Menu ✖

Mode Gelap

Copyright @2025 Teropong Istana All Rights Reserved

Warga Linggo Sari Baganti Desak Bupati Pesisir Selatan Realisasikan Sarana Olahraga Menteri Tito Diprotes Aktivis Soal Rencana  Kunjungan Kerja Pemantauan Beras SPHP di Banten Kontraktor Lokal Somasi PLN Papua: Hentikan Proses Penunjukan Langsung yang Cacat Hukum, Laksanakan Tender Terbuka Gelombang Kritik Kenaikan PBB, Aktivis Tuntut Presiden Bertindak Istimewa, Perayaan HUT RI Gerindra Banten dengan Ragam Lomba Rakyat Aktivis Buruh Carlianto Soroti Kebijakan Daerah, Pertanyakan Peran Mendagri dan Menkeu

Redaksi badge-checkPenulis

Total Artikel 477

Menag Tambahan Kuota Petugas Haji sudah Masuk E-Hajj

13 April 2025 - 18:21 WIB

Jakarta - Upaya Menteri Agama Nasaruddin Umar Meminta Tambahan Kuota Petugas Haji Berbuah Hasil. Permintaan Itu Sudah Disetujui Oleh Pemerintah Arab Saudi. &Quot;Alhamdulillah, Permintaan Kita Sudah Dipenuhi Arab Saudi. Tambahan Kuota Petugas Haji Sudah Masuk E-Hajj,&Quot; Terang Menag Nasaruddin Umar Di Jakarta, Minggu (13/4/2025). &Quot;Saya Sampaikan Apresiasi Dan Terima Kasih Kepada Pemerintah Arab Saudi Atas Perkenannya Memberikan Tambahan Kuota Petugas Haji Indonesia,&Quot; Sambungnya. Indonesia Awalnya Menerima Alokasi Kuota Petugas Haji Sebesar 1% Dari Total Kuota Jemaah Haji (221.000). Jumlahnya Sebanyak 2.210. &Quot;Kita Dapat Alokasi Tambahan Sebesar 1% Lagi, Atau 2.210. Ini Akan Kita Optimalkan Untuk Memberikan Layanan Terbaik Ke Jemaah Haji,&Quot; Sebutnya. Sejak Awal, Kata Menag, Kemenag Menyampaikan Ke Arab Saudi Bahwa Tambahan Petugas Ini Sangat Penting. Sebab, Mereka Juga Akan Memberikan Layanan Dan Membantu Jemaah. Hal Itu Akan Ikut Membantu Petugas Saudi Dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Ibadah Haji. &Quot;Secara Psikologis, Ini Juga Akan Memudahkan Jemaah Karena Tidak Terkendala Masalah Komunikasi Dan Perbedaan Budaya,&Quot; Ujar Menag. Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Hilman Latief Menambahkan, Pihaknya Akan Segera Mendistribusikan Tambahan Kuota Petugas Haji Ini Pada Pos-Pos Layanan Yang Dibutuhkan. Sebagai Contoh, Sementara Ini, Petugas Yang Menyertai Jemaah Dalam Penerbangan (Kelompok Terbang Atau Kloter) Baru Teralokasikan Tiga Orang Per Kloter. Padahal Biasanya Lima Orang. &Quot;Petugas Kloter Tentu Akan Kita Tambah. Demikian Juga Untuk Petugas Non Kloter, Baik Untuk Layanan Bimbingan Ibadah, Akomodasi, Konsumsi, Transportasi Di Arab Saudi, Dan Layanan Lainnya,&Quot; Jelas Hilman Yang Saat Ini Sedang Berada Di Arab Saudi. Saat Ini, Lanjut Hilman, Pihaknya Sudah Mengumumkan Hasil Seleksi Petugas Berdasarkan Kuota Awal. Untuk Proses Bimbingan Teknis (Bimtek) Bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (Ppih) Aeab Saudi Akan Dilakukan Dari 14 - 20 April 2025. &Quot;Petugas Yang Masuk Kuota Tambahan Ini Akan Segera Kita Proses Agar Mereka Juga Bisa Segera Mengikuti Bimtek Petugas Haji,&Quot; Tandasnya. Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah (Phu) Kemenag Telah Menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (Rph) 1446 H. Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Akan Mulai Masuk Asrama Haji Pada 1 Mei 2025. Sehari Berikutnya, Jemaah Haji Reguler Asal Indonesia Secara Bertahap Akan Mulai Diberangkatkan Ke Tanah Suci Dari Embarkasi Masing-Masing.

Gerak 08 Berhasil Kumpulkan Kelompok Pro Kontra Revisi UU TNI Dalam Acara Diskusi Publik

