Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Dicakar Burung Merak, Pengunjung Somasi Dairyland Farm Theme Park Puncak Tok! Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta, Kiai Maman: Harga Turun, Kualitas Pelayanan Harus Meningkat Kajati DKJ Lantik Safrianto jadi Aspidum dan 9 Pejabat Utama BCW Bawa Bukti ke Kejagung, Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Jalan Ciparay-Cikumpay di Banten H.Ayep Zaki:Bangsa yang besar bukan hanya yang mengenang perjuangan, tetapi yang melanjutkan perjuangan dengan cara yang relevan di zamannya. Subdit Regident Ditlantas Polda Sultra Wujudkan Pelayanan BPKB yang Cepat, Transparan, dan Humanis

Daerah

CBA Desak Kapolri Usut Dugaan Korupsi Rp1 Triliun dan Mafia Proyek di Pemkab Bogor

badge-check

Foto: Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Perbesar

Foto: Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.

Teropongistana.com Jakarta – Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menyelidiki dugaan korupsi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Desakan tersebut akan segera dituangkan melalui surat resmi yang akan dikirim langsung kepada Kapolri.

Dicakar Burung Merak, Pengunjung Somasi Dairyland Farm Theme Park Puncak

Cba Desak Kapolri Usut Dugaan Korupsi Rp1 Triliun Dan Mafia Proyek Di Pemkab Bogor
David
Badge-Check
Dicakar Burung Merak, Pengunjung Somasi Dairyland Farm Theme Park Puncak

Uchok menilai praktik dugaan korupsi di Pemkab Bogor sudah tergolong fantastis dan merugikan masyarakat. Ia menyebut ada indikasi pengalihan anggaran APBD 2024 senilai lebih dari Rp1 triliun yang dialokasikan untuk proyek-proyek yang dianggap tidak bermanfaat.

Kajati Jabar Lantik 25 Pejabat Eselon II dan III

Cba Desak Kapolri Usut Dugaan Korupsi Rp1 Triliun Dan Mafia Proyek Di Pemkab Bogor
David
Badge-Check
Kajati Jabar Lantik 25 Pejabat Eselon Ii Dan Iii

“Belanja pengadaan barang elektronik seperti Smart TV dan drumband di Dinas Pendidikan saja menelan ratusan miliar. Belum lagi pengadaan lampu PJU dan meubeler di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta bus listrik di Dinas Perhubungan,” beber Uchok, Minggu (8/9/2025).

