Data di Kemenhut Pintu Masuk Kejagung Gledah KPK Terkait Kasus Tambang Chaos! Alun-Alun Lebak Rp4,9 Miliar Amburadul, PUPR Diduga Cawe-Cawe

Hukum

Warga Minta Transparansi, Proyek Jalan Rabat Beton di Tapian Nauli Diduga Bermasalah


					Foto (red). Perbesar

Foto (red).

Teropongistana.com Tapanuli Selatan – Warga Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengeluhkan kualitas pembangunan jalan rabat beton yang bersumber dari Anggaran Dana Kelurahan (ADK) Tahun Anggaran 2025.

Proyek tersebut dibangun di jalan menuju Lingkungan Dolok Tapalan RT. Namun, warga menilai hasil pekerjaan tidak sesuai dengan harapan.

“Kami berterima kasih atas bantuan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi kami mempertanyakan apakah pembangunan ini sesuai spesifikasi. Pinggir jalan terlihat baik, tapi bagian tengahnya tipis dan sudah retak-retak,” ujar salah seorang warga.

Masyarakat meminta agar pemerintah segera menindaklanjuti dan memproses pihak kontraktor atau perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut. Pasalnya, hingga kini warga mengaku belum mengetahui siapa pemborong maupun PT pelaksana proyek karena tidak pernah disampaikan secara terbuka.

Warga juga mengungkapkan, sejak awal mereka tidak dilibatkan dalam rapat perencanaan di kantor lurah. Hal ini menimbulkan kekecewaan karena mutu jalan beton yang dihasilkan jauh dari yang diharapkan.

“Kalau dilihat kasat mata, pinggirnya pas, tapi bagian tengah tipis. Ini jelas merugikan masyarakat,” tambah warga.

Selain itu, masyarakat juga keberatan terhadap adanya oknum yang mengaku wartawan membawa anak-anak membuat video tanpa seizin orang tua. Mereka meminta aparat penegak hukum memproses oknum tersebut.

Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera turun tangan, melakukan investigasi, dan memanggil pejabat terkait untuk dimintai keterangan. Jika terbukti ada dugaan penyimpangan atau korupsi, masyarakat meminta aparat hukum bertindak tegas.

“Kami hanya ingin pembangunan yang baik, sesuai spesifikasi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai bantuan pemerintah justru mengecewakan warga,” pungkasnya.

Baca Lainnya

Pemkab Bogor Gagal Bayar Sejumlah Proyek TA 2025, Jadi Sorotan

5 Januari 2026 - 19:06 WIB

Pemkab Bogor Gagal Bayar Sejumlah Proyek Ta 2025, Jadi Sorotan

Tarif Listrik Tak Naik, CBA Minta Kontrak Listrik Swasta Dievaluasi dan Libatkan Kejagung

3 Januari 2026 - 15:36 WIB

Tarif Listrik Tak Naik, Cba Minta Kontrak Listrik Swasta Dievaluasi Dan Libatkan Kejagung

Bongkar Dong, Beredar Kabar KPK akan Periksa Panitia Tender RSUD Panunggangan Barat Kota Tangerang Rp30 Miliar

27 Desember 2025 - 18:41 WIB

Ott Inhutani V Meledak: Aktivis Teriak Audit Perhutani, Presiden Ingatkan Jangan Ada Yang Kebal!
Trending di Hukum