13 April 2025 - 10:10 WIB

Jakarta - Salah Satu Prinsip Dasar Sebagai Sebuah Entitas Nilai-Nilai Demokrasi, Ketika Sikap Dan Pandangan Berbeda Dari Berbagai Kelompok Dalam Melihat Dan Memahami Sebuah Persoalan Dapat Bertemu Dan Atau Dipertemukan Dalam Satu Wadah Perbincangan Yang Hangat Dan Harmonis. Gerak 08 Sumatera Utara, Dapat Dikatakan Berhasil Mempertemukan Kelompok Yang Berbeda Pandangan Dan Sikap Terhadap Hasil Revisi Uu Tni Yang Saat Ini Menyita Perhatian Publik, Dalam Sebuah Acara Diskusi Publik Dengan Mengusung Tema &Quot;Quo Vadis Uu Tni&Quot;. Bertempat Di Cafe Dan Resto 2 De Point Pematangsiantar, Sabtu, 12 April 2025, Acara Diskusi Publik Ini Diselenggarakan. Dihadiri Ketua Umum Gerak 08, Revitri Yoso Husodo, Dalam Sambutannya Sekaligus Membuka Acara Diskusi, Menyampaikan Bahwa Kegiatan Ini Merupakan Hal Yang Sangat Menarik Dan Merupakan Pengalaman Yang Sangat Luar Biasa, Ketika Kelompok Pro Dan Kontra Dapat Duduk Bersama Membahas Persoalan Serius Yang Telah Banyak Menyita Perhatian Publik Terkait Pengesahan Revisi Uu No. 34 Tahun 2004, Tentang Tni. Artinya, Kota Pematangsiantar Telah Menunjukkan Wajah Aslinya Dalam Menerapkan Dan Menjaga Prinsip Demokrasi, Ketika Perbedaan Pendapat Dan Sikap Dapat Bersatu Dalam Sebuah Forum Ilmiah Tanpa Ada Keraguan Dan Sentimentasi Antar Kelompok Terhadap Perbedaan Pandangan Dan Sikapnya. Bahwa, Hari Ini Kita Dapat Berada Dalam Satu Frekuensi Yang Sama Meski Berbeda Sikap Dan Pandangan. Tentu Hal Ini Sangat Luar Biasa Yang Sangat Sulit Kita Bisa Temukan Di Daerah Lain. Demikian, Revi Menegaskan Antusiasmenya, Untuk Selanjutnya Membuka Secara Resmi Acara Diskusi Publik, Yang Mendapat Sambutan Hangat Dari Seluruh Peserta Dan Narasumber Yang Hadir. Diskusi Ini Dihadiri Peserta Yang Pro Dan Kontra, Berasal Dari Berbagai Elemen Masyarakat, Seperti Petani, Mahasiswa, Kelompok Pemuda, Praktisi Hukum, Akademisi, Serikat Pekerja, Pengurus Dpd Gerak 08 Sunut, Pengurus Dpc Gerak 08 Kota Pematangsiantar. Sementara, Narasumber Yang Hadir Diantaranya, Dr. Sarles Gultom, Sh. Mh, Selaku Dekan Fakultas Hukum Univ. Simalungun, Torop Sihombing, Ketua Dpd Gerak 08 Sumatera Utara, Dame Jonggi Gultom, Sh, Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kabupaten Simalungun Dan Randa Wijaya, Koordinator Wilayah I Sumut-Aceh Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (Ismei). Dr. Sarles Gultom, Dalam Pemaparannya Menyampaikan, Bahwa Revisi Uu Tni Telah Memenuhi Kaidah Sistem Ketatanegaraan Yang Berlaku Di Negara Ini, Meski Pada Faktanya Kita Menemukan Sikap Kontra Yang Berasal Dari Kalangan Akademisi, Mahasiswa Dan Kelompok Organisasi Masyarakat Sipil. Lebih Lanjut, Sarles Gultom Mengatakan Bahwa Sampai Hari Ini Kita Belum Dan Atau Tidak Menemukan Satu Klausul Yang Menyebutkan Bahwa Revisi Uu Tni Adalah Upaya Untuk Membangkitkan Kembali Praktek Dwi Fungsi Abri. Hanya Saja, Menurut Beliau Yang Perlu Dilakukan Saat Ini Adalah Bagaimana Mengawal Implementasi Uu Tni Yang Sudah Ditetapkan Melalui Sidang Paripurna Dpr Ri. Torop Sihombing, Dalam Analisa Kritisnya Menyatakan Dengan Tegas Sangat Mendukung Pengesahan Revisi Uu Tni. Hal Ini Ditegaskan Beliau, Mengingat Sikap Dan Prilaku Korup Dan Serta Tidak Ditemukannya Keberanian Dan Kepedulian Kelompok Masyarakat Sipil Benar-Benar Mengabdi Bagi Kepentingan Bangsa Dan Negara Ini. Apalagi, Pertarungan Ekonomi Global Yang Menginginkan Indonesia Tetap Berada Dalam Pengaruh Sistem Ekonomi Kapitalisme Yang Berebut Keuntungan Ekonomi Di Indonesia, Menginginkan Agar Kelompok Masyarakat Sipilnya Tersebut Dari Persoalan Pokok Bangsanya, Sehingga Provokasi Terhadap Kelompok Masyarakat Sipil Melalui Penolakan Revisi Uu Tni Adalah Bagian Dari Skenario Global Untuk Menghilangkan Persoalan Pokok Bangsanya. Hal Inilah Yang Mendasari Gerak 08 Secara Organisasi Sangat Mendukung Revisi Uu Tni Agar Lebih Profesional Tampil Sebagai Kelompok Yang Ikut Serta Ambil Bagian Dalam Sistem Pemerintahan Yang Ada, Karena Pada Dasarnya Tni Lahir Dan Berasal Dari Rakyat, Maka Perlu Kuat. Dame Jonggi Gultom, Sebagai Ketua Ikadin Yang Sehari-Harinya Berprofesi Sebagai Adbokat Berpendapat, Bahwa Perbedaan Pendapat Adalah Hal Yang Sangat Wajar, Juga Negara Sangag Menghormati Hak Hukum Bagi Setiap Warga Negaranya, Karena Semua Sama Dimata Hukum. Masih Kata Jonggi, Konstruksi Revisi Uu Tni Telah Memenuhi Kaidah Hukum, Dan Secara Detail Apa Yang Ditolak Dari Revisi Uu Dimaksud, Dengan Alasan Penolakan Sebagai Manifestasi Dwi Fungsi Abri, Sama Sekali Tidak Berdasar. Hanya Saja, Yang Harus Kita Kawal Bersama, Ketika Jabatan Yang Diemban Oleh Seorang Anggota Tni Dan Kita Menemukan Masalah Hukum Disana, Katakanlah Tersandung Kasus Korupsi, Dimana Penanganan Kasusnya, Apakah Di Peradilan Umum Atau Peradilan Militer. Oleh Karena Itu, Perlu Juga Dilakukan Sinkronisasi Terhadap Uu Terkait Lainnya, Mengingat Segala Potensi Yang Akan Terjadi Dikemudian Hari Sangat Berkemungkinan Terjadi. Randa Wijaya, Dalam Aktivitas Kesehariannya Sebagai Mahasiswa, Yang Juga Pada Beberapa Waktu Yang Lalu, Ikut Bergabung Dalam Aliansi Mahasiswa Menolak Revisi Uu Tni Dengan Tegas Menyatakan Sebagai Kelompok Yang Kontra. Semangat Revisi Uu Tni Ini Harus Diwaspadai Sebagai Bentuk Laten Praktek Dwi Fungsi Abri, Yang Kita Ketahui Dalam Perkembangan Sejarahnya Sebagai Kekuatan Yang Banyak Memberi Sumbangsih Masalah Bagi Bangsa Dan Negara Ini. Masih Kata Randa, Kami Lebih Bersepakat Bila Perubahan Uu Tni Itu Lebih Diarahkan Kepada Perbaikan Kesejahteraan Prajurit Ketimbang Perwira Ke Atas, Melalui Revitalisasi Birokrasi Tni. Seluruh Pemaparan Dan Pertanyaan Dari Peserta Atas Materi Diskusi Ini, Selanjutnya Dibacakan Kembali Oleh Ketua Panitia Parluhutan Banjar Nahor, Sh Di Hadapan Seluruh Peserta Yang Hadir Dalam Forum Diskusi. Parluhutan Mengatakan Bahwa Resume Ini Nantinya Akan Dirumuskan Kembali Sebagai Pokok Pikiran Kita Bersama Untuk Diserahkan Secara Resmi Kepada Instansi Terkait, Agar Profesionalisme Yang Kita Harapkan Dari Tni Melalui Revisi Uu Yang Sudah Ditetapkan Dapat Tetap Kita Kawal Bersama.