Pemerintah Kota Sukabumi Tegaskan Transparansi Dalam Pembentukan TKPP

Cba Desak Kapolri Usut Dugaan Korupsi Rp1 Triliun Dan Mafia Proyek Di Pemkab Bogor
Redaksi
Badge-Check
Sebagai Bagian Dari Komitmen Pemerintah Kota Sukabumi Dalam Menjaga Transparansi Dan Akuntabilitas Publik, Penting Untuk Menyampaikan Penjelasan Resmi Kepada Masyarakat Terkait Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan (Tkpp)  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi, Menegaskan Bahwa Langkah Pembentukan Tkpp Merupakan Bentuk Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Dalam Pernyataannya, Sekda Menjelaskan Bahwa Pembentukan Tkpp Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dan Merupakan Praktik Yang Lazim Diberlakukan Di Berbagai Daerah Serta Telah Diterapkan Pula Pada Periode Sebelumnya. Penyesuaian Nomenklatur Tkpp Disebut Sebagai Upaya Keselarasan Dengan Praktik Di Pemerintah Pusat Maupun Daerah Lain. “Keberadaan Tkpp Dinilai Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Menguatnya Sinergi Antarlembaga Dan Perangkat Daerah,” Ujar Sekda Kota Sukabumi. Kontribusi Itu Antara Lain Tercermin Pada Peningkatan Kinerja Sejumlah Bumd Dan Blud Di Kota Sukabumi. Direktur Utama Perumda Bpr Kota Sukabumi, Sutrisno Priyosuryono, Menyampaikan, “Keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan Memberikan Manfaat Konkret Dalam Meningkatkan Citra Usaha Dan Kepercayaan Publik, Terutama Di Lingkungan Pemkot Sukabumi. Dampak Positif Tersebut Terlihat Dari Peningkatan Kinerja Usaha, Di Mana Laba (Gross) Naik Signifikan Dari Rp2,5 Miliar Pada Periode 2024 Menjadi Rp4,1 Miliar Hingga September 2025 Dengan Roa Mencapai 8,1% Dan Diperoyeksikan Akan Lebih Besar Lagi Sampai Dengan Akhir Tahun 2025. Angka Roa Ini Sangat Baik Bagi Sebuah Bpr Dan Sebagai Informasi Dalam Analisa Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Perhitungan Roa, Bpr Dapat Dikategorikan Sangat Sehat Dengan Roa Minimal Sama Atau Lebih Besar Dari 2%. Selain Itu, Dalam Diskusi Dengan Ketua Tim Kpp Pada Selasa, 21 Oktober 2025, Disampaikan Berbagai Masukan Dan Rencana Pengembangan Bpr Kota Tidak Hanya Pada Aspek Penghimpunan Dana, Tetapi Juga Dukungan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah.”  Kinerja Positif Juga Dicatatkan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Setelah Sebelumnya Mencatat Kerugian Rata-Rata Rp3,6 Miliar Per Tahun Sepanjang 2020 Hingga 2024. Plt Direktur Pdam, Dian Afriyandi, Menjelaskan, “Perusahaan Kini Berhasil Membukukan Profit Sebesar Rp410 Juta Per 30 September 2025 Berkat Pengawasan Dewas.” Dian Afriyandi Melanjutkan, “Capaian Yang Tidak Lepas Dari Perhatian Dan