Teropongistana.com Jakarta – Desakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperjelas sikapnya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mencerminkan kegelisahan politik menjelang pemilu 2029. Demikian analisis yang disampaikan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, dalam siaran persnya, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Arifki, selama ini PDIP menjalani posisi yang menguntungkan: di satu sisi dapat mengkritik kebijakan pemerintah yang kurang populer, namun di sisi lain tetap menjaga jalur komunikasi dengan kekuasaan.
“Posisi ini memberi PDIP ruang gerak lebih fleksibel dibanding partai yang sudah masuk kabinet. Saat kebijakan tak disukai publik, mereka bisa mengambil jarak; saat ada peluang menguntungkan, akses ke pemerintah tetap terbuka,” jelasnya.
Kondisi itu membuat PDIP berpeluang menarik dukungan pemilih yang kritis, sementara partai koalisi harus menanggung dampak politik dari setiap kebijakan yang diambil. Semakin lama posisi ini dipertahankan, semakin tinggi pula nilai tawar politik PDIP.
“Nilai tawar PDIP berpotensi terus naik, menjadi faktor penentu bagi pemerintah maupun koalisi. Tak heran, hal ini memicu kegelisahan partai koalisi seperti PKB, karena bisa menggerus posisi tawar mereka sendiri,” tegas Arifki.
Ia menilai permintaan kejelasan sikap dari PKB bukan hanya soal transparansi, melainkan cerminan kekhawatiran akan perubahan peta kekuasaan yang bisa merugikan posisi partai-partai pendukung pemerintah.