Peneliti Independen Alumni UNHAN RI Dukung Penuh Transformasi WANTANNAS Menjadi DPN

12 April 2025 - 20:11 WIB

Jakarta – Peneliti Independen Bidang Pertahanan Dan Keamanan, Ario Seno, Menyatakan Mendukung Penuh Transformasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Menjadi Dewan Pertahanan Nasional (Dpn). Pernyataan Ini Ia Sampaikan Di Sela-Sela Kegiatan Wisata Edukasi Lorong Sejarah Kemhan Yang Diadakan Di Gedung Jenderal Sudirman Di Kompleks Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14,  Jakarta Pusat 12 April 2025. Dalam Kegiatan Tersebut, Pria Yang Memiliki Nama Lengkap Pratondo Ario Seno Sudiro, S.si., M.han., Cishr. Ini Menyatakan Bahwa Transformasi Wantannas Menjadi Dpn Merupakan Langkah Strategis Pemerintah Yang Positif Dalam Mengimplementasikan Reformasi Birokrasi Dan Efisiensi Anggaran. “Selama Ini Wantannas Menjadi Lembaga Negara Independen Yang ‘Hidup Segan Mati Tak Mau’. Itu Bukan Kata Saya Lho, Tapi Kata Beberapa Kolega Dan Senior Saya Yang Pernah Berinteraksi Dengan Lembaga Tersebut. Kalau Ada Lembaga Yang ‘Hidup Segan Mati Tak Mau’, Faktor Utamanya Pasti Karena Tugas Dan Fungsinya ‘Overlapping’ Dengan Lembaga Lainnya. Wantannas Ini Kan ‘Overlapping’ Dengan Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) Karena Sama-Sama Memakai Nomenklatur ‘Ketahanan’, Bahkan Juga Dengan Kemhan Itu Sendiri. Dengan Bertransformasi Menjadi Dpn, Lembaga Ini Berada Di Bawah Naungan Kemhan, Yang Dipastikan Dengan Dilantiknya Menhan Sebagai Ketua Harian Dpn Dan Wamenhan Sebagai Sekretaris Dpn. Saya Mengapresiasi Semangat Pemerintah Ini Untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dan Efisiensi Anggaran. Di Tengah Kritikan Dari Masyarakat Terkait Birokrasi Yang ‘Menggemuk’ Dan Program Efisiensi Anggaran Yang Dinilai Hanya Menguntungkan Beberapa Pihak, Nyatanya Pemerintah Telah Mengambil Langkah Positif Sebagai Bentuk Wujud Dua Program Tersebut, Yaitu Dengan Mentransformasi Wantannas Menjadi Dpn. Saya Juga Mengapresiasi Wantannas Yang Menunjukkan Kesiapan Bertransformasi Menjadi Dpn, Yang Berarti Mendukung Kedua Program Pemerintah Tersebut, Bukannya Malah Resisten Dengan Menerbitkan Pp-Pp Tandingan,” Jelas Pria Yang Juga Memiliki Hobi Menyelam Tersebut. Sebagaimana Telah Diketahui, Transformasi Ini Ditandai Dengan Seremonial Pengalihan Sekretariat Wantannas Kepada Kemhan Yang Berlangsung Di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan, Pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 Yang Lalu. Kebetulan Wawancara Ini Juga Berlangsung Di Depan Aula Tersebut. “Saya Juga Mengapresiasi Prosesnya Yang Runut Dan Cepat Serta Tepat Hasil. Mulai Dari Terbitnya Perpres No. 202 Tahun 2024 Tentang Dewan Pertahanan Nasional Pada 14 Desember 2024, Lalu Dilantiknya Menhan Sebagai Ketua Harian Dan Wamenhan Sebagai Sekretaris Pada 16 Desember 2024, Kemudian Dilaksanakannya Sidang Perdana Dpn Pada 7 Februari 2025, Sampai Pengalihan Sekretariat Wantannas Kepada Kemhan Yang Menandai Resminya Transformasi Wantannas Menjadi Dpn Pada 10 April Kemarin. Seluruh Prosesnya Berjalan Runut Dan Tepat Sasaran,” Tambahnya. Hingga Bertransformasi Menjadi Dpn, Wantannas Memiliki 108 Personel Yang Terdiri Dari 30 Personel Tni Dan 78 Personel Asn. Setelah Bertransformasi, Dikabarkan Ada Sebagian Personel Tni Yang Akan Dikembalikan Ke Satuan Asalnya. Hal Itu Menunjukkan Kepada Masyarakat Bahwa Di Tengah Menghangatnya Isu Revisi Uu Tni Yang Dipandang Sebagai Upaya Menghidupkan Kembali Dwifungsi, Nyatanya Pemerintah Masih Menjunjung Tinggi Supremasi Sipil Bahkan Pada Instansi Yang Jelas Beririsan Dengan Tni. Sebagai Seorang Peneliti, Ario Seno Juga Menyatakan Kesediaannya Apabila Ditarik Menjadi Tenaga Ahli Dalam Dpn Nantinya. “Sebagai Seorang Peneliti Kami Dibekali Kemampuan Memprediksi Masa Depan Berdasarkan Data Dan Informasi Dari Masa Kini Maupun Masa Lalu. Berbekal Kemampuan Tersebut, Saya Memprediksi Dpn Ini Akan Memegang Peranan Vital Dalam Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Ini Nantinya Terutama Dalam Mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta Sebagaimana Diamanatkan Oleh Uud 1945. Dalam Pasal 3 Perpres No. 202 Tahun 2024, Dpn Menyelenggarakan Fungsi Utama ‘Menyusun Kebijakan Terpadu Pertahanan Negara, Sebagai Pedoman Kementerian Lembaga Dan Masyarakat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pertahanan Negara’. Artinya Dpn Memiliki Tanggung Jawab Menyusun Ulang Buku Putih Pertahanan Indonesia Yang Sudah Ketinggalan Zaman. Bayangkan Buku Itu Disusun Tahun 2015 Dan Belum Pernah Direvisi Sampai Detik Ini, Sedangkan Dinamika Ancaman Dan Strategi Senantiasa Berubah Dinamis Mengikuti Perkembangan Geopolitik, Geostrategi, Dan Geoekonomi Dunia. Dengan Demikian Dpn Akan Menjadi ‘Think Tank’ Bagi Kemhan Dalam Menyusun Buku Tersebut Yang Tentu Saja Akan Menghimpun Seluruh Tenaga Ahli Ilmu Pertahanan Ke Dalamnya. Saya Sebagai Seorang Kader Bela Negara Merasa Terpanggil Untuk Mengamalkan Ilmu Dan Keterampilan Yang Saya Peroleh Semasa Menjalani Pendidikan Di Program Magister Unhan Ri Dan Saya Siap Berdarma Bakti Kepada Instansi Yang Membesarkan Saya, Yaitu Kemhan, Sebagai Tenaga Ahli Di Dpn. Sebelum Panggilan Itu Datang, Saya Sudah Nyatakan Saya Siap!” Demikian Pungkas Pria Yang Merupakan Alumni Program Magister Unhan Ri Cohort Xii Ini Saat Beranjak Meninggalkan Gedung Jenderal Sudirman, Kemhan.