Profesionalitas Dewan Pengawas, H. Ubay, Yang Dianggap Sebagai Sosok Pembimbing Sekaligus Pengawas Kinerja Perusahaan Secara Konsisten; Dukungan Kuat Terhadap Inovasi Seperti Pengembangan Produk Amdk; Serta Arahan Wali Kota Selaku Kuasa Pemilik Modal (Kpm) Bersama Dewan Pengawas Terhadap Penanganan Nrw (Kehilangan Air) Melalui Pembentukan Tim Nrw Yang Fokus Melakukan Berbagai Upaya Penurunan Kebocoran Di Cabang Sukabumi 3.” Pada Sektor Layanan Kesehatan, Peningkatan Drastis Juga Terjadi Pada Rsud R. Syamsudin, S.h. “Rumah Sakit Yang Sebelumnya Mengalami Kerugian Kini Berhasil Menorehkan Profit Sebesar Rp7 Miliar Per 30 September 2025,” Ungkap Direktur Rsud, Yanyan Rusyandi.   Ia Menyebutkan Bahwa Peningkatan Signifikan Ini Tidak Lepas Dari Kinerja Ketua Tkpp Yang Juga Menjabat Sebagai Ketua Dewas Rs Dalam Melakukan Monitoring Bulanan Atas Laporan Keuangan Serta Memberikan Rekomendasi Perbaikan, Mengawasi Berbagai Isu Krusial Seperti Penanganan Karyawan Napza, Piutang, Kas Blud, Dan Keluhan Masyarakat, Mengendalikan Belanja Termasuk Remunerasi, Mempercepat Penyelesaian Temuan Bpk, Serta Mendorong Akselerasi Akses Pinjaman Perbankan Guna Memperkuat Likuiditas Dan Pengembangan Layanan Rumah Sakit. Selain Itu, Galih Marelia Selaku Kepala Bpkpd Menjelaskan Bahwa Kontribusi Tkpp Juga Tercermin Pada Peningkatan Pad Kota Sukabumi. Galih Menyebut Capaian Pajak Dan Retribusi Daerah Non-Blud Per 30 September 2024 Tercatat Rp. 66.723.755.800, Meningkat Signifikan Menjadi Rp. 103.726.730.681 Per 30 September 2025 Atau Naik 55%. Pemerintah Juga Membentuk Tim Pic Pad Sebagai Terobosan Untuk Memperkuat Optimalisasi Penerimaan Daerah Dengan Pendekatan Biro Entrepreneur Yang Tetap Menjunjung Akuntabilitas. Menanggapi Pro Kontra Tkpp Serta Dibentukny Panja Tkpp Oleh Dprd Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi Menyampaikan Harapan Agar Publik Melihat Pembentukan Tkpp Ini Secara Utuh, Objektif, Dan Berbasis Data, Sehingga Tidak Memunculkan Bias Informasi. Ia Menambahkan Bahwa Alokasi Anggaran Penunjang Tkpp Masih Jauh Lebih Kecil Dibanding Capaian Kinerja Yang Diperoleh, Karena Tkpp Berfungsi Sebagai Akselerator Pencapaian Target Pembangunan Daerah. Sekda Menutup Pernyataannya Dengan Memastikan Bahwa Seluruh Kebijakan Terkait Tkpp Dan Penugasan Personelnya Dilakukan Demi Peningkatan Kinerja Fiskal Serta Mutu Pelayanan Publik Yang Berkelanjutan Di Kota Sukabumi. “Pemerintah Kota Sukabumi Berkomitmen Untuk Terus Bekerja Dalam Koridor Akuntabilitas Dan Efektivitas Agar Manfaat Pembangunan Dapat Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat,” Tegas Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi.

