TEROPONGISTANA.COM TARAKAN-
Kami sangat setuju jika Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 34 di Lampung di undur tahun 2022 tapi bukan karena persoalan siap dan tidak siap tapi demi kepentingan umat. Sebab selain karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah juga persoalan tekhnis kami yang berada diluar Jawa, mulai transportasi yang mahal, terbatas, dan susah medannya. Hal itu disampaikan Ketua PWNU Kalimantan Utara (Kaltara) Undunsyah dalam rilisnya Jumat, 26/11/2021.
“Jangan bayangkan transportasi di Kaltara seperti di Jawa yang setiap saat bisa berangkat, tapi di sini harus naik pesawat dan kapal antar kabupaten ke ibukota propinsi dan saat bulan Desember pasti mahal dan belum tentu kebagian tiket kalau tidak pesan jauh hari,” kata Undunsyah.
Selain itu, lanjut Undunsyah, Karna muktamar NU adalah perhelatan keumatan dan kekhidmatan maka dibutuhkan kehadiran seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PW dan PCNU) se Indonesia bukan hanya di Jawa. Tidak hanya pengurus inti tapi juga yang lainnya. Jadi bukan bicara kalah menangnya kandidasi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ansich tapi ada pertimbangan kekompakan dengan sesama pengurus saat menghadiri muktamar yang hanya lima tahun sekali.
“Kami berharap seluruh PW dan PCNU se Indonesia bisa menghadiri, bukan hanya pulau Jawa maka pertimbangan bukan hanya berdasarkan menang kalahnya kandidasi calon Ketua Umum PBNU namun kekompakan pengurus lebih utama bagi kami yang di daerah,” ujar Undunsyah.
Lebih jauh Undunsyah menambahkan, kalau pulau Jawa bisa memakai transportasi darat bagaimana diluar jawa, belum lagi PCNU yang dipulau terpecil, pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Kepuluan Riau, Nusa Tenggara dan Papua, maka menunda adalah alternatif keputusan yang lebih bijak, selain untuk menghindari penyebaran covid 19 sesuai harapan pemerintah juga sebagai wujud toleransi kita menghargai umat Kristiani yang melaksanakan Natal dan tahun baru 2022.
“Sebagai warga NU kita jangan egois memikirkan kepentingan muktamar tapi mengesampingkan kepentingan umat lain yang butuh kenyamanan apalagi melawan kebijakan pemerintah yang melarang adanya kegiatan yang melibatkan orang banyak,” tambah Undunsyah.