Aktivis Sekaligus Seniman Revitriyoso Apresiasi Keberpihakan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco terhadap Film Jumbo

11 April 2025 - 15:02 WIB

Jakarta - Aktivis Sekaligus Penggiat Seni Revitryoso Husodo Mengatakan Bahwa Film Animasi Jumbo Karya Sutradara Ryan Adriandhy Merupakan Bukti Bahwa Indonesia Mampu Menghasilkan Karya Animasi Yang Berkualitas Tinggi. Menurut Penggiat Budaya Tersebut Jumbo Bukan Sekadar Film Anak-Anak, Melainkan Juga Simbol Dari Kekuatan Kreatif Dan Semangat Gotong Royong Anak Bangsa Karena Produksinya Melibatkan Banyak Kreator. Ditambahkan Revitryoso Husodo Aktvis Yang Juga Seniman, Dirinya Mengapresiasi Dan Bangga Terhadap Wakil Ketua Dpr Ri Sufmi Dasco Yang Ikut Hadir Dalam Penayangan Pertama Film Jumbo Teresebut Ini Bukti Kepedulianya Dalam Memajukan Perfileman Dan Mendukung Ekonomi Kreatif. Apalagi Wakil Ketua Dpr Sufmi Dasco Ahmad Telah Mengapresiasi Film Animasi Jumbo Yang Telah Berhasil Menarik Perhatian Lebih Dari 1.606.462 Penonton Dalam Tujuh Hari Sejak Penayangan Perdananya Pada Selasa, 31 Maret 2025. Dasco Mengajak Masyarakat Untuk Terus Mendukung Industri Perfilman Tanah Air, Suksesnya Film Jumbo Ini Tidak Lepas Dari Dukukungan Pemerintah Prabowo-Gibran Khusnya Wakil Ketua Dpr Ri Sufmi Dasco Yang Sudah Mendukung Perfilman Indonesia. Keberhasilan Ini Tidak Hanya Mencerminkan Antusiasme Penonton Domestik, Tetapi Juga Membuka Peluang Bagi Jumbo Untuk Merambah Pasar Internasional. Film Ini Dijadwalkan Tayang Di 17 Negara, Termasuk 12 Negara Di Eropa, Serta Turki, Mongolia, Dan Rusia. Langkah Ini Menunjukkan Bahwa Karya Anak Bangsa Mampu Bersaing Dan Diterima Di Kancah Global. Lebih Dari Sekadar Hiburan, Jumbo Menunjukkan Bahwa Sebuah Karya Besar Lahir Dari Proses Panjang, Kolaborasi Solid, Dan Dedikasi Tinggi Dari Seluruh Elemen Yang Terlibat. Kesuksesan Film Ini Menjadi Pengingat Bahwa Di Balik Layar Lebar Yang Menghibur, Ada Tetesan Keringat, Jam-Jam Panjang Tanpa Lelah, Dan Ketekunan Yang Mungkin Jarang Terlihat Namun Sangat Layak Dihargai. Sejak Awal, Jumbo Bukan Sekadar Proyek Hiburan. Film Ini Lahir Dari Gagasan Besar Tentang Bagaimana Cerita Lokal Bisa Tampil Megah Tanpa Kehilangan Akar Budaya. Visi Inilah Yang Menjadi Panduan Utama Seluruh Proses Kreatif, Mulai Dari Penulisan Naskah, Desain Karakter, Hingga Penyusunan Adegan-Adegan Ikonik. “Proses Produksinya Yang Memakan Waktu Hingga 5 Tahun, Dengan Melibatkan Ratusan Kreator Dari Sabang Sampai Merauke, Menunjukkan Bahwa Indonesia Punya Kapasitas Luar Biasa Dalam Menghasilkan Karya Animasi Yang Berkualitas Tinggi Dan Siap Bersaing Dengan Film Animasi Global,” Diungkpan Revi. Jumbo Yang Telah Ditonton Oleh Lebih Dari Satu Juta Penonton. Menurut Dia, Keberhasilan Tersebut Merupakan Kebanggaan Nasional Dan Tonggak Penting Industri Perfilman Kreatif Dalam Negeri. Jumbo Mencerminkan Potensi Industri Perfilman Kreatif Indonesia Yang Berkembang Pesat. Di Sisi Lain,Sinergisitas Para Kreator Lokal Yang Berasal Dari Berbagai Daerah Memperlihatkan Semangat Kolaborasi Dan Dedikasi Dalam Membangun Kualitas Konten. “Ini Adalah Bukti Nyata Bahwa Talenta Anak-Anak Muda Indonesia Luar Biasa Cerdas Dan Pintar. Mereka Tidak Hanya Mampu Membuat Karya Untuk Konsumsi Lokal, Tapi Juga Punya Daya Saing Di Tingkat Internasional,” Katanya. Dikatakan Revi, Antusiasme Penonton Yang Tidak Hanya Dari Kalangan Anak-Anak, Tetapi Juga Dewasa Menjadi Tanda Bahwa Karya Animasi Indonesia Dapat Menghibur Sekaligus Menghadirkan Kedalaman Cerita Dan Kualitas Visual Yang Memikat. “Setelah Saya Menonton Langsung, Jumbo Adalah Cerminan Dari Dedikasi Dan Semangat Kegotongroyongan. Ini Bukti Bahwa Ketika Anak Bangsa Bersatu Dan Bekerja Sama Dengan Visi Yang Sama, Hasilnya Bisa Luar Biasa. Film Ini Bukan Hanya Sukses Di Pasar, Tapi Juga Sukses Mengangkat Derajat Industri Kreatif Lokal,” Tuturnya. Untuk Itu, Dia Berharap Kesuksesan Jumbo Dapat Menjadi Inspirasi Bagi Generasi Muda Dan Para Kreator Film Di Tanah Air Untuk Terus Berkarya Dan Membawa Nama Indonesia Ke Panggung Dunia. “Ini Saatnya Kita Bangga Dengan Karya Sendiri. Jumbo Adalah Contoh Bahwa Anak Bangsa Bisa Jadi Pemain Utama Di Negeri Sendiri, Bahkan Dunia,” Jelas Revi. Dipersembahkan Oleh Rumah Produksi Visinema, Film Animasi Jumbo Berkisah Tentang Anak Bernama Don, Diisi Suara Oleh Prince Poetiray Dan Den Bagus Sasono, Yang Kerap Merasa Diremehkan Teman-Temannya. Film Yang Digarap Ryan Adriandhy Bersama Sekitar 420 Kreator Indonesia Selama Lima Tahun Ini Berhasil Menarik Total Satu Juta Penonton Pada Minggu (6/4) Atau Tujuh Hari Sejak Penayangan Perdananya Pada 31 Maret 2025.

FK UIN Walisongo Berdiri Lewat Persuasi Wamenag Romo Syafii dengan Kemendiktisaintek