Tak hanya itu, proyek pembangunan Masjid Raya di kompleks olahraga Pakansari, Cibinong, yang menelan anggaran Rp112 miliar juga diduga sarat korupsi. Menurut Uchok, sejak tahap tender pemenangnya sudah diatur, sementara pengerjaan proyek dilakukan secara asal-asalan.

“Pemkab Bogor adalah salah satu kabupaten dengan pengelolaan anggaran paling buruk. Dugaan korupsi jual beli proyek pun makin memperburuk citra pemerintahan daerah. Dari awal lelang saja sudah korupsi, apalagi saat proses pengerjaan,” tegas Uchok.

Ubaydillah menegaskan, keberadaan TKPP prinsipnya, justru memperkuat sinergitas dan komunikasi antara ASN dengan Wali Kota Sukabumi.

Cba Desak Kapolri Usut Dugaan Korupsi Rp1 Triliun Dan Mafia Proyek Di Pemkab Bogor
Redaksi
Badge-Check
Keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (Tkpp) Kota Sukabumi Pada Prinsipnya Untuk Memperkuat Sinergitas Dan Komunikasi Antara Aparatur Sipil Negara (Asn) Dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki Dan Tidak Bertujuan Untuk Mengambil Alih Peran Asn. “Selama Ini Kami Menjalankan Tugas Sesuai Dengan Tupoksi (Tugas Pokok Dan Fungsi) Kami, Tidak Benar Kami Mengambil Alih Peran Asn, Kami Hanya Ingin Membantu Dan Memperkuat Komunikasi Asn Dengan Pak Wali Kota H Ayep Zaki,” Ungkap Ketua Tkpp Kota Sukabumi, Ubaydillah Dalam Keterangannya, Senin (27/10/2025). Pernyataan Ubaydillah Tersebut Menanggapi Pemanggilan Panja Wakaf Dan Tkpp Dprd Kota Sukabumi Beberapa Waktu Lalu. Hadir Dalam Pertemuan Tersebut Ubaydillah, Ujang Fahrudin Jetli, Jamaludin, Dan Ani Nurhayati. Dalam Pertemuan Tersebut Ubaidillah Memaparkan Secara Rinci Penjelasan Terkait Tugas Dan Fungsi Tkpp Secara Mendalam. Menurutnya, Tim Yang Dibentuk Wali Kota Sukabumi H Ayep Zaki Bertujuan Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Di Berbagai Sektor Di Kota Sukabumi. “Saya Sudah Memberikan Penjelasan Terkait Tupoksi (Tugas Pokok Dan Fungsi) Kepada Pimpinan Dan Anggota Panja Dprd Kota Sukabumi. Dari Hasil Kajian Kami, Sudah Dilaporkan Secara Mendalam Terhadap Panja Dprd Kota Sukabumi,” Terang Ubaydillah. Ubaydillah Menegaskan, Keberadaan Tkpp Pada Prinsipnya, Tidak Bertujuan Untuk Mengambil Alih Peran Asn, Akan Tetapi Justru Memperkuat Sinergitas Dan Komunikasi Antara Asn Dengan Wali Kota Sukabumi. “Jadi, Asn Tetap Menjalankan Tugas Pokoknya, Kami Hanya Memperlancar Koordinasi,” Jelas Ubaydillah. Ubaydillah Juga Memaparkan Efektivitas Kerja Tim Tkpp Yang Bisa Dilihat Dari Sejumlah Indikator Pencapaian Pembangunan. Sebut Saja Terkait Pendapat Asli Daerah (Pad) Serta Hasil Evaluasi Dari Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Dan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Di Kota Sukabumi. “Alhamdulilah, Saat Ini Pad Kota Sukabumi Bisa Meningkat, Kinerja Rsud R Syamsudin Sh, Pdam (Perusahaan Daerah Air Minum) Dan Bpr (Bank Perekonomian Rakyat) Membaik Serta Terdapat Pencapaian Hasil Yang Baik Jika Dibandingkan Dengan Sebelumnya,” Ungkapnya. Untuk Rsud R Syamsudin, Tambah Ubaydillah, Tahun 2025 Ini Terdapat Profit Mencapai Rp.7 Miliar, Dan Di Pdam Per Bulan September Yang Lalu, Terdapat Profit Sebesar Rp 410 Juta, Sedangkan Bpr Meraih Keuntungan Sebesar Rp 4 Miliar. &Amp;Quot;Ini Menjadi Bukti Nyata Bahwa Kinerja Tkpp Berjalan Dengan Baik Dan Hasilnya Bisa Dibuktikan Ke Publik,&Amp;Quot; Tandas Ubaydillah. Terkait Keberadaan Tim Tkpp Yang Berujung Dibentuknya Panja Wakaf Dan Tkpp Di Dprd Kota Sukabumi, Ubaydillah Sangat Menghormati Dinamika Yang Terjadi Selama Ini Dan Sangat Membuka Ruang Kritik Demi Kemajuan Kota Sukabumi. “Saya Dan Tim Tkpp Sangat Menghormati Dinamika Yang Terjadi, Namun Pada Prinsifnya Kami Sangat Membuka Ruang Kritik Guna Kemajuan Kota Sukabumi, Alhamdulilah Kami Pun Akhirnya Bisa Berdiskusi Dengan Panja,” Jelasnya. Sedangkan Soal Isue Beberapa Jabatan Yang Melekat Pada Dirinya, Ubaydillah Menjelaskan Bahwa, Hal Tersebut Hanya Semata-Mata Untuk Percepatan Pembangunan Khususnya Di Bumd Dan Blud. “Keterlibatan Saya Di Dewas Rsud R Syamsudin, Pdam Dan Bpr Bagian Dari Upaya Guna Melakukan Percepatan Pembangunan Atau Melakukan Kajian Serta Evaluasi Dari Kinerja Internal Bumd Dan Blud. Dan Ini Terbukti, Saat Ini Kondisi Bumd Dan Blud Di Kota Sukabumi Tumbuh Sehat Dan Mampu Menghasilkan Yang Terbaik Jika Dibandingkan Dengan Kondisi Bumd Dan Blud Sebelumnya,” Pungkasnya.

Selain dugaan pengalihan anggaran, Pemkab Bogor juga disorot dalam kasus jual beli proyek pada 2025. Informasi dari sejumlah kontraktor dan pejabat Pemkab Bogor menyebut praktik ini dijalankan oleh oknum pejabat dinas bersama seorang swasta bernama Silo, yang disebut-sebut dekat dengan Bupati Bogor, Rudi Susmanto.

