Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan keprihatinan atas insiden ledakan kapal yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Selat Hormuz. DPR mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian tersebut sekaligus memberikan kepastian bagi keluarga korban.
“Kami menyampaikan turut berduka cita atas korban yang meninggal dunia. Kami berharap ada keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan dan kejelasan mengenai penyebab peristiwa ini,” ujar Dave saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Insiden itu terjadi ketika kapal tugboat Mussafah 2 mengalami ledakan disertai kebakaran sebelum akhirnya tenggelam di perairan tersebut. Kapal diketahui membawa sejumlah anak buah kapal (ABK), termasuk WNI.
Berdasarkan informasi pemerintah, beberapa WNI berada di atas kapal saat kejadian. Hingga kini tiga WNI masih dalam proses pencarian oleh otoritas setempat, sementara satu WNI dilaporkan selamat dan tengah menjalani perawatan akibat luka bakar di rumah sakit di Oman.
Dave menilai insiden tersebut harus diusut secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Investigasi diperlukan untuk memastikan apakah kejadian dipicu oleh faktor teknis, kesalahan operasional, atau berkaitan dengan situasi keamanan di kawasan tersebut.
“Harus ada penyidikan yang mendalam agar ada ketegasan dan kejelasan mengenai sebab kejadian ini, apakah ini sebuah agresi atau kesalahan. Itu harus dipastikan melalui proses investigasi yang melibatkan semua pihak,” tegas legislator dari Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, Komisi I DPR RI saat ini masih menunggu perkembangan informasi dari pemerintah serta pihak terkait yang terlibat dalam pencarian dan investigasi. Mengingat lokasi kejadian berada di wilayah dengan dinamika keamanan yang kompleks, proses penanganannya juga melibatkan sejumlah otoritas internasional.
Selain mendorong penyelidikan, Dave juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan bagi WNI yang bekerja di sektor pelayaran internasional, khususnya mereka yang menjadi anak buah kapal di wilayah yang berpotensi rawan konflik.
Menurutnya, komunikasi aktif antara WNI yang bekerja di luar negeri dengan perwakilan Indonesia di berbagai negara sangat penting sebagai langkah mitigasi.
“Kami mendorong para WNI yang menjadi ABK untuk rutin berkomunikasi dengan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri agar pergerakan mereka dapat dipantau,” ujarnya.
Dave menilai komunikasi yang intensif dengan perwakilan RI akan memudahkan pemerintah dalam melakukan identifikasi serta penanganan cepat apabila terjadi situasi darurat.
“Jika terjadi sesuatu, pemerintah dapat segera mengetahui posisi mereka dan melakukan langkah penanganan yang diperlukan,” pungkasnya.