11 April 2025 - 08:47 WIB

Jakarta  — Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Kh. Romo. R. Muhammad Syafii, S.h., M.hum., Mengucapkan Selamat Atas Dibukanya Fakultas Kedokteran Di Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang. Izin Pembukaan Fakultas Tersebut Resmi Diterbitkan Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 193/B/O/2025. Dalam Pernyataannya, Romo Syafii Menyampaikan Bahwa Pembukaan Fakultas Kedokteran Ini Juga Mendukung Visi Presiden Prabowo Subianto Dalam Mewujudkan Kemandirian Nasional Di Bidang Kesehatan Serta Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berkarakter, Jakarta 11 April 2025. Pemerintah Di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Menegaskan Komitmennya Untuk Memperkuat Kemandirian Nasional Di Bidang Kesehatan Dan Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Sebagai Bagian Dari Visi Besar Menuju Indonesia Emas 2045. Pembukaan Fakultas Kedokteran Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Menjadi Bagian Penting Dari Strategi Tersebut. “Saya Mengucapkan Selamat Atas Berdirinya Fakultas Kedokteran Uin Walisongo. Kami Di Kementerian Agama Berkomitmen Mensukseskan Visi Presiden Prabowo Untuk Mencetak Generasi Sehat, Tangguh, Dan Cerdas Secara Spiritual Maupun Intelektual. Fk Uin Walisongo Adalah Salah Satu Pijakan Awal Menuju Hal Itu,” Pungkasnya. Izin Pembukaan Fakultas Kedokteran Ini Diumumkan Dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis Ke-55 Uin Walisongo Pada Rabu (9/4/2025) Di Auditorium Ii Kampus Iii. Rektor Uin Walisongo, Prof. Dr. Nizar, M.ag., Menyebut Bahwa Pendirian Fakultas Ini Merupakan “Kado Istimewa Untuk Dies Natalis Ke-55” Dan Bagian Dari Langkah Strategis Kampus Untuk Memperluas Kontribusi Di Bidang Medis. Wamenag Romo Syafii Diketahui Berperan Aktif Dalam Mengawal Proses Pembukaan Fakultas Ini. Dalam Pertemuan Dengan Mendikti Saintek Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Wakil Mendikti Saintek Prof. Dr. Fauzan, M.pd., Dan Sekjen Togar M. Simatupang Pada Akhir Desember 2024, Romo Syafii Yang Menginisiasi Pertemuan Hadir Bersama Dirjen Pendis Kemenag Saat Itu, Prof. Abu Rokhmad, Serta Jajaran Kemenag Nona Gayatri Nasution, S.si. Staf Khusus Menteri Agama Bidang Pendidikan Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, Dr. H. Sutomo, S.pi., M.si. Adalah Staf Khusus Menteri Agama Ri Yang Menjabat Di Bidang Hubungan Dan Kerjasama Kelembagaan Dan Junisab Akbar Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Asn. Pertemuan Tersebut Menjadi Forum Strategis Membahas Akselerasi Pembukaan Program Studi Umum Di Uin, Termasuk Fk Di Uin Walisongo Dan Uin Semarang, Menyusul Suksesnya Pembukaan Fk Uin Jambi. Tak Hanya Itu, Dalam Kesempatan Tersebut Juga Disuarakan Harapan Besar Terhadap Penambahan Kuota Kartu Indonesia Pintar (Kip) Untuk Kementerian Agama Serta Dukungan Rekomendasi Lpdp Bagi Santri Jenjang S2 Dan S3 Sebagai Bagian Dari Strategi Menyongsong Indonesia Emas 2045. Dekan Fakultas Kedokteran Uin Walisongo, Dr. Dr. Sugeng Ibrahim, M.biomed Bahkan Menyampaikan Pandangan Wakil Mendikti Saintek Prof. Fauzan, Bahwa Terbitnya Izin Pembukaan Fakultas Kedokteran Uin Walisongo Tidak Lepas Dari Inisiasi Dan Dorongan Kuat Wamenag Romo Syafii. “Prof. Fauzan Selaku Wakil Mendikti Saintek Memang Menyampaikan Langsung Kepada Kami Bahwa Terbitnya Izin Fakultas Kedokteran Ini Tak Lepas Dari Persuasi Kuat Romo Wamenag,” Ujarnya. Dr. Dr. Sugeng Ibrahim Juga Mengapresiasi Peran Strategis Wamenag Romo Syafii Dalam Pendirian Fk. Ia Menyampaikan Harapannya Agar Romo Syafii Dapat Hadir Langsung Ke Kampus Dan Menyaksikan Hasil Kerja Bersama Tersebut. “Kami Sangat Ingin Beliau Berkenan Menjenguk Fk Uin Walisongo Yang Telah Beliau Dirikan.” Tambah Dr. Sugeng. Romo Syafii Menambahkan, Kolaborasi Lintas Kementerian Seperti Ini Adalah Bentuk Nyata Komitmen Terhadap Penguatan Pendidikan Islam Yang Inklusif Dan Berorientasi Pada Masa Depan. “Insyaallah Ini Menjadi Bagian Dari Ikhtiar Menuju Indonesia Emas 2045, Di Mana Umat Islam Siap Berkontribusi Aktif Dalam Berbagai Bidang Keilmuan, Termasuk Kesehatan,” Pungkasnya.

