Menu

Mode Gelap
Matahukum Minta Jaksa Agung Panggil Staf Menkeu Terkait Dugaan Korupsi Gawat, Matahukum Bocorkan Potensi Masalah Hukum Program MBG MIS Ruhul Islam Setiabudi Gelar Qur’an Camp di Villa Kenzo Bogor Loker Terbaru PT Gumindo Bogamanis Cikande, Cek Posisi, Syarat, & Cara Melamar! Anak Didik Dikeluarkan, Orang Tua dan Sekolah Saling Buka Kronologi Pimpinan Buruh Sebut Pilkada Langsung Adalah Keharusan Sejarah

Hukum

IT Selaku Anggota Komisi I DPR RI Ditetapkan Tersangka Perkara Korupsi Pertambangan PT Sendawar Jaya


					Foto: Konferensi Pers Penetapan Tersangka Perkara Korupsi Pertambangan PT. Sendawar Jaya di Gedung Kejagung RI pada Selasa (15/8/2023). Perbesar

Foto: Konferensi Pers Penetapan Tersangka Perkara Korupsi Pertambangan PT. Sendawar Jaya di Gedung Kejagung RI pada Selasa (15/8/2023).

Teropongistana.com,JAKARTA | Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) telah menetapkan IT selaku Anggota Komisi I DPR RI atau Mantan Bupati Kutai Barat periode 2006 s/d 2016 sebagai tersangka pada Selasa 15 Agustus 2023 bertempat di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya.

Kapuspenkum Kejagung RI Dr Ketut Sumedana melalui keterangan tertulisnya menyampaikan, peran tersangka IT dalam perkara ini yaitu secara bersama-sama membuat dokumen palsu terkait perizinan pertambangan. Dokumen tersebut dimaksudkan untuk mengambil alih usaha pertambangan dengan cara mempergunakan dokumen sebagai bukti administrasi seolah-olah PT Sendawar Jaya adalah perusahaan yang memiliki izin secara sah.

“Pasal yang disangkakan terhadap perbuatan Tersangka IT yaitu Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,”jelas Dr Ketut Sumedana.

Selanjutnya untuk mempercepat proses penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-27/F.2/Fd.2/08/2023, Tersangka IT dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung tanggal 15 Agustus s.d 3 September 2023. (K.3.3.1). (Jum/Ard).

Baca Lainnya

Matahukum Minta Jaksa Agung Panggil Staf Menkeu Terkait Dugaan Korupsi

18 Januari 2026 - 20:25 WIB

Matahukum Minta Jaksa Agung Panggil Staf Menkeu Terkait Dugaan Korupsi

Ferdinand Desak KPK Periksa Jokowi di Tengah Skandal Korupsi Haji

16 Januari 2026 - 15:17 WIB

Politikus Pdi Perjuangan, Ferdinand Hutahaean.

Kuota Haji Diduga Dikorupsi, GMNI Jaksel Tantang KPK Usut Hingga ke Jokowi

16 Januari 2026 - 14:24 WIB

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Dpc Gmni) Jakarta Selatan Menggelar Aksi Di Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Terkait Dugaan Korupsi Dalam Pengelolaan Kuota Haji Reguler Tahun 2023–2024 Yang Diduga Merugikan Keuangan Negara Hingga Lebih Dari Rp 1 Triliun, Pada Kamis (15/1/2026).
Trending di Hukum