Teropongistana.com Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah merombak total hierarki pertanggungjawaban program prioritas ini diambil Istana secara mendadak menyusul meluasnya keresahan publik terkait insiden keracunan massal yang menimpa anak-anak sekolah selaku penerima manfaat utama program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengumuman pergantian kepemimpinan lembaga non-kementerian tersebut dibacakan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa malam, 2 Juni 2026. Kursi kepemimpinan BGN kini resmi dipercayakan kepada Nanik Sudaryati Deyang sebagai kepala baru, didampingi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang ditunjuk menggantikan jajaran wakil kepala lama.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa perombakan ini merupakan langkah evaluasi total yang dilakukan oleh kepala negara demi mengamankan jalannya program nasional.
“Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Pertama, saudara Dadan sebagai Kepala BGN, kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, ketiga saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil BGN, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara.
Di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana yang menjabat sejak Agustus 2024, performa operasional teknis BGN terus dihujani kritik tajam akibat rentetan kasus keracunan pangan di lapangan. Kegagalan mitigasi higienitas dasar tersebut berdampak masif pada operasional dapur umum. Data internal BGN mencatat, sejak dimulainya program pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, dari total 27.208 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG terpaksa dibekukan atau di-suspend akibat tidak memenuhi kualifikasi mutu medis.
Apresiasi dan Kritik Satir MataHukum
Keputusan prerogatif yang diambil oleh Presiden Prabowo tersebut mendapat respon positif dari berbagai elemen penegak pilar hukum masyarakat sipil. Sekretaris Jenderal MataHukum, Mukhsin Nasir, menyatakan langkah pemecatan ini adalah bentuk tanggung jawab moral tertinggi seorang pemimpin negara yang meletakkan keselamatan rakyat di atas segalanya.
“Langkah tegas Presiden Prabowo malam ini adalah bukti nyata bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto). Beliau tidak membiarkan marwah program besar yang telah dicanangkan sejak kampanye Pilpres ternoda oleh ketidakmampuan manajerial taktis di lapangan,” tegas Mukhsin Nasir dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa malam.
Kendati demikian, Mukhsin tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja jajaran pimpinan lama BGN. Ia melayangkan sindiran satire yang tajam atas ketidakmampuan Dadan dalam mengelola manajemen krisis hingga berujung pembekuan ribuan unit pelayanan gizi lokal.
“Selamat tinggal, Pak Dadan Hindayana. Terima kasih telah mencatatkan rekor luar biasa: membekukan lebih dari delapan ribu Satuan Pelayanan Gizi dalam waktu yang relatif singkat. Mengurus gizi jutaan anak bangsa ternyata memang jauh berbeda dengan mengelola retorika di atas kertas atau ruang seminar,” ujar Mukhsin ketus.
Ia menambahkan, pergantian ini harus menjadi pelajaran berharga bagi jajaran direksi baru. “Sungguh sebuah ironi ilmiah, seorang pakar harus meletakkan jabatan justru ketika program andalan negara sedang terseok-seok mengurusi masalah higienitas dasar dapur umum. Semoga kepemimpinan baru di bawah Nanik Sudaryati Deyang tidak mewarisi manajemen buruk masa lalu,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu pilar kampanye utama Presiden Prabowo sejak Pemilu 2024. Hingga data kuartal pertama tahun 2026, program strategis nasional ini telah menjangkau total 61.239.037 penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia, dengan 49.057.682 di antaranya merupakan anak-anak usia sekolah aktif yang sangat bergantung pada kepastian kualitas pangan negara.