Pertentangan RUU Perubahaan UU Polri Dengan UU 1945

10 April 2025 - 16:25 WIB

Oleh : Laksda Tni (Purn) Soleman B Ponto, St, Sh, Mh, Cpm, Cpar Teropongistana Jakarta - Rancangan Undang-Undang (Ruu) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Telah Diajukan Sebagai Bentuk Penyesuaian Terhadap Dinamika Sosial, Teknologi, Dan Perkembangan Hukum. Namun Demikian, Terdapat Sejumlah Ketentuan Dalam Ruu Tersebut Yang Menimbulkan Potensi Pertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Uud 1945), Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Uu Tni), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Ruu Ini Perlu Diuji Secara Mendalam Karena Menyangkut Prinsip Dasar Negara Hukum, Pembagian Kekuasaan, Hak Asasi Manusia, Dan Tatanan Sistem Hukum Nasional, Jakarta 09 April 2025. Selain Itu, Ditemukan Bahwa Dalam Ruu Ini Tidak Secara Eksplisit Diatur Mengenai Sumber Pembiayaan Polri Dari Apbn Sebagaimana Semestinya Ditegaskan Dalam Undang-Undang Kelembagaan Negara. Hal Ini Kontras Dengan Pengaturan Mengenai Kompolnas Yang Justru Secara Jelas Disebutkan Mendapatkan Anggaran Dari Apbn. Potensi Bahaya: Mengabaikan Prinsip Akuntabilitas Keuangan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 23 Ayat (1) Uud 1945, Yang Menyatakan Bahwa Semua Pengeluaran Negara Harus Ditetapkan Dalam Apbn. Berpotensi Membuka Celah Pendanaan Non-Apbn Yang Tidak Dapat Diawasi Oleh Dpr Maupun Bpk. Melemahkan Prinsip Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Belanja Aparat Penegak Hukum. Bertentangan Dengan Asas Negara Hukum Dan Prinsip Budgetary Control Oleh Parlemen. Menimbulkan Kekaburan Mengenai Legitimasi Operasional Dan Anggaran Institusi Kepolisian Yang Memiliki Kewenangan Represif. Dengan Tidak Disebutkannya Pengaturan Eksplisit Mengenai Anggaran Polri Dari Apbn, Maka Terdapat Risiko Serius Munculnya Sumber-Sumber Pembiayaan Alternatif Yang Tidak Akuntabel Serta Menimbulkan Konflik Kepentingan Atau Bahkan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Korupsi Struktural. 1. Potensi Konsentrasi Kewenangan Tanpa Mekanisme Checks And Balances Ruu Memberikan Kewenangan Luas Kepada Polri Dalam Bidang: Intelijen Keamanan (Intelkam) Termasuk Pengumpulan Informasi, Deteksi Dini, Pengawasan Aliran Dana, Penindakan Di Ruang Siber, Penyadapan. Masalah Konstitusional: Ruu Ini Berpotensi Menimbulkan Konsentrasi Kekuasaan Dalam Satu Institusi, Yaitu Polri. Ini Bertentangan Dengan Asas Checks And Balances Dalam Pasal 1 Ayat (3) Uud 1945 Yang Menyatakan Bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.” Catatan Hukum, Tindakan Intelijen, Penyadapan, Dan Pemblokiran Ruang Siber Adalah Kewenangan Yang Secara Prinsip Harus Tunduk Pada Mekanisme Peradilan, Tidak Boleh Dilakukan Secara Bebas. 2.Perluasan Wewenang Polri Ke Luar Negeri Dan Ruang Siber Tanpa Landasan Konstitusional. Ruu Memperluas Yurisdiksi Polri Hingga: Perwakilan Ri Di Luar Negeri, Kapal Dan Pesawat Berbendera Indonesia Di Wilayah Internasional, Ruang Siber. Masalah Konstitusional: Uud 1945 Tidak Memberi Mandat Eksplisit Kepada Polri Untuk Menjalankan Fungsi Di Luar Batas Teritorial Nasional. Hal Ini Berpotensi Bertentangan Dengan Prinsip Kedaulatan Negara Lain, Serta Prinsip Non-Intervensi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 11 Uud 1945 Yang Menyatakan Bahwa Presiden Menyatakan Perang Dan Membuat Perdamaian Dengan Persetujuan Dpr. 3. Dominasi Polri Atas Penyidik Lain Mengikis Independensi Institusi Pasal 16 Dan Pasal 14 Ruu Menyebutkan Polri Memiliki: Kewenangan Membina, Mengawasi, Dan Mengendalikan Penyidik Lain (Ppns, Penyidik Lembaga Khusus), Kewenangan Menerima, Menolak, Atau Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Lembaga Lain. Masalah Konstitusional: Ini Berpotensi Mereduksi Independensi Lembaga-Lembaga Negara Lain, Misalnya Kpk, Kejaksaan, Dan Lembaga Administrasi Sektoral Lainnya Termasuk Penyidik Tni Al. Bertentangan Dengan Semangat Pasal 24 Uud 1945 Mengenai Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dari Intervensi Lembaga Lain, Serta Mengaburkan Pemisahan Kekuasaan Antara Eksekutif Dan Yudikatif. 4. Usia Pensiun Dan Jabatan Polri: Celah Untuk Kepentingan Kekuasaan Ruu Memperpanjang Usia Pensiun Perwira Tinggi Bintang Empat Dan Pejabat Fungsional Hingga 65 Tahun Melalui Keputusan Presiden. Masalah Konstitusional: Ini Membuka Ruang Politisasi Jabatan Polri, Khususnya Jika Proses Perpanjangan Tidak Disertai Kontrol Lembaga Lain. Bertentangan Dengan Asas Meritokrasi Dan Sistem Rotasi Kepemimpinan Yang Sehat, Serta Tidak Sesuai Dengan Pasal 28D Ayat (3) Uud 1945 Tentang Hak Setiap Warga Negara Untuk Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan. 5. Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia (Ham) Beberapa Kewenangan Dalam Ruu Berpotensi Melanggar: Hak Atas Privasi (Penyadapan, Pengawasan Dana), Hak Atas Informasi Dan Kebebasan Berekspresi (Pemutusan Akses Ruang Siber), Prinsip Due Process Of Law (Tindakan Cepat Tanpa Pengawasan Yudisial). Masalah Konstitusional: Bertentangan Dengan Pasal 28G Dan 28I Uud 1945, Yang Menjamin: Perlindungan Atas Diri Pribadi Dan Informasi Pribadi, Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Yang Sewenang-Wenang. Kesimpulan Ruu Perubahan Ketiga Atas Uu Polri Memuat Penguatan Kelembagaan Yang Penting. Namun, Dari Perspektif Konstitusional, Terdapat Sejumlah Pasal Yang: Berpotensi Melanggar Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Konstitusional, Melemahkan Prinsip Pemisahan Kekuasaan Dan Independensi Kelembagaan, Menimbulkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jika Tidak Dibarengi Mekanisme Pengawasan Yudisial Dan Legislatif Yang Ketat. Saran, Penataan Ulang Pasal-Pasal Yang Mengatur Wewenang Intelijen, Ruang Siber, Penyadapan Dan Pengawasan Lembaga Lain. Perlu Mekanisme Kontrol Oleh Dpr Dan Mahkamah Agung, Termasuk Melalui Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Yang Transparan Dan Akuntabel. Perlu Penambahan Pasal Yang Mengatur Bahwa Seluruh Kegiatan Polri Dibiayai Dari Apbn.

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto, Dampak Revisi UU TNI Pada Sektor Keamanan Laut

