Menu

Mode Gelap
PPBN RI Hadiri Peringatan HUT ke-69 LVRI Transisi Penyelenggaraan Haji Dinilai Terburu-buru, SAPUHI Soroti Kesiapan Sistem dan Regulasi Kejagung Geledah Kemenhut Terkait Dugaan Korupsi IUP Nikel Konawe Utara Pergunu Nilai KH Asep Saifuddin Chalim Figur Tepat Jaga Keulamaan NU Dana Haji Khusus Tertahan, Komisi VIII: Jangan Sampai Rugikan Jamaah Kasus Dugaan SARA Mandek, Fam Fuk Tjhong Desak Kapolres Lebak Bertindak

Daerah

Darurat Tambang Emas Ilegal di Madina, APH Sumatra Utara Diduga ada Main Mata dengan Bos PETI


					Keterangan foto: Perusahaan Tambang Emas Ilegal. Perbesar

Keterangan foto: Perusahaan Tambang Emas Ilegal.

Teropongistana.com Sumatra Utara – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, Sumatra Utara, semakin meresahkan. meski telah dilarang pemerintah daerah, tambang tetap beroperasi seperti tidak menjadikan masalah bagi para pelaku penambang dan Bos-bos besarnya. Warga menduga adanya pembiaran oleh Aparat Penegak Hukum (APH) , bahkan oknum TNI disebut terlibat langsung dalam pengelolaan.

Hal tersebut disampaikan Lesmana Halawa salah satu Warga yang mengaku menjadi korban kekerasan Bos PETI yang ada di Kawasan Tangga Bosi Bukit siabu, Sabtu (10/05/2025).

ia menyebut kasusnya mangkrak meski sudah dilaporkan ke berbagai instansi kepolisian. Ia bahkan mengklaim ada pungutan rutin oleh oknum polisi berinisial (A.C.) dari setiap lubang tambang.

“Tambang dikatakan mampu menghasilkan sekitar 1 kilogram emas basah setiap minggu. Ini bertolak belakang dengan kebijakan Bupati Saipullah Nasution yang dua bulan lalu memerintahkan penutupan PETI di 12 kecamatan. Namun, tambang di Siabu tetap berjalan lancar,” ungkapnya

Kemudian, Lesmana mengaku diintimidasi dan kecewa dengan respon aparat. Ia telah mengirim surat terbuka ke Komisi III DPR RI dan berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto

Sementara itu, Kapolsek Siabu Iptu Ahmad Juli Nasution membantah tudingan dan menyatakan telah menjalin komunikasi dengan pelapor serta mengirimkan SP2HP secara berkala.

Baca Lainnya

Kasus Dugaan SARA Mandek, Fam Fuk Tjhong Desak Kapolres Lebak Bertindak

6 Januari 2026 - 15:06 WIB

Kasus Dugaan Sara Mandek, Fam Fuk Tjhong Desak Kapolres Lebak Bertindak

HAB ke-80, Menag Minta ASN Kemenag Warnai AI dengan Konten Mencerahkan

6 Januari 2026 - 08:27 WIB

Hab Ke-80, Menag Minta Asn Kemenag Warnai Ai Dengan Konten Mencerahkan

Pemkab Bogor Gagal Bayar Sejumlah Proyek TA 2025, Jadi Sorotan

5 Januari 2026 - 19:06 WIB

Pemkab Bogor Gagal Bayar Sejumlah Proyek Ta 2025, Jadi Sorotan
Trending di Hukum