Praktik jual beli proyek ini diduga dilakukan secara terang-terangan, sehingga membuat sejumlah kontraktor mengancam akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ancaman tersebut langsung ditanggapi KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti dugaan korupsi di Pemkab Bogor.

“KPK meminta masyarakat Kabupaten Bogor segera melaporkan jika memiliki bukti terkait praktik jual beli proyek yang melibatkan oknum bernama Silo tersebut,” ujar Budi.

Hingga berita ini diterbitkan, baik Silo maupun Bupati Bogor, Rudi Susmanto, belum memberikan klarifikasi meski sudah dihubungi berkali-kali melalui pesan WhatsApp oleh awak media.

Baca Lainnya

Dicakar Burung Merak, Pengunjung Somasi Dairyland Farm Theme Park Puncak

29 Oktober 2025 - 20:32 WIB

Dicakar Burung Merak, Pengunjung Somasi Dairyland Farm Theme Park Puncak

Kajati Jabar Lantik 25 Pejabat Eselon II dan III

28 Oktober 2025 - 16:21 WIB

Kajati Jabar Lantik 25 Pejabat Eselon Ii Dan Iii

Pemerintah Kota Sukabumi Tegaskan Transparansi Dalam Pembentukan TKPP

27 Oktober 2025 - 16:23 WIB

Sebagai Bagian Dari Komitmen Pemerintah Kota Sukabumi Dalam Menjaga Transparansi Dan Akuntabilitas Publik, Penting Untuk Menyampaikan Penjelasan Resmi Kepada Masyarakat Terkait Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan (Tkpp)  Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi, Menegaskan Bahwa Langkah Pembentukan Tkpp Merupakan Bentuk Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Dalam Pernyataannya, Sekda Menjelaskan Bahwa Pembentukan Tkpp Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dan Merupakan Praktik Yang Lazim Diberlakukan Di Berbagai Daerah Serta Telah Diterapkan Pula Pada Periode Sebelumnya. Penyesuaian Nomenklatur Tkpp Disebut Sebagai Upaya Keselarasan Dengan Praktik Di Pemerintah Pusat Maupun Daerah Lain. “Keberadaan Tkpp Dinilai Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Menguatnya Sinergi Antarlembaga Dan Perangkat Daerah,” Ujar Sekda Kota Sukabumi. Kontribusi Itu Antara Lain Tercermin Pada Peningkatan Kinerja Sejumlah Bumd Dan Blud Di Kota Sukabumi. Direktur Utama Perumda Bpr Kota Sukabumi, Sutrisno Priyosuryono, Menyampaikan, “Keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan Memberikan Manfaat Konkret Dalam Meningkatkan Citra Usaha Dan Kepercayaan Publik, Terutama Di Lingkungan Pemkot Sukabumi. Dampak Positif Tersebut Terlihat Dari Peningkatan Kinerja Usaha, Di Mana Laba (Gross) Naik Signifikan Dari Rp2,5 Miliar Pada Periode 2024 Menjadi Rp4,1 Miliar Hingga September 2025 Dengan Roa Mencapai 8,1% Dan Diperoyeksikan Akan Lebih Besar Lagi Sampai Dengan Akhir Tahun 2025. Angka Roa Ini Sangat Baik Bagi Sebuah Bpr Dan Sebagai Informasi Dalam Analisa Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Perhitungan Roa, Bpr Dapat Dikategorikan Sangat Sehat Dengan Roa Minimal Sama Atau Lebih Besar Dari 2%. Selain Itu, Dalam Diskusi Dengan Ketua Tim Kpp Pada Selasa, 21 Oktober 2025, Disampaikan Berbagai Masukan Dan Rencana Pengembangan Bpr Kota Tidak Hanya Pada Aspek Penghimpunan Dana, Tetapi Juga Dukungan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah.”  