10 April 2025 - 12:40 WIB

Teropongistana Jakarta – Dpr Telah Secara Resmi Mengesahkan Revisi Uu Tni Pada Sidang Paripurna Tanggal 20 Maret 2025 Yang Lalu Mantan Kepala Bais Soleman B Ponto Ikut Menyoroti, Dengan Demikian Pengesahan Revisi Uu Tni Menjadi Undang-Undang Yang Akan Memperbaiki Uu No. 34 Tahun 2004 Tinggal Selangkah Lagi. Namun Gelombang Protes Masih Tampak Menggelora Hingga Hari Ini. Dari Kalangan Mahasiswa, Akademisi, Hingga Para Ibu Rumah Tangga Ramai-Ramai Menyuarakan Penolakan Terhadap Revisi Uu Tni, Jakarta, 10/4/2025. Mereka Semua Khawatir Akan Kembalinya Dwifungsi Abri Seperti Saat Rezim Orde Baru (Orba) Berkuasa. Pasalnya, Dalam Revisi Uu Tni Terdapat Penambahan Lembaga Sipil Yang Dapat Dimasuki Prajurit Tni Aktif, Dari Yang Semula Berjumlah 10 Kini Bertambah Menjadi 14 Lembaga. Hal Ini Ditafsirkan Masyarakat Sebagai Upaya Penguatan Dominasi Tni Pada Ranah Sipil, Yang Kemudian Dianggap Sebagai Representasi Dwifungsi Abri,Ungkapnya Dikatakan Mantan Kepala Bais Soleman B Ponto, Uniknya Di Antara 14 Lembaga Yang Disebutkan Dalam Revisi Uu Tni Terdapat Nama ‘Keamanan Laut’, Satu-Satunya Lembaga Yang Menyebut Kata Laut, Yang Kemudian Dikaitkan Dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Yakni Instansi Pemerintah Yang Bertugas Melaksanakan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Keterkaitan Dengan Bakamla Ini Kemudian Disinyalir Berdampak Pada Sektor Maritim Indonesia, Mengingat Indonesia Adalah Negara Maritim Dengan Luas Wilayah Perairan Mencapai Dua Pertiga Dari Total Luas Wilayahnya. Sehubungan Dengan Hal Ini, Laksda Tni (Purn.) Soleman B. Ponto, Purnawirawan Tni Al Yang Saat Ini Aktif Sebagai Advokat Maritim Menyatakan Bahwa Dirinya Tidak Kontra Terhadap Revisi Uu Tni. “Di Mana-Mana Yang Namanya Undang-Undang Fungsinya Membatasi. Jadi Bukan Memberikan Kebebasan Kepada Tni Untuk Memasuki Ranah Sipil, Justru Memberikan Batasan Kepada Tni Mengenai Instansi Sipil Mana Saja Yang Boleh Dimasuki. Diluar Yang Disebutkan Itu Prajurit Tni Aktif (Tetap) Harus Pensiun Dini Atau Alih Status Menjadi Asn,” Demikian Penuturannya Dalam Suatu Kanal Youtube. Namun Soal Keterkaitan Dengan Bakamla, Beliau Dengan Tegas Menyatakan, “Bakamla Itu Dari Dulu Tidak Jelas. Menyatakan Diri Sebagai Indonesian Coast Guard Tapi Diisi Personil Tni Al. Padahal Tni Al Dengan Coast Guard Adalah Dua Entitas Yang Berbeda. Jadi Kalau ‘Keamanan Laut’ Dalam Revisi Uu Tni Diartikan Sebagai Bakamla, Hanya Akan Membuat Posisi Bakamla Semakin Terjepit. Uud Kita Hanya Mengenal 3 Matra Tni, Tni Matra Darat (Tni Ad), Tni Matra Laut (Tni Al), Dan Tni Matra Udara (Tni Au). Tidak Ada Dua Tni Dalam Matra Yang Sama. Jadi Bakamla Harus Memilih Antara Melebur Ke Dalam Tni Al Atau Menjadi Instansi Sipil Sepenuhnya, &Quot;Kalau Melebur Ke Dalam Tni Al, Tidak Ada Lagi Nama Bakamla. Kalau Menjadi Instansi Sipil Sepenuhnya, Kalaupun, Selain Seluruh Personil Tni Al Yag Ada Harus Pensiun Dini Atau Alih Status Menjadi Asn, Bakamla Tidak Akan Bisa Menjadi Instansi Operasional. Saat Ini Di Laut Sudah Ada Instansi-Instansi Operasional Dengan Scope Yang Spesifik, Misalnya Kplp Dengan Scope Lalu Lintas Pelayaran Dan Perlindungan Lingkungan Laut, Psdkp Dengan Scope Perikanan, Bea Cukai Dengan Scope Pendistribusian Barang Melalui Jalur Laut, Imigrasi Dengan Scope Keluar Masuknya Manusia Lewat Laut, Dan Polair Dengan Scope Ketertiban Masyarakat Pengguna Laut. Jadi Kehadiran Bakamla Sebagai Instansi Operasional Justru Hanya Akan Menimbulkan Overlapping Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Di Laut. Jalan Keluarnya, Bakamla Bisa Menjadi Instansi Administrasi Dengan Melebur Ke Dalam Kemenko Polkam. Dengan Demikian Bakamla Bisa Menjadi Koordinator Keamanan Laut Seperti Yang Diinginkannya Selama Ini,” Pungkas Pria Berusia 70 Tahun Yang Juga Hobi Menyanyi Ini. Sementara Itu Hingga Berita Ini Diturunkan, Bakamla Yang Berkantor Pusat Di Bilangan Jakarta Timur Masih Bergeming. Belum Ada Satupun Statement Atau Press Release Yang Diterbitkan Bakamla Dalam Menanggapi Isu Ini.

Gibran Disiapkan Capres 2029 Jokowi Fokus Atur Skenario

10 April 2025 - 05:15 WIB

Teropongistana.com Jakarta - Saat Ini Presiden Ke-7 Ri Joko Widodo Alias Jokowi Sedang Fokus Mengatur Skenario Agar Putra Sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, Bisa Menjadi Calon Presiden Alias Capres Pada 2029 Mendatang. Demikian Pandangan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (Kp3I), Tom Pasaribu Melalui Keterangan Tertulisnya Yang Dikutip Kamis 10 April 2025. &Quot;Saat Ini Jokowi Sedang Berupaya Membangun Sebuah Organisasi Besar Agar Posisi Wapres Gibran Tetap Aman, Serta Dapat Menjadi Calon Presiden Pada 2029,&Quot; Kata Tom. Tom Mengatakan, Jokowi Yang Awalnya Dianggap Tidak Mampu Berpolitik, Ternyata Mampu Membangun Sebuah Kekuatan Massa Melalui Relawan Sebagai Alat Politik Untuk Mengimbangi Kekuatan Partai Politik. Hal Tersebut Dapat Dilihat Saat Perayaan Idulfitri 1446 H Kemarin, Dimana Banyak Pejabat Yang Bergantian Berlebaran Ke Kediaman Pribadinya Di Solo. &Quot;Padahal Jokowi Sudah Tidak Menjabat Presiden Ri,&Quot; Kata Tom. Hal Itu, Kata Tom, Lantaran Elite Dan Partai Politik Tidak Pernah Memperhitungkan Kelompok Yang Berada Di Belakang Jokowi. &Quot;Jokowi Sudah Membangun Kekuatan Sejak Menjabat Walikota Solo,&Quot; Kata Tom. Sejauh Ini, Kata Tom, Semua Strategi Politik Jokowi Berjalan Dengan Baik Dan Matang, Walaupun Keinginan Utama Telah Gagal, Seperti Presiden Tiga Periode Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden. &Quot;Namun Jokowi Berhasil Mengusung Gibran Sebagai Wakil Presiden Prabowo,&Quot; Pungkas Tom.

Diduga Ada Kejanggalan..! Seleksi Pengelola Pusat Kuliner Eks Terminal Sudirman Kota Sukabumi

