Menu

Mode Gelap
Isu Mobil Alphard untuk Staf Ahli Kemenkeu: Aktivis Ingatkan Jaga Integritas Pemerintahan Anton Sukartono Persiapkan Struktur Partai Sebelum Tahun Politik Tiba, Jangan Tunggu Perang Mulai Anggaran Perawatan Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Meledak hingga Rp722 Juta, Kejagung Diminta Telusuri Bulog Lebak dan Pandeglang Jemput Bola Serap Gabah Petani Reformasi Jangan Salah Arah, Aktivis Dukung Polri Perkuat Insitusi Menu MBG di SMAN 1 Cigemblong Disorot, Telur dan Jagung Mentah Dibagikan ke Siswa

Hukum

IT Selaku Anggota Komisi I DPR RI Ditetapkan Tersangka Perkara Korupsi Pertambangan PT Sendawar Jaya


					Foto: Konferensi Pers Penetapan Tersangka Perkara Korupsi Pertambangan PT. Sendawar Jaya di Gedung Kejagung RI pada Selasa (15/8/2023). Perbesar

Foto: Konferensi Pers Penetapan Tersangka Perkara Korupsi Pertambangan PT. Sendawar Jaya di Gedung Kejagung RI pada Selasa (15/8/2023).

Teropongistana.com,JAKARTA | Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) telah menetapkan IT selaku Anggota Komisi I DPR RI atau Mantan Bupati Kutai Barat periode 2006 s/d 2016 sebagai tersangka pada Selasa 15 Agustus 2023 bertempat di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya.

Kapuspenkum Kejagung RI Dr Ketut Sumedana melalui keterangan tertulisnya menyampaikan, peran tersangka IT dalam perkara ini yaitu secara bersama-sama membuat dokumen palsu terkait perizinan pertambangan. Dokumen tersebut dimaksudkan untuk mengambil alih usaha pertambangan dengan cara mempergunakan dokumen sebagai bukti administrasi seolah-olah PT Sendawar Jaya adalah perusahaan yang memiliki izin secara sah.

“Pasal yang disangkakan terhadap perbuatan Tersangka IT yaitu Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,”jelas Dr Ketut Sumedana.

Selanjutnya untuk mempercepat proses penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-27/F.2/Fd.2/08/2023, Tersangka IT dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung tanggal 15 Agustus s.d 3 September 2023. (K.3.3.1). (Jum/Ard).

Baca Lainnya

Isu Mobil Alphard untuk Staf Ahli Kemenkeu: Aktivis Ingatkan Jaga Integritas Pemerintahan

26 Januari 2026 - 11:53 WIB

Isu Mobil Alphard Untuk Staf Ahli Kemenkeu: Aktivis Ingatkan Jaga Integritas Pemerintahan

Matahukum Ingatkan Presiden Ciptakan Keadilan Hukum Pejabat Pemburu Rente Tambang

23 Januari 2026 - 18:22 WIB

Matahukum Ingatkan Presiden Ciptakan Keadilan Hukum Pejabat Pemburu Rente Tambang

Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Desak Kejagung Telusuri BNBD dan BMKG

22 Januari 2026 - 20:25 WIB

Anggaran Omc Dki Jakarta Naik Tajam, Cba Desak Kejagung Telusuri Bnbd Dan Bmkg
Trending di Hukum