Teropongistana.com Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) menyoroti kinerja Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Mutia Hafid yang dinilai tidak serius memberantas maraknya praktik perjudian online di Indonesia.
Bidang Keamanan FPPI, Surahman, menyebut lemahnya peran pemerintah menjadi faktor utama suburnya perjudian daring di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. “Judol (judi online) ini banyak digemari karena modalnya kecil, tapi dianggap bisa menghasilkan untung besar. Padahal efeknya sangat merusak,” kata Surahman saat memberikan keterangannya di Jakarta 7 September 2025.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan transaksi judi online sepanjang 2023 mencapai Rp327 triliun.
Sementara Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring mencatat ada 2,37 juta orang terjebak judi online, 80 persen di antaranya dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tak hanya itu, sekitar 960 ribu pelajar SMA dan mahasiswa juga dilaporkan terlibat.
Studi lain mengungkap 60 persen pengguna judi online berasal dari generasi milenial dan Z. Sebanyak 82 persen masyarakat yang menggunakan internet bahkan pernah terpapar iklan judi online, dengan Instagram dan Facebook menjadi platform penyebaran terbanyak, disusul situs film ilegal dan game daring.
Di sisi lain, Surahman menilai Menkomdigi justru lebih sibuk dengan program yang dianggap tidak relevan dengan tupoksinya. Ia mencontohkan kegiatan Mutia Hafid bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah saat meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di BPK Penabur, Gading Serpong, pada 4 Agustus lalu.
“Seharusnya beliau fokus menutup akses judi online dan konten ilegal yang merusak generasi muda, bukan pencitraan semata. Sudah waktunya Menkomdigi diisi orang yang berani dan serius bekerja,” tegas Surahman.