Kinerja Positif Juga Dicatatkan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Setelah Sebelumnya Mencatat Kerugian Rata-Rata Rp3,6 Miliar Per Tahun Sepanjang 2020 Hingga 2024. Plt Direktur Pdam, Dian Afriyandi, Menjelaskan, “Perusahaan Kini Berhasil Membukukan Profit Sebesar Rp410 Juta Per 30 September 2025 Berkat Pengawasan Dewas.” Dian Afriyandi Melanjutkan, “Capaian Yang Tidak Lepas Dari Perhatian Dan Profesionalitas Dewan Pengawas, H. Ubay, Yang Dianggap Sebagai Sosok Pembimbing Sekaligus Pengawas Kinerja Perusahaan Secara Konsisten; Dukungan Kuat Terhadap Inovasi Seperti Pengembangan Produk Amdk; Serta Arahan Wali Kota Selaku Kuasa Pemilik Modal (Kpm) Bersama Dewan Pengawas Terhadap Penanganan Nrw (Kehilangan Air) Melalui Pembentukan Tim Nrw Yang Fokus Melakukan Berbagai Upaya Penurunan Kebocoran Di Cabang Sukabumi 3.” Pada Sektor Layanan Kesehatan, Peningkatan Drastis Juga Terjadi Pada Rsud R. Syamsudin, S.h. “Rumah Sakit Yang Sebelumnya Mengalami Kerugian Kini Berhasil Menorehkan Profit Sebesar Rp7 Miliar Per 30 September 2025,” Ungkap Direktur Rsud, Yanyan Rusyandi.   Ia Menyebutkan Bahwa Peningkatan Signifikan Ini Tidak Lepas Dari Kinerja Ketua Tkpp Yang Juga Menjabat Sebagai Ketua Dewas Rs Dalam Melakukan Monitoring Bulanan Atas Laporan Keuangan Serta Memberikan Rekomendasi Perbaikan, Mengawasi Berbagai Isu Krusial Seperti Penanganan Karyawan Napza, Piutang, Kas Blud, Dan Keluhan Masyarakat, Mengendalikan Belanja Termasuk Remunerasi, Mempercepat Penyelesaian Temuan Bpk, Serta Mendorong Akselerasi Akses Pinjaman Perbankan Guna Memperkuat Likuiditas Dan Pengembangan Layanan Rumah Sakit. Selain Itu, Galih Marelia Selaku Kepala Bpkpd Menjelaskan Bahwa Kontribusi Tkpp Juga Tercermin Pada Peningkatan Pad Kota Sukabumi. Galih Menyebut Capaian Pajak Dan Retribusi Daerah Non-Blud Per 30 September 2024 Tercatat Rp. 66.723.755.800, Meningkat Signifikan Menjadi Rp. 103.726.730.681 Per 30 September 2025 Atau Naik 55%. Pemerintah Juga Membentuk Tim Pic Pad Sebagai Terobosan Untuk Memperkuat Optimalisasi Penerimaan Daerah Dengan Pendekatan Biro Entrepreneur Yang Tetap Menjunjung Akuntabilitas. Menanggapi Pro Kontra Tkpp Serta Dibentukny Panja Tkpp Oleh Dprd Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi Menyampaikan Harapan Agar Publik Melihat Pembentukan Tkpp Ini Secara Utuh, Objektif, Dan Berbasis Data, Sehingga Tidak Memunculkan Bias Informasi. Ia Menambahkan Bahwa Alokasi Anggaran Penunjang Tkpp Masih Jauh Lebih Kecil Dibanding Capaian Kinerja Yang Diperoleh, Karena Tkpp Berfungsi Sebagai Akselerator Pencapaian Target Pembangunan Daerah. Sekda Menutup Pernyataannya Dengan Memastikan Bahwa Seluruh Kebijakan Terkait Tkpp Dan Penugasan Personelnya Dilakukan Demi Peningkatan Kinerja Fiskal Serta Mutu Pelayanan Publik Yang Berkelanjutan Di Kota Sukabumi. “Pemerintah Kota Sukabumi Berkomitmen Untuk Terus Bekerja Dalam Koridor Akuntabilitas Dan Efektivitas Agar Manfaat Pembangunan Dapat Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat,” Tegas Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi.
Trending di Daerah