Teropongistana.com Jakarta – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai rangkaian bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh bukan sekadar fenomena alam, melainkan konsekuensi dari kesalahan manusia yang berlangsung bertahun-tahun.
Ia menegaskan bahwa pembabatan hutan, perizinan tebang yang longgar, serta aktivitas tambang yang mengabaikan dampak lingkungan menjadi pemicu utama kerusakan ekologi di kawasan tersebut, Jakarta 1 Desember 2025.
“Ini akibat keserakahan dan ketamakan. Beginilah kalau alam sudah murka. Faktor utamanya jelas: pembabatan hutan dan penggundulan hutan lindung,” ujar Jerry.
Menurutnya, Indonesia masih berada pada posisi teratas negara yang merusak kawasan hutan. “Dalam satu atau dua dekade, hampir 10,5 juta hektare hutan dibabat tanpa memikirkan nasib masyarakat yang tinggal di sekitarnya,” katanya.
Jerry juga menyoroti respons pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menurutnya terlalu defensif. Ia menyebut KLHK justru membantah keberadaan pembalakan liar, padahal dari tingkat daerah muncul informasi sebaliknya.
“Yang aneh, Kemenhut membantah soal pembalakan liar. Mereka angkat tangan dan cuci tangan. Bupati Tapanuli Selatan sudah menyebut bahwa izin pembalakan itu justru diberikan oleh Kemenhut pada Oktober 2025,” kata Jerry.
Bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Data sementara mencatat 217 korban meninggal di Sumatera Utara, 96 di Aceh, dan 129 di Sumatera Barat, dengan total 442 orang tewas serta 402 lainnya dinyatakan hilang dan Ada 4 desa hilang di Aceh.
Jerry juga mengkritik Kepala BNPB Suharyanto yang menyebut bahwa banjir bandang dan longsor tersebut “lebih heboh di media sosial” dibanding kondisi sebenarnya. Pernyataan itu, menurut Jerry, tidak menunjukkan empati dan justru melukai keluarga korban.
“Apa hampir 500 orang meninggal itu dianggap biasa saja? Pernyataan seperti itu menandakan hilangnya hati nurani,” ujarnya.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, para pejabat terkait di kementerian tersebut, hingga Kepala BNPB.
“Kebijakan yang membuka ruang kerusakan lingkungan sudah memakan ratusan korban. Saatnya Presiden bertindak,” tegas Jerry.
