Teropongistana.com Jakarta – Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, kembali melontarkan kritik pedas terkait status rangkap yang diemban oleh Teddy Indra Wijaya. Menurutnya, menjadi prajurit TNI aktif namun sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Kabinet adalah hal yang kurang etis dan tidak sesuai dengan semangat reformasi serta supremasi sipil.
Adi menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Jangan serakah memegang dua jabatan sekaligus. Negara ini bukan milik pribadi. Teddy harus tegas memilih: mundur dari TNI atau lepas saja kursi Sekretaris Kabinet,” ujar Adi dengan santai namun tegas.
Ia pun mencontohkan langkah yang diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memilih mundur dari TNI sebelum terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Itu, menurutnya, adalah contoh sikap yang sportif dan menghargai profesionalisme institusi.
“Kalau ingin tetap jadi tentara, ya fokus jalankan tugas militer dengan baik. Tapi kalau mau duduk di jabatan sipil yang strategis, ya lepaskan dulu atribut militernya. Jangan main di dua kaki sekaligus, kan nggak enak dilihatnya,” tambahnya.
Desak Audit Kekayaan, LHKPN Melonjak Drastis
Tidak soal jabatan saja, Adi juga menyoroti soal harta kekayaan. Ia mendesak KPK dan BPK untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap aset Teddy Indra Wijaya.
Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat kenaikan yang cukup signifikan.
“Dari catatan kami, LHKPN-nya melonjak tajam, dari sekitar Rp4,7 miliar jadi Rp20,1 miliar selama masa jabatannya. Ini kan angka yang lumayan besar, harusnya bisa dijelaskan dengan jelas dan transparan ke publik,” ungkapnya.
Adi juga menyinggung soal gaya hidup yang dinilai terlalu mewah, termasuk kabar perayaan ulang tahun di hotel berbintang luar biasa yang terkesan kurang peka dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini.
“Makanya kami minta diaudit tuntas. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Minta MBG dan Kopdes Merah Putih Juga Diperiksa
Lebih jauh, BaraNusa juga meminta agar program-program besar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih turut diaudit secara menyeluruh.
“Jangan sampai uang rakyat yang sebenarnya untuk subsidi dan kebutuhan pokok, malah mengalir ke mana-mana, dipakai pesta atau proyek yang tidak jelas manfaatnya. Harus jelas kemana perginya,” pungkas Adi.
Ia mengingatkan agar aturan dan etika berlaku sama untuk semua orang, tidak boleh ada pengecualian demi menjaga kepercayaan publik.