10 April 2025 - 04:17 WIB

Teropongistana.com Jakarta - Proses Seleksi Pemanfaatan Aset Eks Terminal Sudirman Sukabumi Yang Saat Ini Menjadi Pusat Jajanan Kuliner Dinilai Penuh Kejanggalan. Seleksi Perusahaan Pengelola Yang Dimulai Awal Maret Lalu Dilakukan Oleh Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi. Informasi Yang Diterima Teropongistana, Semula Ada Dua Bendera Yang Saat Itu Mendaftar. Yakni Pt Putra Siliwangi Sejahtera (Pass) Selaku Pengelola Eks Terminal Lama Dan Pt Sagara Inovasi Sukabumi (Pengelola Baru/Pemenang). Namun Kemudian, Panitia Seleksi (Pansel) Yang Waktu Diketuai Sekdis Porapar Kota Sukabumi Ganjar Ramdani Saputra Mendadak Menggugurkan Proses Seleksi. Dengan Alasan Pt Pass Tidak Menyertakan Harga Penawaran Tertinggi Kepada Kas Pemerintah Daerah Dan Pt Sagara Tidak Mencantumkan Surat Di Atas Materai Terkait Pernyataan-Pernyataan Yang Menjadi Bagian Komitmen Pengelola Baru Di Area Kuliner. Seminggu Berselang Dari Kejadian Itu, 11 Maret 2025 Pansel Kembali Membuka Seleksi Lanjutan. Di Momen Itu, Ada Penambahan Perusahaan Calon Pengelola Eks Terminal Menjadi Lima Perusahaan. Dalam Proses Pra Kualifikasi, Pansel Dan Lima Perusahaan Bersepakat Untuk Mencari Pemenang Dengan Cara Skoring Penawaran Sewa Terendah Untuk Pedagang Dan Sewa Tertinggi Untuk Kas Daerah Yang Akan Menjadi Pad. Informasi Diterima Yang Sumbernya Enggan Disebutkan Namanya , Dalam Prosesnya Ada Beberapa Klasifikasi Persyaratan Seleksi Yang Diubah. Mulai Dari Kuota Sewa Untuk Jumlah Pedagang Yang Berjualan Dari Semula 150 Pedagang Menjadi 165 Pedagang Serta Perubahan Item Surat Rekomendasi Dari Perangkat Wilayah Seperti Rt/Rw Sampai Kecamatan. &Quot;Ada Persyaratan Yang Terkesan Dilonggarkan Agar Penentuan Pemenang Bisa Dilakukan Mulus Dan Tanpa Ribet Urus-Urus Rekom Ke Sana Kemari,&Quot; Ujarnya. Kemudian, Menurutnya, Dua Hari Berselang, Yaitu Pada Jum'At 14 Maret 2025, Pansel Mengumumkan Pemenang Dari Pt Sagara Tanpa Membuka Semua Dokumen Penawaran Secara Terbuka Kepada Para Peserta Seleksi, Pt Sagara Dinyatakan Lolos Dengan Penawaran Terbaik Versi Pansel. Padahal Awalnya, Jelas Dia, Semua Sudah Bersepakat Penentunan Pemenang Akan Dilakukan Secara Bersama Dan Tanpa Ditutup-Tutupi. Pt Sagara Dinyatakan Menang Dengan Harga Penawaran Sewa Terendah Sebesar Rp720 Ribu Per Bulan Untuk Satu Tenan Pedagang. Penawaran Kas Daerah Sebesar Rp1.002.000.000,- / Tahun. Masalah Di Sini Muncul Manakala Pada Proses Pembayaran Yang Dilakukan Ternyata Dicicil Selama Per Bulan Dengan Hitungan Angka Penawaran Kas Daerah Dibagi 12 Bulan Atau 12 Kali Pembayaran. &Quot;Setahu Saya Semua Perusahaan Peserta Seleksi Kecewa. Pansel Dalam Proses Seleksi Dengan Tegas Menyatakan Skema Penentuan Perusahaan Pemenang Adalah Harus Membayar Sewa Eks Terminal Untuk Satu Tahun Berjalan Dan Bukan Dicicil Sebulan Sekali. Ini Seperti Meloloskan Perusahaan Yang Menang Tapi Tidak Siap Secara Finansial,&Quot; Bebernya. Direktur Pt Pass Vega Sukma Yudha, Saat Dikonfirmasi, Tak Menampik Adanya Dugaan Kejanggalan Dalam Proses Seleksi Tersebut. Ia Bahkan Menyebut Pernah Mendatangi Dprd Kota Sukabumi Untuk Melakukan Audiensi. Waktu Itu Ia Bersama Dua Perusahaan Lainnya Yakni Pt Bitake Dan Pt Sae. Hanya Saja, Dari Hearing Bersama Sejumlah Pihak Terkait, Perusahaan Yang Dinyatakan Kalah Tak Memperoleh Jawaban Pasti. Sebab, Dprd Masih Menunggu Pertimbangan Walikota Sukabumi Ayep Zaki Soal Kejanggalan Seleksi Tersebut. &Quot;Intinya Kami Tidak Mempersoalkan Siapapun Yang Dinyatakan Menang (Seleksi). Asal Semua Dilakukan Secara Terbuka Dan Fair,&Quot; Katanya. Vega Menilai Ada Plus Minus Dari Penetapan Pemenang Yang Dilakukan Oleh Pansel Dan Dinas. Plus-Nya, Pembayaran Kas Daerah Dengan Metode Dicicil Sebulan Sekali Jelas Tidak Akan Memberatkan Siapapun Apabila Pengelola Baru Dinyatakan Didiskualifikasi Oleh Dinas Selaku Pemilik Aset Eks Terminal. Sebab, Jika Pembayaran Kas Dilakukan Satu Tahun Berjalan Ke Depan, Proses Adendum Untuk Menggugurkan Perusahaan Pengelola Yang Lalai, Akan Panjang Dan Sulit Dilakukan Secara Maksimal. Negatifnya Terang Dia, Komitmen Pemerintah Untuk Menggali Sumber Pad Jelas Tak Bisa Dilakukan Secara Optimal. Rata-Rata, Perusahaan Peserta Seleksi Sudah Menyiapkan Anggaran Sewa Setahun Untuk Membantu Mendongkrak Pad Dari Eks Terminal. &Quot;Yang Terjadi, Dinas Minta Disetor Per Bulan. Ini Sama Saja Berlawanan Dengan Konsep Walikota Baru Untuk Menambah Kas Daerah Untuk Pad. Kalau Memang Waktu Itu Kita Bersepakat Siapapun Pemenang Nya Wajib Membayar Sewa Eks Terminal Untuk Satu Tahun Ke Depan Secara Cash, Kenapa Ini Jadi Dicicil Tiap Bulan,&Quot; Tegasnya. Media Masih Berusaha Menkonfirmasi Kepada Dinas Terkait Sampai Berita Ini Tayang.

Aktivis 98 Sebut Pemberitaan Tempo Tidak Disertai Bukti-bukti Hanya Fitnah dan Framing Jahat

10 April 2025 - 03:11 WIB

Jakarta - Aktivis 98 Yang Juga Ketua Umum Gerak 08 Menilai Isu Keterlibatan Sejumlah Politisi Indonesia Dalam Judi Online (Judol) Di Kamboja Tidak Dilengkapi Bukti Apapun Sehingga Kebenarannya Patut Dipertanyakan. Ketua Umum Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak) 08 Revitriyoso Husodo Menjelaskan Isu Beking Judol Oleh Wakil Ketua Dpr Sufmi Dasco Ahmad Hanya Fitnah Yang Sengaja Dihembuskan Lawan Politik. Pasalnya Pemberitaan Yang Diangkat Media Tempo Itu Tidak Disertai Bukti Apapun. &Quot;Isunya Bombastis Tapi Buktinya Sama Sekali Tidak Ada, Sangat Disayangkan Karena Jatuhnya Fitnah Untuk Memframing Tokoh Tertentu Yang Mungkin Sengaja Dilakukan Oleh Lawan-Lawan Politik Lalu Coba Dikaitkan Dengan Judi Online Di Kamboja Walau Tanpa Dasar Yang Jelas Dan Ini Framing Jahat Sekali Ya,&Quot; Ungkap Revi Rabu, 9 April 2025. &Quot; Saya Berharap Komdigi Segera Bersuara Terkait Isu Tersebut Agar Kebebasan Pers Tidak Kebablasan Atau Dijadikan Alat Untuk Menyerang Orang Tanpa Bukti Yang Kuat Yang Jatuhnya Fitnah Belaka.